Home / Wawancara / Marsudhi: Tidak ada lagi alasan Jokowi tak lanjutkan laporan TPF

Marsudhi: Tidak ada lagi alasan Jokowi tak lanjutkan laporan TPF

Merdeka.com
Merdeka.com

Jakarta – Marsudhi Hanafi tampak hadir saat Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklarifikasi polemik raibnya dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir. Sebagai mantan ketua TPF, Marsudhi merasa harus bertanggungjawab atas dokumen itu.

Sehari sebelumnya, Marsudhi diundang SBY ke kediamannya di Cikeas, Bogor. Marsudhi diminta mengingat kembali lalu menjelaskan saat penyerahan dokumen laporan akhir TPF pada 2005. “Saya hadir sebagai ketua TPF, perpanjangan tangan beliau,” ujar Marsudhi kepada wartawan, Jumat (28/10).

Marsudhi heran, publik justru membesar-besarkan soal polemik raibnya dokumen. Padahal persoalan itu mudah diselesaikan. Presiden Joko Widodo cukup memanggil kembali TPF, lalu meminta dokumen laporan akhir. Kesan yang muncul, raibnya dokumen justru lebih penting dibahas daripada upaya pemerintah menindaklanjuti penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

“Jangan jadikan alasan bahwa tidak bisa menyidik karena dokumen hilang. Itu kan beda,” ucapnya.

Kini setelah pemerintahan SBY menyerahkan dokumen itu, maka publik menunggu keseriusan dan komitmen pemerintahan Jokowi-JK membuka tabir aktor intelektual pembunuh Munir. “Sekarang tidak ada alasan lagi pemerintah Jokowi tak lanjutkan itu,” tegasnya.

Dalam wawancara khusus, Marsudhi membeberkan temuan-temuan selama TPF bekerja, keterlibatan anggota badan intelijen dalam pembunuhan Munir, hingga peristiwa penyerahan laporan akhir ke SBY. Berikut petikan wawancaranya.

Saat konferensi pers di Cikeas, Anda sempat bertemu SBY. Ada pembicaraan khusus dengan SBY?

Beliau itu kan ingin menjelaskan secara langsung ke masyarakat. Kan ada persepsi seolah-olah beliau sengaja menghilangkan. Apa kepentingannya? Dia bikin keppres itu kan serius. Begitu seriusnya beliau mendukung TPF. Kalau mau sekadar seremonial saja, cukup 3 bulan selesai. Tapi kan kita lapor presiden beliau bilang lanjutkan, dikasih waktu. Diperpanjang lagi 3 bulan.

Anda yakin dokumen itu tidak secara sengaja dihilangkan?

Untuk kepentingan apa dia hilangkan itu? Tidak ada. Kalau perlu dan tidak melanggar aturan, dia bagi-bagikan itu. Enggak masuk akal dibilang menghilangkan. Karena sudah terdesak, maka beliau akhirnya bilang ‘Saya tampil, saya siap menjelaskan’. Dia (SBY) mendukung Pak Jokowi kan untuk ungkap kasus tersebut. Kalimatnya itu di masa kepemimpinan dia, Hendropriyono saat itu tidak cukup bukti. Saat itu lho ya. kalau sekarang ada, lanjutkan saja.

Sebelum SBY konferensi pers menjelaskan dokumen yang hilang, ada pertemuan dengan SBY?

Mantan kabinetnya ada pertemuan dulu. Saya ikut satu hari sebelum konpers. Kan beliau minta meneliti dokumen itu dulu. ‘Bagaimana menurut Pak Marsudhi?’ saya bilang ‘Dokumen ini enggak ada perubahan Pak. Karena rekan-rekan TPF kan tahu persis, ada nomor urutnya. Saya tahu persis’. Kenapa ada nomor karena supaya tidak ada penyuntingan-penyuntingan. Begitu saya liat, saya kan ada pedomannya. Terus beliau minta dijelaskan kembali saat penyerahan. ‘Bagaimana, siapa saja, duduk di mana?’. Saya jelaskan saya duduk di mana, bapak duduk di mana, saya pakai jas apa, bapak pakai jas apa, lalu sebelah saya (Alm) Asmara Nababan pakai jaket, sebelahnya Hendardi. ‘Terus bagaimana’ katanya. Saya bilang ‘Terus kita salaman, bapak persilakan saya konferensi pers. Saya didampingi Asmara Nababan dan Pak Sudi Silalahi menyampaikan kepada pers pertemuan dengan pak SBY’.

