Jakarta (03/12) - Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) mengundang masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Aksi OGI 2016-2017. “Ini adalah awal dari kerja panjang, bagaiman OGI kita reframe. Kita perlu serius. Penyusunan Renaksi harus melibatkan semuanya. Juga melibatkan publik. Keterlibatan publik jadi sangat penting,” kata Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Kepresidenan.
Yanuar menyampaikan bahwa proses penjaringan dilaksanakan secara offline dan online mulai tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2015. Secara aktif sekretariat mendatangi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah untuk menjaring aspirasi. Desember ini, tiga daerah didatangi: Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar dan Provinsi Aceh. Daerah dipilih berdasarkan pada kriteria keterwakilan regional, keterwakilan tingkat pemerintahan, dinamika kolaborasi masayrakat dan pemerintah yang ringgi, dan komitmen kuat kepala daerah.
Secara online masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan mengunjungi website OGI. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dalam kerangka tujuh klaster isu: pelayanan publik, transparansi anggaran, penegakan hukum, lingkungan hidup dan sumber daya alam, keterbukaan parlemen, pembangunan desa, tata kelola data.
Hasil penjaringan aspirasi nantinya dikonsolidasikan oleh Seknas OGI yang didalamnya ada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta mitra masyarakat sipil. Terdapat tiga kriteria utama dalam menyeleksi aspirasi: signifikan, realistis, dan berbasis aset. “Adanya kriteria ini untuk mengantisipasi membludaknya aspirasi, sementara kita harus membuat prioritas. Kita juga akan mengupdate perkembangan terkini sepanjang proses penyusunan Renaksi,” jelas Mujtaba Hamdi dari Medialink.
Inisiatif penjaringan aspirasi ini menjadi sejarah baru bagi OGI. ” Ini baru dan baik sekali. Saya sangat bersuka hati dan bergembira kita memulai sesuatu niat baik dan direncanakan serta disampaikan secara terbuka sehingga menjadi pemikiran bersama,” kata Sugeng Bahagjo dari International NGO Forum for Indonesia Development (INFID).
Menurut Sugeng, pelembagaan partisipasi menjadi langkah penting untuk pembangunan yang lebih inklusif. OGI menganut prinsip co-creation dalam penyusunan rencana kerjanya. Artinya, rencana kerja diputuskan bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil secara luas. Proses penjaringannya terbuka dan dapat diawasi.[]