JAKARTA – Setelah mencanangkan pemberantasan pungutan liar (pungli), Presiden Joko Widodo mengingatkan agar aksi tersebut tak berhenti hanya sebagai sebuah gerakan simbolik atau seremonial semata, namun harus betul-betul fokus dan konkret di lapangan.
Di mata Presiden, langkah reformasi hukum yang dicanangkan dengan gebrakan aksi pemberantasan pungli melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), hasilnya bisa dilihat dengan makin banyaknya pembenahan, terutama di tempat pelayanan publik.
“Saya mendapatkan informasi bahwa pengaduan masyarakat sudah sangat banyak. Hasilnya juga mulai terlihat dengan ditangkapnya beberapa aparat, birokrasi, kemudian juga BUMN yang masih berani melakukan pungli. Dan ini akan terus kita gencarkan lagi,” tegasnya.
Menurut presiden, langkah pemerintah tidak hanya akan berhenti pada pemberantasan pungli saja, tapi jangkauan pemberantasan korupsi harus dimulai dari hulu sampai hilir, dari pencegahan sampai dengan penindakan hukum yang tegas.
Presiden juga meminta agar langkah-langkah deregulasi perbaikan mekanisme, penyederhanaan prosedur birokrasi, termasuk penyederhanaan izin SPD (Surat Perjalanan Dinas) diperbaiki, terutama dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
“Tapi pembangunan sistem yang berbasis IT juga bukan satu-satunya jawaban, harus diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing kementerian dan lembaga, maupun dengan cara mengundang partisipasi publik melalui keterbukaan informasi,” tandasnya.
Sumber: timeindonesia.co.id