Home / Siaran Pers / Catatan Suram Kinerja KI Periode 2013-2017

Catatan Suram Kinerja KI Periode 2013-2017

Pernyataan Sikap

Koalisi Masyarakat Sipil

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Jakarta, Kamis 9 Juni 2016

 

“Evaluasi Kinerja dan Kelembagaan Komisi Informasi Pusat”

 

[Jakarta] Komisi Informasi merupakan lembaga kuasi Negara (state auxiliary body) yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan bertugas menjalankan UU KIP, yaitu: a) menyelesaikan sengketa informasi; b) menetapkan kebijakan atau peraturan teknis pelaksanaan UU KIP, baik standar layanan informasi publik maupun tata cara penyelesaian sengketa informasi publik.

 

Kini, Komisi informasi Pusat periode 2013-2017 telah memasuki akhir masa jabatan. Koalisi FOINI mencatat terdapat 4 (empat) catatan buruk dalam kinerja dan kelembagaan Komisi Informasi Pusat 2013-2017, yaitu:

 

  1. a.      Lemahnya Komitmen Penuh Waktu Anggota KI Pusat

Pasal 30 ayat (1) huruf f UU KIP menyebutkan bahwa “anggota Komisi Informasi Pusat bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi”  dan huruf g yang menyebutkan “bersedia bekerja penuh waktu”. Namun demikian, beberapa anggota Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) telah melanggar  komitmen dan mandat Pasal 30 ayat (1) huruf f dan g UU KIP. Dari data yang diperoleh FOINI, pelanggaran yang dilakukan bebeberapa anggota tersebut antara lain:

  1. mengikuti Kursus LEMHANAS selama 6 bulan dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota KI Pusat;
  2. mendaftar dan mengikuti seleksi calon anggota KOMPOLNAS meski kemudian tidak lolos tahapan 24 besar seleksi (Lihat lampiran 1);
  3. tetap menjadi dosen;
  4. menjadi pengurus salah satu organisasi massa.

 

Pelanggaran atas kewajiban Pasal 30 ayat (1) huruf f dan g UU KIP tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota KI Pusat menjadi tidak maksimal.

 

  1. b.      Konflik Internal KI Pusat

Buruknya komunikasi dan relasi internal Komisi Informasi, baik antar anggota KI Pusat maupun anggota KI Pusat dengan sekretariat pendukung menyebabkan terjadinya konflik internal di tubuh KI Pusat. Imbas dari konflik ini, misalnya: tidak terselenggaranya rapat pleno[1] anggota KI Pusat selama 1 tahun untuk menyepakati dan mengesahkan agenda kerja, agenda strategis KI Pusat dalam mengakselerasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Selain itu, ketiadaan rapat pleno menyebabkan terkendalanya pelaksanaan mandat serta usulan kebijakan yang dirumuskan dalam RAKORNAS KI.

 

FOINI mencatat, akibat adanya konflik internal di tubuh KI Pusat ini juga menyebabkan:

  1. terbitnya surat menyurat kepada Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengenai keputusan pleno yang meminta rotasi Sekretaris Komisi Informasi Pusat, yang kemudian secara sepihak dibatalkan/ditangguhkan oleh Ketua KI Pusat mengirimkan surat pembatalan pergantian sekretaris Komisi Informasi Pusat;
  2. ketidakkompakkan anggota KI Pusat dalam berbagai kegiatan dan forum-forum strategis KI Pusat dalam mengakselerasi keterbukaan informasi. Misalnya: Hari Hak Untuk Tahu, Peringatan Ulang Tahun UU KIP), ketidaktahuan agenda masing-masing anggota, bersikap kasar pada pejabat dan staf sekretariat, tidak bertegur sapa dengan pejabat sekretariat KI.

 

Puncak dari konflik internal di tubuh KI Pusat adalah, pergantian secara paksa Ketua KI Pusat oleh 4 anggota KI Pusat yang menyelenggarakan rapat pleno tanpa dihadiri oleh 3 anggota KI Pusat lainnya.

 

Konflik internal KI Pusat juga berdampak pada hubungan KI Pusat dan KI provinsi. Terjadi krisis kepercayaan KI provinsi pada sebagian anggota KI Pusat. Demikian pula dengan komunikasi antara KI Provinsi dan KI Pusat yang juga turut memburuk (Lihat lampiran 3).

 

Demikian pula dalam proses penyelesaian sengketa, beberapa anggota KI Pusat yang bertugas sebagai majelis sering menggunakan kalimat kasar dan menyudutkan pemohon informasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi. Hal ini telah beberapa kali dipublikasikan di beberapa media (Lihat Lampiran 4).

