Home / 2016 / November / 28

Daily Archives: Monday November 28th, 2016

Uji Materi Masa Jabatan MK Sarat Konflik Kepentingan

Mahkamah Konstitusi Kebebasan Informasi

Jakarta – Uji materi terkait perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang dimohonkan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI), dinilai sangat janggal. Terlebih prosesnya yang begitu cepat, jika hal itu dibandingkan dengan uji materi yang lain di MK. Saat ini proses uji materi sudah ditahap akhir, yakni Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Fadli membandingkan uji materi …

Read More »

KontraS: Pemerintah Tidak Serius Tuntaskan Kasus Munir

Foto: rappler.com

KebebasanInformasi.org Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah tidak serius dalam menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Hal ini tercermin dari langkah pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atas putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang memerintahkan untuk mengumumkan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. “(Banding ke PTUN …

Read More »

Upaya Banding Pemerintah ke PTUN jadi Contoh Buruk dalam Keterbukaan Informasi

foto: indoprogress.id

KebebasanInformasi.org Sesuai Undang-Undang (UU) Keterbukaan Infomasi Publik, Komisi Informasi (KI) Pusat memutuskan bahwa pemerintah harus mengumumkan hasil rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Namun, bukannya mematuhi perintah KI, pemerintah, yang diwakili Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), malah mendaftarkan permohonan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari situs resmi PTUN Jakarta, Kemensetneg mendaftarkan gugatan kasus tersebut …

Read More »

Penggunaan Anggaran Kampanye Harus Dikawal

Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendriyan (kanan),saat kesepatan untuk transparansi anggaran pilkada. (Foto:Dok.Lampost)

  Bandar Lampung Transparansi penggunaan anggaran, baik oleh pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maupun pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, selama masa pelaksanaan Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) harus terus dikawal penggunaannya. Di lima kabupaten, di Provinsi Lampung, yang menggelar Pilkada serentak pada 2017 telah disepakati bersama batasan dana kampanye sebesar Rp …

Read More »