Home / 2016 / November

Monthly Archives: November 2016

Pemprov DKI dinilai tak transparan soal dana CSR sampai reklamasi

pemprov-dki-dinilai-tak-transparan-soal-dana-csr-sampai-reklamasi

Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi melayangkan surat permohonan data dan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait transparansi pengelolaan pemerintahan. Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tim yang beranggotakan masyarakat, mahasiswa dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) ini meminta pemprov DKI lebih …

Read More »

Minim Transparansi, Riau Rawan Korupsi

Cegah Pungli dengan Transparansi

PEKANBARU - Kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam keterbukaan informasi publik masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan skor keterbukaan informasi yang dilakukan di seluruh daerah provinsi Riau yang berada di bawah angka 25 persen. Rendahnya keterbukaan informasi publik ini, menurut kajian Fitra, menjadi alasan bagi Riau menjadi daerah rawan korupsi, yang …

Read More »

Pemprov DKI Diminta Terbuka Soal Dana CSR

pemprov-dki-dinilai-tak-transparan-soal-dana-csr-sampai-reklamasi

Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi mengajukan surat permohonan data dan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pemprov DKI terkait transparansi pengelolaan pemerintahan. Salah satu data yang diminta ialah soal penggunaan dana-dana operasional, serta dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang diterima Pemprov DKI Ketua Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi Mustolih Siradj mengatakan, surat …

Read More »

Mahfudz: Perpanjangan Masa Jabatan MK, Serahkan pada DPR

mahkamah-konstitusi

KebebasanInformasi.org – Mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengingatkan agar hakim MK tidak mengadili sesuatu yang berkaitan dengan lembaganya karena bertentangan dengan etika peradilan. Hal ini terkait dengan Permohonan uji materi tentang perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi serta Centre of Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI) “Jabatan, gaji, masa …

Read More »

KPU dan KI Pusat Teken MoU untuk Wujudkan Pemilu Transparan dan Berintegritas

3574c9243a2fd17cae2338ed4c1bd52b

KebebasanInformasi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman (memoradum of understanding/MoU) dengan Komisi Informasi (KI) Pusat di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta, Selasa (29/11). Kerja sama dilakukan guna mewujudkan pemilu yang transparan dan berintegritas. Dalam sambutannya, Ketua KI Pusat, John Fresly Hutahean menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada KPU atas penandatanganan MoU ini. Ia menuturkan, MoU ini dilakukan …

Read More »

PPID Award Kulonprogo, Hadiah bagi Badan Publik yang Terbuka

penghargaan-ppid

Kulonprogo – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kulonprogo menggelar PPID Award 2016. Gelaran itu untuk memotivasi badan publik di tingkat pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam menerapkan keterbukaan informasi sesuai Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008. Penghargaan diberikan kepada lima PPID Pembantu. PPID Pembantu Terbaik yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Kecamatan Girimulyo, Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dan UMKM. Penyerahan penghargaan …

Read More »

Uji Materi Masa Jabatan MK Sarat Konflik Kepentingan

Mahkamah Konstitusi Kebebasan Informasi

Jakarta – Uji materi terkait perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang dimohonkan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI), dinilai sangat janggal. Terlebih prosesnya yang begitu cepat, jika hal itu dibandingkan dengan uji materi yang lain di MK. Saat ini proses uji materi sudah ditahap akhir, yakni Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Fadli membandingkan uji materi …

Read More »

KontraS: Pemerintah Tidak Serius Tuntaskan Kasus Munir

Foto: rappler.com

KebebasanInformasi.org – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah tidak serius dalam menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Hal ini tercermin dari langkah pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atas putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang memerintahkan untuk mengumumkan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. “(Banding ke PTUN …

Read More »

Upaya Banding Pemerintah ke PTUN jadi Contoh Buruk dalam Keterbukaan Informasi

foto: indoprogress.id

KebebasanInformasi.org – Sesuai Undang-Undang (UU) Keterbukaan Infomasi Publik, Komisi Informasi (KI) Pusat memutuskan bahwa pemerintah harus mengumumkan hasil rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Namun, bukannya mematuhi perintah KI, pemerintah, yang diwakili Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), malah mendaftarkan permohonan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari situs resmi PTUN Jakarta, Kemensetneg mendaftarkan gugatan kasus tersebut …

Read More »

Penggunaan Anggaran Kampanye Harus Dikawal

Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendriyan (kanan),saat kesepatan untuk transparansi anggaran pilkada. (Foto:Dok.Lampost)

  Bandar Lampung – Transparansi penggunaan anggaran, baik oleh pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maupun pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, selama masa pelaksanaan Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) harus terus dikawal penggunaannya. Di lima kabupaten, di Provinsi Lampung, yang menggelar Pilkada serentak pada 2017 telah disepakati bersama batasan dana kampanye sebesar Rp …

Read More »

Jalan Berliku FWI Mendorong Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

Gambar: fwi.or.id

KebebasanInformasi.org – Sejak berlaku efektif tahun 2010, penerapan Undang-undang (UU) Kebebasan Informasi Publik (KIP) Tahun 2008 masih banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Di antara yang menjadi sorotan ialah implementasinya di sektor kehutanan dan sumberdaya alam. Hal tersebut diungkapkan Linda Rosalina dari Forest Watch Indonesia (FWI). Padahal, menurutnya, jika dilihat dari modalitas untuk melaksanakan UU KIP, sudah hampir dikatakan cukup. Mulai …

Read More »

Sektor Perizinan dan Pelayanan Publik jadi Prioritas Presiden Cegah Korupsi

Foto: Pikiran-Rakyat.com

KebebasanInformasi.org – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, upaya reformasi hukum yang saat ini tengah berjalan, seperti aksi pemberantasan pungutan liar oleh Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) telah cukup berhasil, dengan tertangkapnya beberapa aparat birokrasi dan BUMN yang melakukan pungutan liar. “Pengaduan masyarakat sudah cukup banyak, ini akan terus kita gencarkan lagi. Kita tidak akan berhenti pada pemberantasan pungli …

Read More »