Jadi sehari sebelum konpers, Anda dipanggil dulu ke Cikeas?

Iya untuk memastikan dokumen. Saya hadir sebagai ketua TPF, perpanjangan tangan beliau. Saya secara moral harus bertanggungjawab juga. Beliau minta koreksi saja.

Dalam pertemuan itu, selain Anda siapa lagi yang hadir?

Anggota kabinetnya. Ada Dai Bachtiar (Kapolri), Bambang Hendarso Danuri (BHD), Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung), Sudi Silalahi (Seskab). Sebelumnya kan mungkin mereka rapat dulu, lalu mungkin mereka merasa perlu panggil saya. Jadi saya hadir.

Saya ingin menyampaikan, daripada lempar-lemparan soal dokumen hilang dan enggak ada ujungnya, sebenarnya kan tinggal panggil saja saya, atau siapa pun TPF. Sederhana saja. Jokowi panggil saja ketuanya sama tim (TPF), bawa dokumennya. Minta lagi. Kan juga enggak mungkin kita tambah-tambahin. Mengapa mesti ribut dokumen hilang. Sekarang tidak ada alasan lagi pemerintah Jokowi tak lanjutkan itu. Tidak ada alasan lagi mencari dokumen hilang. Harus dipisahkan antara dokumen hilang dengan menindaklanjuti. Jangan hanya berkutat dokumen hilang. Jangan jadikan alasan bahwa tidak bisa menyidik karena dokumen hilang. Itu kan beda.

Bisa Anda ceritakan kembali saat TPF menyerahkan laporan akhir ke Presiden saat 2005?

Kita kan dapat keppres, itu diberi waktu 3 bulan, kemudian diperpanjang 3 bulan. Kita sifatnya hanya membantu pihak penyidik polri. Kita itu terdiri dari institusi Polri, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian LSM terkait. Dalam keppres tersebut, kita punya kewajiban untuk membuka tabir kasus Munir. Kemudian hasil-hasil kami mencari fakta, kami suplai ke penyidik untuk ditindaklanjuti karena kami tidak punya wewenang melakukan penindakan.

Pada akhir tugas, satu hari sebelumnya TPF berakhir, kita bikin laporan. Kira-kira tanggal 23 Juni 2005. Kemudian kita lapor kepada presiden di Istana. Saat itu presiden didampingi kabinetnya. Yang saya ingat ada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Kapolri Dai Bachtiar, Seskab Sudi Silalahi, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Andi Mallarangeng (Jubir Presiden). Tim saya yang hadir, saya (Marsudhi Hanafi), (alm) Asmara Nababan, Hendardi, Rachland Nashidik, Usman Hamid, Kamala Tjandrakirana dari Komnas Perempuan. Kita laporan, bawa bundelan, enam salinan. Lalu saya bacakan resumenya.

‘Pak hasilnya ini, ini, ini, resumenya saja,”. Beliau (SBY) menanggapi ‘Terima kasih atas kerja keras’. Kita cuma omong laporannya saja. Diterima Pak SBY. Enggak lama kok, antara 15-30 menit. Kita ngobrol ngalor ngidul, saya perkenalkan tim saya, beliau juga perkenalkan kabinet yang hadir. setelah itu saya dipersilakan bapak presiden untuk konferensi pers di Istana. Saya keluar sama (Alm) Asmara Nababan, sama Pak Sudi. Lalu Pak Sudi membuka kata pengantar di hadapan media, disampaikan barusan ada penyerahan segala macam. Kemudian dilanjutkan ketua TPF. Saya menjelaskan bagaimana perjumpaan dengan presiden. Isi dokumen tidak (dijelaskan). Saya tidak punya hak. Dalam keppres, kewajiban menyampaikan adalah pemerintah. Orang sering salah presiden. Pemerintah itu ya presiden dan kabinetnya, bisa diwakili. Tidak ada kata presiden wajib.

Saat itu ada kewajiban menyampaikan hasil laporan akhir ke publik?

