Pentingnya Pengawasan Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

20141222221214204331_korupsi3

KebebasanInformasi.org – Presiden Joko Widodo meminta deregulasi, perbaikan mekanisme, dan penyederhanaan prosedur birokrasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Tetapi, langkah tersebut harus tetap diimbangi dengan pengawasan yang baik dari internal masing-masing maupun melibatkan partisipasi masyarakat.

“Harus juga diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing Kementerian/Lembaga maupun dengan cara mengundang partisipasi publik melalui penerapan keterbukaan informasi,” kata Presiden, saat memimpin Rapat Terbatas mengenai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, di Kantor Presiden, Selasa (22/11).

Ia mengintruksikan seluruh jajarannya, agar komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak hanya berhenti pada tumpukan dokumen dan aksi simbolis serta seremonial semata, melainkan aksi nyata.

“Jangkauan pemberantasan korupsi harus mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari pencegahan sampai dengan penindakan hukum yang tegas,” tegasnya. (BOW)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

six − 2 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>