Home / 2016 / October / 10

Daily Archives: Monday October 10th, 2016

Ini Pertimbangan Majelis KIP Menangkan Gugatan KontraS Soal Munir

Sidang KIP TPF Munir Detik

Jakarta – Sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Dalam putusannya, Sekretariat Negara diminta untuk membuka dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir Said Thalib. Majelis hakim yang diketuai oleh Evy Trisulo memutuskan hasil investigasi TPF pembunuhan Munir merupakan dokumen yang bisa diakses publik. Berikut pertimbangan majelis hakim …

Read More »

KIP Menangkan Gugatan KontraS tentang Dokumen TPF Munir

Sidang Sengketa Informasi Kontras vs Setneg

Jakarta – Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang putusan sengketa informasi tentang laporan resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan pegiat HAM Munir, Senin (10/10/2016). Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang KIP, Jakarta Pusat, mempertemukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selaku pemohon, dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, selaku pihak termohon. Dalam …

Read More »

Koalisi Sipil Minta Timsel Umumkan Seleksi Komisi Informasi di Media Massa

KIP

Palu – Sejumlah lembaga profesi dan swadaya masyarakat di Palu memprotes tidak transparannya pembetukan tim seleksi dan tahapan seleksi Komisi Informasi Sulawesi Tengah. Mereka meminta Komisi Informasi (KI) Pusat mengawasi jalannya tahapan seleksi. Dalam hitungan hari, masa kerja  KI Provinsi Sulawesi Tengah pada 16 Oktober 2016 mendatang bakal berakhir. Beberapa hari yang lalu, pendaftaran calon  Komisi Informasi pun telah dimulakan. …

Read More »

LSM Gugat UU Keterbukaan Informasi Publik ke MK

Mahkamah Konstitusi Kebebasan Informasi

JAKARTA – Sebanyak tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan masa jabatan anggota Komisi Informasi. “Pasal 33 UU a quo telah berakibat pada terjadinya pelanggaran prinsip persamaan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” ujar kuasa hukum pemohon, Fadli Rahmadani di Gedung …

Read More »