Banding ditolak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dituntut Terbuka

lingkungan-hidup

Jakarta, 26 Agustus 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dituntut untuk menjalankan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara pihak pemohon yaitu KLHK dan FWI sebagai pihak termohon. Ini  menjadi putusan yang kedua bagi KLHK untuk segera menyerahkan informasi yang dimohonkan FWI (baca: http://fwi.or.id/publikasi/klhk-dituntut-mematuhi-uu-keterbukaan-informasi/ ).

Dalam sidang yang digelar hari ini (26/08/15), Majelis Hakim memutuskan untuk menguatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah memutus bahwa dokumen izin pemanfaatan hasil hutan dan industri kayu (RKUPHHK, RKTUPHHK, IPK, dan RPBBI) merupakan informasi publik yang terbuka dan tersedia setiap saat[1]. Sebelumnya KLHK menyatakan banding atas putusan yang dikeluarkan oleh KIP tersebut (Baca: http://fwi.or.id/klhk-disarankan-mencabut-banding/). Putusan ini patut diapresiasi karena PTUN telah menjalankan amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Kehutanan.  Hal ini menegaskan kembali kewajiban KLHK sebagai badan publik untuk membuka informasi kehutanan yang menjadi hak publik.

Linda Rosalina, Pengkampanye FWI mengatakan dalam rilis persnya, “ini bukan hanya kemenangan FWI, tapi ini juga kemenangan bagi masyarakat Indonesia atas haknya untuk mengetahui dan memantau pengelolaan hutan di Indonesia. Dengan adanya keterbukaan informasi di KLHK, ini menjadi harapan baru dalam menciptakan tata kelola kehutanan menjadi lebih baik”.

Sidang sengketa informasi di KIP maupun PTUN membuktikan bahwa komitmen KLHK untuk menerapkan komitmen keterbukaan informasi publik di sektor kehutanan masih jauh dari harapan. Bila kondisi seperti ini terus dipertahankan, tentu akan berkontribusi terhadap buruknya tata kelola di sektor kehutanan. “Tidak ada alasan lagi bagi KLHK untuk menutup dokumen-dokumen tersebut kepada publik.  KLHK harus berbesar hati untuk menerima dan melaksanakan putusan PTNU ini”, ujar Linda.

Keterbukaan informasi akan menjadi pintu bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan kehutanan. Informasi yang menyangkut kehidupan rakyat banyak haruslah terbuka, sehingga pengelolaan hutan bisa dilakukan secara partisipatif untuk menjaga keberlanjutan dan mensejahterakan rakyat di sekitarnya. Dengan alasan inilah maka kami tidak akan mundur untuk terus memperjuangkan keterbukaan di sektor kehutanan,” tegas Linda.

Disisi lain, Direktur Eksekutif FWI Cristian Purba mengatakan bahwa Informasi yang dimintakan FWI merupakan informasi yang sangat erat kaitannya dengan proses perizinan dan legalitas kayu dalam pengelolaan hutan. “Proses perizinan di sektor kehutanan merupakan salah satu ruang yang rawan akan tindak korupsi. Semakin tertutupnya akses informasi maka semakin tinggi peluang terjadinya tindak korupsi dalam pengelolaan hutan di Indonesia”.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × 4 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>