Home / 2015 / February

Monthly Archives: February 2015

Sumsel Tutupi Informasi Kehutanan, Ada Apa?

MASA PENYEMBUHAN_1

Sumsel, Kebebasaninformasi.org – Hampir semua pejabat Dinas Pertambangan, Kehutanan, atau Perkebunan di Kabupaten dan Kota Sumatera Selatan tidak mau mengeluarkan data terkait informasi kehutanan. Bahkan mereka berdalih informasi terkait pengelolaan kehutanan dan sumber daya alam merupakan data rahasia negara. Hal tersebut diungkapkan Hadi Jatmiko, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Menurutnya tindakan menutup informasi tersebut sangat aneh dan bertentangan …

Read More »

Jakarta Peringkat 6 Informasi Publik di Dunia

jakarta gedung

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Pemprov DKI mengklaim saat ini menempati posisi 6 dunia di antara kota-kota di dunia yang menyajikan keterbukaan informasi ke publik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati. Dalam penelusurannya, Tuty menyatakan saat ini peringkat pertama yang menyajikan informasi keterbukaan publik masih dipegang Kota Seoul dengan 3000 set data. …

Read More »

Aplikasi Android DPR KITA, Cara Mudah Mengenal dan Mengawal DPR

Peluncuran aplikasi android DPR KITA.

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal kinerja wakil-wakilnya di Parlemen, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meluncurkan aplikasi Android bernama “DPR KITA”. Selasa (24/2/2015) aplikasi tersebut secara resmi telah diluncurkan dan dapat diunduh secara gratis di Google Play Store. Ketua Perludem, Didik Supriyanto menuturkan aplikasi ini merupakan kelanjutan dari aplikasi-aplikasi lain yang sudah Perludem buat sebelumnya, seperti API …

Read More »

Nasib Suram Sepakbola, 18 Klub ISL Tidak Ada Laporan Pajak

Ilustrasi sepak bola indonesia. sumber: bolaskor.com

Jakarta, kebebasaninformasi.org – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi menyatakan menunda kick-off Indonesian Super League (ISL) selama kurang lebih dua Minggu. Hal tersebut dilakukan menindaklanjuti verifikasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Hasil verifikasi mengungkap 18 klub tidak lolos verifikasi di antaranya tidak menyerahkan laporan pajak. Berikut data hasil verifikasi BOPI yang belum diserahkan oleh 18 klub ISL 2015: Semen …

Read More »

Transparansi di Sektor Tambang Lemah

perizinan tambang tidak transparan

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Meskipun sudah meraih status patuh dalam inisiatif global Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Indonesia dinilai masih lemah dalam mengimplementasikan transparansi di sektor tambang. Di antaranya menyangkut tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayarkan kewajiban penerimaan negara. Persoalan transparansi ini juga belum terselesaikan dalam renegosiasi kontrak karya. Hal tersebut dinyatakan oleh Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah, dalam sebuah diskusi di Jakarta, …

Read More »

KPU Gandeng IPC, Laksanakan TOT Keterbukaan Informasi Publik

ToT Keterbukaan informasi Publik yang dilaksanakan oleh KPU dan Indonesian Parliamantary Center (IPC)

Tangerang, Kebebasaninformasi.org – Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia bekerjasama dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) melaksanakan Training of Trainers (ToT). Acara ini direncanakan berlangsung selama empat hari (17-20/2/2015), bertempat di Hotel Atria, Gading Serpong, Tangerang, Banten. ToT ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan khusus terhadap …

Read More »

Putuskan Shapefile Citra SatelitTertutup, KI Pusat Dikritik

Ilustrasi Satelit

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) memutuskan sengketa informasi register Nomor 339/VII/KIP-PS/2014 antara Pemohon Citra Hartati dari ICEL terhadap Termohon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Ruang Sidang KIP Jakarta, Jumat (13/2). Dalam putusan tersebut, KI Pusat menyatakan informasi peta analisis satelit tutupan hutan di Aceh 2010-2013 dalam format JPEG adalah terbuka. Begitu juga seluruh dokumen SK …

Read More »

Keterbukaan Informasi Pertambangan, Cegah Konflik di Aceh

Ilustrasi tambang di Aceh

Aceh, Kebebasaninformasi.org – Implementasi keterbukaan informasi publik di Aceh dinilai sangat penting, terutama di sektor pertambangan. Keterbukaan informasi tersebut adalah salah satu solusi untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap perusahaan tambang, dan menghindari konflik antara keduanya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Rachmat Fitri Nanda, saat bertemu dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan GeRAK Aceh Barat, Jumat (I3/2/2015). …

Read More »

Peringati Hari Pers, Wartawan Eks Madiun Usung Tema Keterbukaan Informasi Publik

hari pers madiun sumber rri

Madiun, Kebebasaninformasi.org – Memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari, Forum Wartawan se-Eks Karesidenan Madiun (FWM), memperingati Hari Pers Nasional (HPN), dengan melaksanakan sarasehan bertema “Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Pers” Kamis(12/2/2015). Sarasehan yang digelar di Gedung kantor Camat Taman tersebut, dihadiri forpimda maupun Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) kota/kabupaten Madiun serta wartawan se eks karesidenan Madiun, …

Read More »

Sengketa Informasi Ujian Nasional, KI Pusat Lakukan Pemeriksaan Setempat di Kemendikbud

kunjungan KI pUsat ke kemendikbud

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) yang terdiri dari Henny S Widyaningsih serta Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan melakukan sidang pemeriksaan setempat di Kantor Pusat Penelitian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, Rabu (4/2). Pemeriksaan setempat tersebut merupakan sidang lanjutan antara Pemohon Informasi Publik Roby Tutuarima dengan Termohon Kemendikbud yang sudah masuk ajudikasi karena Termohon bersikukuh …

Read More »

Implementasi Keterbukaan Informasi di Sektor Lingkungan Lemah

lingkungan hidup

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Salah satu janji Joko Widodo dalam bidang lingkungan hidup yang tertuang Nawa Cita adalah akan membuka data-data izin lingkungan. Sehingga, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penyelewengan izin akan dapat dihilangkan. Namun, realisasi dari Nawa Cita tersebut hingga saat ini belum kelihatan. Hal tersebut disampaikan peneliti MediaLink, Mujtaba Hamdi, Rabu (17/12/2014). Pria yang akrab disapa Taba tersebut menegaskan, …

Read More »