Ada. Memang harus terbuka, harus diketahui publik. Ada di situ, yang menyampaikan pemerintah.

Ada berita acara penyerahan dokumen?

Tidak ada. hanya laporan saja.

Dokumen laporan akhir TPF yang asli dipegang presiden?

Sebenarnya semua asli. Kan kita ngetik, lalu diprint semua. Mana yang asli? Asli semua berarti kan? Yang jelas dokumen yang kita serahkan, enam-enamnya asli. Yang diserahkan enam dokumen. Itu untuk Jaksa Agung, Kapolri, Menkum HAM, Mensesneg. Ya kira-kira itu.

Ada enam salinan, itu diberikan ke siapa saja?

Nah itu kita kurang tahu, Usman Hamid yang pegang dan ditinggalkan di situ (ruang pertemuan dengan presiden) dan kita keluar semua. Di situ hanya ada orang istana. Pak Yusril tinggal, Andi Mallarangeng tinggal, nah kabinet itu. Yang jelas kapolri dapat satu, saya tahu persis karena beliau kan menindaklanjuti. Setelah bubar TPF kan dibentuk tim kecil untuk menindaklanjuti hasil TPF, di situ saya dipanggil Pak Dai Bachtiar (Kapolri). Saya ditunjuk pakai surat perintah kapolri. Saya tidak butuh dokumen itu karena saya yang bikin. Saya tahu persis apa yang sudah dilakukan dan perlu ditindaklanjuti. Apa yang sudah apa yang belum.

Ada masuk tim kecil menindaklanjuti TPF? siapa ketua timnya saat itu?

Iya betul. Saya sendiri. Dengan pertimbangan Kapolri, supaya nyambung (dengan TPF).

Tim itu terdiri dari siapa saja?

Penyidik polri, gabungan antara bareskrim, polda metro dan interpol.

Kenapa hasil TPF tidak diumumkan ke publik sejak 2005?

Ini perlu diluruskan. Semua sudah ditindaklanjuti. Kenapa Pollycarpus, Bambang Irawan, ada pramugari Garuda, ada Corporate Secretary Garuda, itu kan hasil temuan TPF dan sudah ditindaklanjuti. Hanya saja, mungkin harapan masyarakat bahwa ada bunyi pemerintah harus mengumumkan isi laporan TPF. Ya memang dalam keppres bunyinya pemerintah wajib menyampaikan hasil itu.

Sebenarnya ada yang ditangkap lalu divonis, itu sebenarnya sudah pengumuman. Apalagi yang mesti diumumkan? Langsung penindakan. Sampai sekarang ada beberapa yang belum tersentuh dan itu disebut dalam hasil TPF. Misalnya disebut setelah Muchdi, yang ada namanya Hendropriyono. Waktu terjadi pembunuhan kan Kepala BIN, tapi kan terhenti di Muchdi. Saat itu, Hendropriyono tidak terbukti terlibat. Ingat ya, saat itu lho ya tidak terbukti. Kalau saat sekarang ada bukti ya terserah, kan bisa berkembang ada novum, berita baru.

TPF empat kali mengirim surat, mengundang Hendropriyono untuk diminta keterangan, tapi tidak pernah direspon. Apa alasan Hendropriyono saat itu?

Dia pernah bilang saat itu ke media, ‘Apa urusan saya dengan TPF, saya tidak ada urusan. Saya kan tidak salah’.

Jawaban itu menanggapi undangan TPF?

Iya. Dan itu sudah saya laporkan ke presiden. Saat itu saya lapor pada presiden, ini sudah tiga kali diundang. Beliau (SBY) menyampaikan saat itu, rasa penyesalan kenapa orang-orang yang diundang TPF tidak hadir. Beliau prihatin.

Itu presiden yang bicara?

Iya ada di Kompas saat itu. Saya lupa persisnya. Dia (SBY) prihatin karena TPF ini kan perpanjangan tangan presiden, jadi kalau kita melaksanakan tugas kita dikendalikan presiden. Kita lapor hambatan yang kita temukan, kita lapor ke presiden. Termasuk kita bilang sudah mengundang tiga kali untuk berdialog, sesuai informasi yang kami dapat. Tapi beliau enggak mau.

Akhirnya Hendropriyono, Muchdi, Bambang Irawan mau diperiksa penyidik Polri?

