Home / Berita / Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 323/11/VIII/2015 melanggar UU KIP dan UU Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 323/11/VIII/2015 melanggar UU KIP dan UU Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pernyataan Sikap

Koalisi Masyarakat Sipil

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Manado, Senin 23 November 2015 

[Manado, 23 November 2015] Untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi yang dilindungi oleh UU KIP, dibentuk Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota bila diperlukan. Kini Komisi Informasi Pusat telah memasuki periode kedua. Demikian pula di tingkat provinsi, dari 28 (dua puluh delapan) provinsi yang telah memiliki Komisi Informasi, 13 Komisi Informasi memasuki periode kedua pada rentang Juli 2015 hingga September 2016.

Di Gorontalo, Komisi Informasi periode 2010-2014 seharusnya berakhir pada 10 Desember 2014. Tak ada proses seleksi dan fit and proper test untuk pengisian jabatan Komisi Informasi Gorontalo periode 2015-2019. Pemerintah Provinsi Gorontalo membiarkan kekosongan jabatan KI Provinsi Gorontalo. Hingga keluarlah Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo No. 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019.

SK tersebut melanggar UU KIP dan UU Penyelenggaraan Negara  Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena: pertama, menetapkan kembali anggota Komisi Informasi Gorontalo periode 2010-2014 menjadi Komisi Informasi Gorontalo periode 2015-2019 tanpa melalui proses seleksi dan fit and proper test di DPRD Gorontalo terlebih dahulu sebagaimana dimandatkan Pasal 30, 31, 32 dan 33 UU Keterbukaan Informasi Publik, dan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota. Kedua, SK tersebut ditandatangani Agustus 2015 dan berlaku surut sejak Januari 2015. Ketiga, SK tersebut bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan karena tidak didasarkan pada hasil seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32. Keempat, terbitnya SK tersebut bertentangan dengan Asas Keterbukaan karena tidak didasarkan pada hasil seleksi anggota Komisi Informasi sebagaimana mekanisme rekrutmen yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yakni dilaksanakan Pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif.

Pengangkatan kembali anggota KI seperti di Gorontalo menjadi preseden buruk dalam pengisian jabatan anggota KI provinsi secara khusus dan pengisian jabatan publik secara umum. Hal ini berpotensi ditiru oleh provinsi lainnya.

Berdasarkan kondisi di atas, Penggugat bersama Koalisi FOINI dan LBH Manado YLBHI, meminta kepada:

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq Majelis Hakim agar memutus sengketa dengan sebaik-baiknya demi pemenuhan hak atas informasi di Gorontalo.

Kontak:

  1. Hendra Baramuli (LBH Manado) : 0812 8905 5966
  2. Desiana Samosir (IPC/FOINI) : 0813 6928 1962
  3. Hendrik Rosdinar (YAPPIKA/FOINI) : 0811 1463 983

Check Also

Jokowi Akhirnya Keluarkan Keppres Perpanjangan Anggota Komisi Informasi Pusat

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × 5 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>