Sejumlah perwakilan masyarakat sipil membacakan rekomendasi dan pernyataan sikap terkait penguatan demokrasi di Indonesia. Rabu (26/11/14).
Sejumlah perwakilan masyarakat sipil membacakan rekomendasi dan pernyataan sikap terkait penguatan demokrasi di Indonesia. Rabu (26/11/14).

?7 Rekomendasi Masyarakat Sipil Untuk Penguatan Demokrasi ?

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Puluhan masyarakat sipil dari seluruh Indonesia telah melaksanakan Konferensi Nasional Masyarakat Sipil (KNMS) untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia Pasca Pemilu 2014, Selasa-Rabu (25-26/11/2014). Hasil dari KNMS tersebut adalah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan dalam penguatan demokrasi ke depan.

Ada 7 poin rekomendasi yang dihasilkan, yakni:

Hal ini disampaikan oleh Direktur Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani dalam Konferensi Nasional yang bertajuk “Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu 2014” di Hotel Luwansa Jakarta pada Rabu (26/11).

Pertama, membuat kodifikasi UU Pemilu yang pastinya diikuti dengan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh regulasi penyelenggaraan pemilu.

Kedua,lanjutnya mendukung pembatasan transaksi secara tunai dan menjadikan pengurus partai politik sebagai subjek yang bisa dipidanakan melalui korupsi atas dana ilegal atau tidak sehat tersebut.

Ketiga, perlunya sistem rekruitmen yang menghasilkan petugas pemilu yang mempunyai pemahaman kepemiluan yang baik, mempunyai jiwa pelayanan, menjaga netralitas terutama ke peserta pemilu dan pemerintah, mempunyai kemampuan administrasi yang baik, memahami secara cepat dan tepat teknis pelaksanaan pemilu serta terbuka terhadap masukan elemen masyarakat.

Keempat, perlu antisipasi potensi terjadinya kekerasan terutama dengan akan dilaksanakannya pilkada tahun depan.

Kelima, media harus tetap profesional dan warga harus tetap bersikap kritis dan partisipatif sehingga keduanya efektif sebagai penyeimbang dan penekan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Keenam, perlunya peningkatan partisipasi politik warga, misalnya dalam wujud serikat-serikat, komunitas-komunitas, dan forum-forum warga yang memperjuangkan kepentingan publik. Partisipasi politik harus selalu berbasis pada konektivitas yang nyata dengan warga.

Rekomendasi terakhir, KPU harus segera menyelenggarakan sistem pengelolahan dan pelayanan informasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, di antaranya yakni Corruption Watch (ICW), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Migrant Care, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Puskapol UI, Public Virtue Institute, Solidaritas Perempuan dan Yappika.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

13 − four =