Home / 2014 / December

Monthly Archives: December 2014

KIP: Setuju di Danai APBN, Parpol Harus Transparan

Rumadi

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rumadi, menyetujui gagasan mengenai ide pendanaan partai politik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) namun parpol harus transaparan dan tunduk terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik. Ke depannya jika ada parpol yang melanggar aturan tersebut harus diberikan sanksi yang sangat berat. “Kami setuju dengan ide pendanaan partai politik melalui APBN, sehingga pengelolaan keuangan partai politik ke …

Read More »

NTB Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik 2014

Gubernur NTB saat menerima penghargaan dari Wapres RI

Provinsi NTB meraih peringkat pertama sebagai badan publik yang dinilai menyajikan keterbukaan informasi publik. Penghargaan ini digagas oleh Komisi Informasi Pusat dan diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada Gubernur NTB pada Jum’at (12/12) lalu. Penganugerahan ini diterima Gubernur NTB, Dr TGH M. Zainul Majdi langsung dari Wakil Presisen RI di Istana Wakil Presisen Jl. Merdeka Selatan. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Nusa …

Read More »

KIP Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2014

KIP Award 2014

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Pusat (KIP) menyampaikan Anugerah Keterbukaan Informasi kepada sejumlah kementrian, badan atau lembaga tertinggi, universitas partai politik, pemerintah provinsi, dan BUMN di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (12/12/2014). Ketua KIP, Abdul Hamid Dipo Pramono menyatakan anugerah ini merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemeringkatan seperti ini …

Read More »

KIP Putus Badan Publik, PSSI Siapkan Langkah Hukum

pssi1

  Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Publik (KIP) akhirnya memtuskan Perserikatan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai badan publik. Sehingga, PSSI sebagai badan publik non-pemerintah harus membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan UU No 14 tahun 20118 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Namun, bagi PSSI, keputusan ini belum final dan akan menyiapkan langkah hukum baru. Majelis Komisioner yang dipimpin Dyah …

Read More »

Memberantas Korupsi dengan Budaya Transparansi

korupsi

Hari ini, 9 Desember 2014, diperingati sebagai hari anti korupsi dunia. Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo direncanakan akan menghadiri perayaan hari anti korupsi sedunia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Yogjakarta 9-11 Desember 2014. Momentum hari anti korupsi seharusnya dimanfaatkan untuk berbenah dan mengevaluasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara terminologi, korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” dari …

Read More »

KIP: Transparansi, Kunci Reformasi Sektor Migas

Rumadi

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rumadi Ahmad menegaskan sektor minyak dan gas bumi (migas) membutuhkan transparansi dan keterangan jelas dari berbagai pemangku kepentingan agar reformasi terhadap tata niaga migas dapat benar-benar berhasil dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Sektor migas tidak boleh terus menerus digerogoti oleh para mafia. Oleh karenanya keterbukaan informasi di sektor ini merupakan kunci …

Read More »

Tuntut Transparansi Desa, Warga Tegalrejo Demo

Massa berorasi di Balai Desa Gari (Foto : Dedy EW/KRjogja.com)

WONOSARI  - Massa Tegalrejo, Gari, Wonosari menggruduk Balai Desa Gari, Senin (01/12/2014) akibat keresahan masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah desa. Bahkan belum lama ini ada warga yang menikah tanpa melalui dusun dan langsung ditangani pemerintah desa. “Masyarakat meminta adanya transparansi kebijakan. Harusnya ada keterlibatan dusun jika ada warga yang akan menikah,” kata Suparjo salah satu warga Tegalrejo. Aksi unjukrasa ini juga …

Read More »

Video Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 Pleno I

Sejumlah masyarakat sipil melaksanakan pertemuan nasional untuk membahas implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.

Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 – Pleno 1 – Tara Hidayat Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 – Pleno 1 – Sugeng Bahagijo Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 – Diskusi Pleno I – Sugeng Bahagijo Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 – Pleno 1 – Tara Hidayat Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 – Diskusi Pleno I – …

Read More »

KPK: Transparansi dan Partisipasi Publik Cegah Korupsi

Abraham-Samad

Jakarta, Kebebasaninformaasi.org – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menyatakan bahwa  untuk mencegah tindakan korupsi diperlukan upaya yang sangat serius. Salah satunya adalah peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Hal tersebut diungkapkan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2014 pada Selasa (2/12) di Balai Kartini, Jakarta. Dalam KNPK ke-9 tersebut, Abraham menekankan pada pembenahan sistem  melalui peningkatan transparansi dan partisipasi …

Read More »

IPC: KPU Punya Komitmen Besar Terhadap Transparansi

sulastio 1

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sulastio, mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai komitmen besar terhadap pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Hal tersebut diungkapkan saat penandatanganan nota kesepahaman antara IPC dan KPU terkait Implementasi UU KIP di lembaga penyelenggara pemilu, Jum’at (28/11/2014), di gedung KPU RI. Lebih lanjut Sulastio mengaskan bahwa transparansi yang telah …

Read More »