Home / Berita / Dampak Renaksi OGI 2016-2017 yang Dirasakan Masyarakat

Dampak Renaksi OGI 2016-2017 yang Dirasakan Masyarakat

18lapor

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengatakan, hingga saat ini, OGI masih terus berproses dan mencoba untuk melakukan berbagai eksperimentasi. Ia mengaku, dari sisi jumlah, Renaksi OGI masih terbilang cukup banyak. Oleh karena itu, pihaknya sedang mempersempit agar lebih fokus dan mendalam.

“Satu hal tapi mendalam. Artinya kita sendiri punya tenaga dan waktu untuk mengawasi proses implementasinya dan memastikan dampaknya itu sampai ke publik,” terangnya, di Jakarta, Minggu (23/10).

Meski belum bisa dikatakan secara luas,  beberapa dampak Renaksi OGI 2016-2017 telah dirasakan publik dan menjadi forensi yang layak dikembangkan. Seperti mekanisme pengaduan lewat lapor, yang sedang dikembangkan menjadi sistem pengelolaan pelayanan pengaduan publik nasional.

Danar mengatakan, semula hal itu berada di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dilanjutkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan sekarang tengah didorong agar diteruskan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Lewat KemenPAN-RB, ia berharap ini akan menjadi inesiatif berkelanjutnan.

“Karena keberadaan UKP4 maupun KSP tergantung pada siapa presidennya. Presiden ganti, ganti lagi. Agar kontinu, di bawah KemenPAN-RB,” jelasnya.

Selanjutnya, beberapa hal menarik terkait dengan mekanisme keluhan ialah adanya aplikasi Qlue di DKI Jakarta. Meski berbeda bentuk, namun dengan Qlue ini, Pemprov DKI mampu membuat pengaduan cepat menadapat respon dan menjadi input untuk melihat kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta menjadi salah satu input untuk perencanaan pembangunan di DKI.

Aplikasi-untuk-Lapor-Online-ke-Pemerintah-Jakarta-qlue-700x560

“Model-model semacam ini yang sedang kita potret dan kita dorong untuk dikembangkan di tempat-tempat lain. Semarang sekarang lagi proses inisiasi, Bojonegoro sudah mulai menerapkan,” kata Danar.

Namun dari segi komposisi, ia mengatakan masih belum bergerak dari apa yang selama ini menjadi isu yang dijadikan konsentrasi. “Misalnya, kita masih ngomong soal implementasi UU KIP, kita masih konstrasi bagaimana partisipasi publik semakin baik. Kita masih ngomong soal beberapa inisiatif tentang keterbukaan yang perlu terus didorong, dan yang baru isu desa yang coba kita ingin lihat. Karena bagaimanapun desa menjadi prioritas pemerintah,” kata Danar. (BOW)

Check Also

MA Tolak Kasasi KontraS Soal Putusan TPF Munir

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, KontraS mengajukan gugatan Kasasi soal putusan Komisi Keterbukaan Informasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

six + six =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>