Selain Kolaborasi, CSO Harus Identifikasi Diri sebagai Komunitas Partner

Open Goverment Indonesia Kebebasan Informasi

KebebasanInformasi.org – Salah satu langkah besar, yang menjadi gerak maju bangsa Indonesia, ialah peran negara dalam membangun sebuah inisiatif internasional, Kemitraan Pemerintahan Terbuka, di mana Indonesia adalah co-pendiri dan menjabat sebagai co-chair pada 2012-2014. Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership  (OGP) merupakan sebuah inisiatif sukarela di tingkat Internasional yang bertujuan untuk menjamin komitmen pemerintah kepada warganya dalam meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat, melawan korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat sistem pemerintahan.

Perjalanan Indonesia dalam melaksanakan inisiatif OGP kian menguat sejak OGP diresmikan pada September 2011. Keterbukaan Pemerintah tidak hanya merupakan katalisator utama untuk reformasi, namun juga bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan Indonesia dan agenda reformasi.

Tiga Rencana Aksi (Renaksi) Open Government Indonesia (tahun 2012, 2013 dan 2014-2015) sudah digulirkan, dua Laporan Pelaksanaan OGI /Government Self Assessment Reports (GSAR) telah terpublikasikan, dan tiga Independent Report Monitoring (IRM) telah dijadikan bahan refleksi bagi pemangku kepentingan OGP di Indonesia.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil juga semakin menguat terutama melalui kerja sana Tim Inti OGI. Hal ini ditandai dengan berkembangnya jumlah anggota Tim Inti OGI, dari 5 (lima) Kementerian dan 4 (empat) CSO di tahun 2012, menjadi 7 (tujuh) Kementerian dan 7 (tujuh) CSO semenjak 2013. Inisiatif OGP merupakan proses yang dinamis, dan harus berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pilar dan pemangku kepentingan. Kesinambungan ide, gagasan, dan kolaborasi dalam menjalankan prinsip-prinsip OGP akan tercermin dalam Renaksi yang djalankan setiap tahun.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka Renaksi 2016-2017 dihadirkan sebagai dokumen operasionalisasi OGI dua tahun ke depan dengan tetap memperhatikan proses OGI di tahun sebelumnya dan kontekstual OGP terkini. Perumusan Renaksi 2016-2017 ini menekankan pada proses partisipatoris dengan memperkuat pelibatan civil society organizations (CSO), pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Meski demikian, masih banyak CSO yang bergerak membangun dan memperkuat pemerintahan dari luar, di antara aksinya ialah melakukan kritik terhadap pemerintah. Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih berpendapat, platform CSO sepeti itu memang sedikit menghambat upaya OGI dalam merealisasikan Renaksi. Tetapi, menurutnya, hal yang lebih penting dalam penerapan Renaksi ini ialah identifikasi diri dari CSO-CSO tersebut.

“Problemnya CSO itu berkolaborasi, (tapi) kalau dia gagal mengidentifikasi dirinya sebagai pengguna percuma. Akhirnya dia (penyedia data) cuma mendengar NGO yang berkegiatan saja. Dia (penyedia data) menggunakan civil soceity organization (CSO) tapi ya sebetulnya kelompok masyarakat yang bukan pengguna data. CSO-nya ini malah mengkritik dalam mengawal renaksi,” ungkapnya.

Untuk itu, Alamsyah menyarankan Pemerintah untuk meminta CSO-CSO yang berkolaborasi membagi diri sesuai identifikasinya. Dengan begitu Renaksi tidak sekadar bergerak pada wilayah wacana dan dapat direalisasikan secara konkret berdasarkan instansi penyelenggara pelayanannya.

“Kalau dia tidak diturunkan sampai ke tingkat itu, maka nggak akan konkret. Saya belum melihat sesuatu yang betul-betul turun dari renaksi kemudian dijalankan dan ada hasilnya. Saya lihat renaksi itu cuma menggabung-gabungkan apa yang sudah dilakukan kemudiaan dikumpulkan,” kata Alamsyah.

Ia mengambil contoh dalam pelayanan kesehatan, hanya sedikit komunitas-komunitas pengguna data yang melakukan pemetaan, sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri. “Open government di sektor kesehatan tidak ada urusan dengan Renaksi, mereka memang jalan sendiri. Tidak ada misalnya komunitas-komunitas yang melakukan pemetaan, itu pun jumlahnya sendikit,” jelasnya.

“Kalau masalah akuntabilitas yang berkaitan dengan pengadilan, misalnya, yang harus di-lead tentunya para instansi para penegak hukum. Di situ harus konsentrasi pada satu komunitas sendiri yang mendorong,” tambahnya. (BOW)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 − 5 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>