pssi1

KIP Putus Badan Publik, PSSI Siapkan Langkah Hukum

 

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Publik (KIP) akhirnya memtuskan Perserikatan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai badan publik. Sehingga, PSSI sebagai badan publik non-pemerintah harus membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan UU No 14 tahun 20118 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Namun, bagi PSSI, keputusan ini belum final dan akan menyiapkan langkah hukum baru.

Majelis Komisioner yang dipimpin Dyah Aryani memenangkan gugatan yang diajukan oleh Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI), Senin (8/12/2014). Dalam amar putusannya, KIP meminta agar PSSI lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangannya kepada publik, termasuk berapa besar nilai kontrak yang telah ditandatangani PSSI dengan stasiun televisi.

PSSI adalah Badan Hukum Privat Perkumpulan. Namun dalam aktivitasnya, PSSI adalah satu-satunya organisasi sepakbola yang diakui pemerintah, serta diakui organisasi sepakbola internasional FIFA sebagai satu-satunya organisasi sepakbola di Indonesia. Oleh sebab itu, Majelis Komisioner, menilai bahwa tugas dan  fungsi termohon  pada hakikatnya merupakan tugas dan fungsi negara di bidang persepakbolaan. Apalagi, PSSI juga mendapat dana dari APBN.

“Karenanya, sudah seharusnya PSSI dikategorikan sebagai badan publik non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam UU KIP,” tegas Majelis Komisioner KIP, seperti dilansir bola.net.

Dilain pihak, Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan, menyatakan, pihaknya keberatan karena KIP telah melanggar beberapa poin sebelum mengeluarkan putusan. Di antaranya adalah jangka waktu permohonan yang telah melewati batasan dan pemeriksaan saksi hanya satu, yakni dari Kemenpora saja. Selain itu, KIP juga dianggap hanya menggunakan media massa sebagai alat bukti.

“Itu tidak sesuai dengan Pasal 1867 Kitab UU Hukum Perdata dan 165 HIR” kata Aristo.

“Keterbukaan bagi PSSI bukan hal yang haram. Tapi, harus didasari hukum yang jelas. Kami hanya ingin mengambil langkah hukum keberatan sesuai dengan Pasal 47-49 UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2011 mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di pengadilan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 × five =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>