 

  1. c.      Capaian Rencana Strategis Tidak Maksimal

Konflik internal KI Pusat juga berdampak pada buruknya pencapaian Renstra KI Pusat 2013-2017 yang telah dirumuskan di awal periode, diantaranya (Lihat Lampiran 5):

  1. Tersusunnya KI Prudensi.
  2. Sampai dengan tahun 2015 tersusunnya berbagai regulasi hukum acara PSI (seperti Pemeriksaan Setempat, Persidangan Jarak Jauh, Pelimpahan Perkara, dan lainnya).
  3. Terbentuknya kepaniteraan PSI yang berdiri sendiri dan tidak dirangkap oleh sekretariat pada tahun 2016.
  4. Komisi Informasi berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan Negara, minimal tiga kebijakan setiap tahun, mulai tahun 2014.
  5. Semua provinsi telah memiliki Komisi Informasi pada akhir tahun 2015.

 

Kelima mandat Renstra KI Pusat 2013-2017, hingga press rilis ini dikeluarkan, belum tercapai. Tidak tercapainya kelima mandat Renstra tersebut tidak hanya berdampak pada penilaian buruk kinerja KI Pusat Periode 2013-2017, tetapi juga pada buruknya pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia.

 

  1. d.      Penyelesaian Sengketa Informasi Lambat

Hingga Desember 2015, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 94 kasus. Sementara sisa permohonan dari tahun 2014 belum seluruhnya diselesaikan (Lihat tabel). Sedangkan pada dokumen Rencana Strategis KI Pusat, Juni 2017 ditargetkan sengketa 0 (nol).

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di KI Pusat

Tahun

Jumlah Permohonan PSI

Diselesaikan

2014

1354 kasus

123 kasus

2015

71

94 kasus.

2016

Sumber: Laporan Sekretariat KI Pusat 2015

 

Evaluasi Kinerja dan Kelembagaan KI Pusat ini dilakukan Koalisi  Masyarakat Sipil dalam rangka meminta KI Pusat berkonsentrasi pada tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat.

 

Di sisi lain, konflik internal di tubuh KI Pusat juga berpotensi mempermalukan Indonesia, karena pada tahun 2017 akan menjadi tuan rumah penyelenggaran International Conference of Information Commissioners (ICIC) yang ke sepuluh.

 

Berdasarkan kondisi di atas, FOINI menuntut kepada:

  1. Komisi Informasi Pusat untuk:
    1. Fokus pada tugas dan fungsi hingga masa jabatan berakhir pada Juni 2017.
    2. b.      Memprioritaskan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah menumpuk sejak 2014.
    3. Mempertanggungjawabkan Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2013-2017.
    4. Membentuk Dewan Etik/Kehormatan dalam waktu maksimal 2 bulan untuk memproses laporan dugaan pelanggaran etik anggota KI Pusat dan tidak menghalang-halangi penyelesaian dugaan pelanggaran etik sesuai ketentuan PERKI No. 2 Tahun 2013 tentang Kode Etik Komisi Informasi.
    5. Mempersiapkan penyelenggaran International Conference of Information Commissioners (ICIC) yang ke sepuluh.
    6. Komisi I DPR RI untuk :
      1. Memanggil dan meminta keterangan pada 7 (tujuh) anggota Komisi Informasi Pusat atas kondisi internal yang tengah berlangsung.
      2. Memperbaiki mekanisme fit and proper test yang akan berlangsung tahun 2017 sehingga tidak menghasilkan anggota KI bermasalah.
      3. Memastikan Komisi Informasi Pusat segera membentuk Dewan Etik/Kehormatan dalam waktu 2 bulan sesuai ketentuan PERKI No. 2 Tahun 2013 tentang Kode Etik Komisi Informasi.
      4. Memastikan persiapan penyelenggaran International Conference of Information Commissioners (ICIC) yang ke sepuluh.

 

Tertanda Anggota FOINI:

IPC, PATTIRO, ICW, Media-Link, ICEL, PWYP Indonesia, SEKNAS FITRA, IBC, Perkumpulan Inisiaitif Bandung, PERLUDEM, TI-Indonesia, YAPPIKA, Artikel 33, Perkumpulan IDEA Yogyakarta, FITRA Riau, KOAK Lampung, PUSAKO Univ. Andalas, PATTIRO Semarang, KRKP Blitar, Sloka Institute Bali, SOMASI NTB, GEMAWAN, Jari Kalimantan Tengah, LPI PBJ Banjar Baru, KOPEL Makassar, Tifa Damai, SKPKC Papua, Serikat Buruh Migran Indonesia, KH2 Institute, PIAR NTT, PATTIRO Serang, MaTa Aceh.

