KPU Harus Pro Aktif Terhadap Warga yang Terdampak Relokasi

Foto: sp.beritasatu.com
Foto: sp.beritasatu.com

KebebasanInformasi.org – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno, mengungkapkan, belum lama ini pihaknya mendapat komplain dari warga Kampung Akuarium yang terdampak relokasi terkait permintaan data dan informasi. Komplain tersebut berbuntut sengketa di Komisi Informasi.

“Ada masyarakat yang komplain, mereka meminta informasi daftar pemilih di Kampung Akuarium. Itu sudah diberikan tapi karena alamatnya tidak jelas, kami kirim lewat pos, tapi tidak sampai pada yang bersangkutan,” kata Sumarno, di Jakarta, Minggu (6/11/2016).

Merasa tidak mendapat tanggapan, karena informasi yang diminta tidak sampai, warga mengajukan keberatan ke Komisi Informasi. “Merasa itu tidak direspon oleh KPU, mereka menggugat ke Komisi Informasi,” jelas Sumarno.

Dalam persidangan, KPU DKI menjelaskan, informasi yang diminta telah dikirim ke alamat yang bersangkutan. KPU DKI menyodorkan berbagai bukti pengiriman berupa surat, fotokopi, tanda bukti pengiriman lewat pos.

Setalah melewati tiga kali persidangan, Komisi Informasi memutuskan menolak gugatan warga tersebut dengan alasan bahwa apa yang dilakukan KPU DKI sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. “Mereka bertanya dan KPU menjawab. Kemudian dia (warga) bilang tidak menerima, tapi bukti-bukti pengiriman ada,” papar Sumarno.

“Sudah disidangkan dua atau tiga kali sidang, Komisi Informasi menolak gugatan mereka, sekitar dua atau tiga pekan yang lalu,” terang pria yang juga berprofesi sebagai dosen tersebut.

Menanggapi kejadian ini, Direktur Eksekutif Perkumulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menekankan KPU untuk pro aktif, persuasif dan lebih responsif berkaitan dengan pendataan warga yang terdampak penggusuran/relokasi oleh pemerintah. Hal ini penting agar masyarakat tidak kehilangan haknya. Sebab, pergerakan warga yang terdampak relokasi itu akan sangat dinamis.

“Saya tidak paham kenapa datanya itu tidak sampai ke alamatnya, karena tidak jelas atau bagaimana. Karena bergerak kan warga yang terdampak relokasi ini,” katanya.

Sejak awal, Titi telah menyarankan agar petugas pemutakhiran data pemilih ataupun perangkat KPU di tingkat kelurahan dan kecamatan, berkoordinasi dengan perangkat RT/RW atau juga tingkat kota hingga provinsi, soal pergerakan warga yang terdampak oleh relokasi atau penggusuran ini.

Ia mengungkapkan, sebelumnya KPU DKI juga telah berjanji akan menyediakan call center bagi warga yang terdampak relokasi atau penggusuran. Namun sampai saat ini, ia tidak melihat hal itu. “Setahu saya call center ini tidak ada untuk warga yang teradampak penggusuran dan relokasi,” tandas Titi.

Ia juga mengingatkan, harus ada pembenahan berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih di daerah-daerah yang terdampak relokasi atau penggusaran.

Meski demikian, Titi mengapresiasi respon KPU DKI dalam uji akses itu. “Saya kira KPU DKI sudah cukup baik karena merespon, hanya saja saya belum mengklarifikasi, kenapa sampai kemudian ada ketidakjelasan alamat itu. Apakah karena memang dari awal tidak jelas atau bagaimana. Karena bisa saja mereka memasukan alamat yang lama, sementara mereka sudah terelokasi. Bisa jadi. Tapi saya tidak update soal itu,” jelasnya.

Sumarno menegaskan, KPU DKI berkomitmen penuh melaksanakan keterbukaan informasi dan data dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

Ia mengatakan, semua tahapan terkait dengan pelaksanaan Pilgub DKI terbuka untuk umum. KPU DKI memersilakan dan siap melayani masyarakat yang datang untuk meminta informasi. “Selain yang dikecualikan oleh undang-undang, kami silakan masyarakat yang datang untuk meminta informasi itu kita layani,” jelas Sumarno. (BOW)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seven + eighteen =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>