Setelah itu kan penyidikan lanjutan dilanjutkan Pak BHD (Bambang Hendarso Danuri).

Apa betul mereka sudah diperiksa?

Saya kurang paham kalau soal itu. Saya tidak ikut campur lagi.

Pemeriksaan dilakukan diam-diam?

Ya itu informasi. Dia tidak mau dengan kita (TPF) mungkin mau dengan polri, bisa saja kan?

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hendropriyono dan lainnya tidak diberikan ke TPF?

Bisa saja BAP mereka yang diperiksa itu setelah kita (TPF) bubar.

Selama TPF bertugas, tidak diberikan BAP pemeriksaan Hendropriyono dan lainnya?

Jadi begini, kita kan mencari fakta, diskusi dengan penyidik. Waktu kita bertugas data nol, maka kita temui penyidik, dialog. Kita minta tolong gelar perkara. Dari gelar perkara, kita catat apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan dan yang menjadi hambatan. Tugas TPF memback up mereka. Misalnya, mereka akan masuk tapi tidak punya akses, kita karena punya keppres jadi bisa masuk. Kita ke BIN bisa masuk, Garuda bisa.

TPF mengalami kendala mengakses informasi di BIN?

Ini kan lembaga yang mesti kita hormati dan sayangi. Begitu banyak jasanya kepada negara. Ingat, lembaga ya, bukan oknumnya. Kalau lembaga itu digugat, saya juga berkeberatan. Lembaga itu kita harus lindungi karena bertugas mengamankan, mencari informasi, mengamankan negara, beri informasi tentang semua yang berkaitan negara. Kalau di dalamnya ada Muchdi, Bambang Irawan, bukan dia bertindak membawa bendera BIN. Itu abuse of power. Dalam jabatan tersebut, dia menggunakan fasilitas dan segala macam. BIN sendiri saya yakin enggak (terlibat). Memang kalau kita masuk ke BIN tidak sembarangan. Seorang deputi saja belum tentu bisa masuk ke deputi lain. Mereka punya sandi sendiri.

Di laporan akhir, TPF memaparkan kesulitan mengakses data dan informasi di BIN, apa betul?

Memang betul. Kan tidak semua bisa kita obok-obok. Garuda bisa lah, tapi BIN enggak mungkin. Tapi apa permintaan kita, dikasih. Beda di Garuda, tidak ada rahasia. Makanya kita dapat surat perintah palsu dan segala macam. Jadi beda. Daerah itu (BIN) sangat rahasia.

Dalam laporan akhir TPF sempat disinggung bahwa Munir sudah masuk daftar operasi sejak 2002. Apa betul?

Ya kami temukan, ada yang mengatakan bahwa Munir coba dibunuh dengan tiga cara. Pertama diracun di kantornya, tapi cara ini gagal. Kedua, coba ditabrak, tapi juga gagal. Ketiga, ya yang diracun di pesawat.

Itu yang kita dapat selama penyidikan. Waktu diperdalam kita dapat. Waktu itu saya kan jadi ketua tim lagi kami telusuri lebih dalam lagi dan didapatkan informasi ini. Kita periksa orangnya. Banyak perkembangannya.

Informasi itu dari siapa?

Orangnya enggak bisa disebut, takut dibunuh. Tapi kan kita ambil pengakuannya, tapi enggak kita sebut orangnya.

Apa benar Munir ke Belanda membawa dokumen pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia?

Hahaha…saya enggak ngerti soal itu. Saya enggak tahu. Itu kan berarti sudah masuk motif. Kalau motif tanya rekan KontraS, imparsial. Saya sebagai anggota polisi enggak bisa. Saya enggak ngerti yang seperti itu. Karena itu enggak berdasar bukti. Kalau rekan-rekan KontraS memprediksi demikian, mungkin mereka punya data. Itu kan rekan mereka. Bisa saja kan, kenapa ini begini, kenapa begitu. Dihubung-hubungkan. Kalau saya, apakah dia (Munir) benar bawa dokumen, saya jawab tidak tahu.

Sumber merdeka.com

Check Also

Selfie-dilarang-dibilik-suara-480x320

Apakah Sosialisasi Pilpres KPU Sudah Maksimal?

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kurang. …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

11 − 6 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>