 

Kontak:

  1. Hendrik Rosdinar: 0811 1463 983
  2. Agus Sunaryanto: 0812 1205 6660
  3. Dessy Eko Prayitno: 0815 9086 006
  4. Rochmad Munawir: 0812 2642 586
  5. Desiana Samosir: 0813 6928 1962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1

Mengikuti Seleksi KOMPOLNAS:

 

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2016/03/17/daftar-nama-50-orang-lolos-seleksi-calon-anggota-kompolnas

Mengikuti Kursus LEMHANAS :

 

 

Lampiran 2

Belum meninggalkan keanggotaan dan kepengurusan di Badan Publik :

Susunan Lengkap PP Lakpesdam NU 2015-2020

Penasehat:
Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc
KH. Masdar Farid Masudi
KH. Taufiqurrahman Yasin, Lc
Dr. Hj. Sri Mulyati
H. Imam Pituduh, SH. MH

Ketua : Dr. H. Rumadi
Wakil Ketua : M. Hanif Dhakiri
Wakil Ketua : Prof. Ali Ramdhani Cecep Syarifuddin
Wakil Ketua : Andi Budi Sulistiyanto, SH, M.kom
Wakil Ketua : Ahmad Suaedy
Wakil Ketua : Indam Suryanto
Wakil Ketua : Daniel Zuhron, M.Si
Wakil Ketua : Dr. Dadi Darmadi
Wakil Ketua : Abdul Quddus Salam, S.Hum, MIP
Wakil Ketua : Ahmad Baso
Wakil Ketua : Dr. Velix Wanggai
Wakil Ketua : Dr. Khamami Zada
Wakil Ketua : Dr. Syafie Siregar
Wakil Ketua : Dr. Zainul Arifin Noor, SE, MM
Wakil Ketua : Dr. Nur Munir
Wakil Ketua : Eman Hermawan
Wakil Ketua : Ala’i Najib, MA
Sekretaris : Dr. Marzuki Wahid
Wakil Sekretaris : A. Musthofa Haroen
Wakil Sekretaris : Umarudin Masdar
Wakil Sekretaris : Moh. Jamaludin,S.Pd.I
Wakil Sekretaris : Ahmad Maulani
Wakil Sekretaris : Irwan Masduqi, Lc
Wakil Sekretaris : Idris Mas’ud, Lc, S.Th.I.
Wakil Sekretaris : Nuruzzaman Amin
Wakil Sekretaris : H. Moh. Hadipurnomo
Wakil Sekretaris : Dr. Subhan Nasution
Wakil Sekretaris : Syaikhul Islam M.Sos
Wakil Sekretaris : Husni Mubarok Amir, M.Si
Wakil Sekretaris : Moch. Aly Taufiq, M.Si
Wakil Sekretaris : Abdul Basith, M.Pd, M.Si
Bendahara : Yanuar Prihatin
Wakil Bendahara : Andi Rahman
Wakil Bendahara : Iftah Ahmad Siddiq
Wakil Bendahara : Upar Siregar

 

Sumber: http://www.nu.or.id/post/read/62265/susunan-lengkap-pp-lakpesdam-nu-2015-2020

 

 

Sumber: http://commdept.fisip.ui.ac.id/dosen/#

 

 

Lampiran 3

 

Komunikasi dan Koordinasi Yang Buruk :

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kiriman Ibu Diah Aryani, Jumat 3 Juni 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4

 

Pelanggaran Etik Anggota KI Pusat:

 

 

 

Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/11/29/nykrxc346-hakim-kip-diadukan-ke-presiden-komisi-i-biar-kode-etik-yang-proses

 

 

 

 

Lampiran 5

 

Rencana Strategis KI Pusat Tahun 2014-2017:

 



[1] Rapat Pleno merupakan mekanisme pengambilan keputusan anggota Komisi Informasi untuk menetapkan berbagai agenda kerja dan agenda strategis Komisi Informasi.

Check Also

Pembentukan KI Provinsi Gorontalo dan Sejumlah Provinsi Bermasalah, Pelayanan Informasi Publik di Provinsi Terancam Terganggu

[Jakarta] Hak publik untuk memperoleh informasi publik terancam tak dapat dipenuhi oleh penyelenggara Negara, terutama …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + nineteen =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>