KLHK Belum Miliki Mekanisme Pengecualian Informasi

icel

KebebasanInformasi.org – Astrid Debora dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum memiliki mekanisme pengecualian terkait keterbukaan informasi publik. Hal ini berimbas pada tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan kesan KLHK sebagai badan publik yang tertutup.

Untuk itu, Astrid menyarankan adanya penyamaan persepsi antara KLHK dengan masyarakat tentang informasi yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku. “Mana yang terbuka dan tidak. Misalnya dokumen izin dan pendukung, ini adalah informasi yang terbuka. Persepsinya sekarang harus disamakan dokumen pendukung itu apa, terus sejauh mana kedalaman dokumen pendukung itu, apakah ada hal-hal yang dikecualikan atau tidak? Mekanisme pengecualian di KLHK sendiri juga belum ada,” papar Astrid, Minggu (23/10).

Selain itu, ia juga mengkritisi buruknya sistem dokumentasi di KLHK. Sebagai badan publik, KLHK wajib mendokumentasikan setiap dokumen yang mereka miliki.

Ia meminta KLHK bersikap tegas dan aktif terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan hal itu ke pusat. Sebaliknya, pemerintah daerah juga mesti diberi kewenangan untuk men-submit dokumen tersebut ke pusat.

“Terlepas dari kewajaiban badan publik untuk medokumentasikan setiap dokumen yang mereka miliki, harusya selaku pembuat kebijakan, misalnya kabupaten/provinsi punya kewenangan untuk mensubmite dokumen ke pusat,” ujar Astrid.

“Pusat harusnya bisa memberikan penegasan, entah sanksi atau apa ketika tidak menerima dokumen, tidak diam saja. Ketika kementerian tidak menerima itu, harusnya ada tindak lanjut. Itu kan yang selama ini menjadi alasan kenapa mereka tidak memiliki informasinya (yang dibutuhkan/diminta publik),” imbuhnya.

Di samping itu, ICEL terus mendorong perbaikan dari sisi regulasi. Astrid mengungkapkan, saat ini koordinasi antara PPID di KLHK dengan unit-unit kerja masih jauh dari ideal.

Pada 7 Oktober 2016 lalu, ia bersama teman-teman di Koalisi Kehutanan telah menyerahkan draf Peraturan Menteri tentang Revisi Peraturan P6 milik Lingkungan Hidup dan P7 milik Kehutanan tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi.

Meski penerimaan dari PPID KLHK positif, namun Astrid mengatakan, hal itu masih perlu diskusi lebih lanjut. “Harapannya itu jadi bahan diskusi untuk pembuatan peraturan menteri baru terkait dengan standar layanan informasi termasuk PPID dan semuanya,” kata Astrid.

“Praktiknya harus diuji dulu, butuh test case lagi. Tapi so far urusan regulasi mudah-mudahan PPID bisa berjalan,” tuturnya.

“Kita akan terus memantau perkembangan terkait Peraturan Menteri terkait Standar Layanan Informasi dan lain-lain. Cuma karena kemarin draf awalnya sudah diserahkan, kita menunggu inisiatif KLHK untuk mengundang,” tutupnya. (BOW)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

11 + ten =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>