KPU dan KI Pusat Teken MoU untuk Wujudkan Pemilu Transparan dan Berintegritas

3574c9243a2fd17cae2338ed4c1bd52b

KebebasanInformasi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman (memoradum of understanding/MoU) dengan Komisi Informasi (KI) Pusat di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta, Selasa (29/11). Kerja sama dilakukan guna mewujudkan pemilu yang transparan dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Ketua KI Pusat, John Fresly Hutahean menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada KPU atas penandatanganan MoU ini. Ia menuturkan, MoU ini dilakukan demi terselenggaranya pemilu yang berintegritas dan trasnparan.

Ia mengungkapkan, selama ini, KPU telah menunjukkan komitmennya menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal itu dapat dilihat dari berbagai terobosan yang dibuat KPU, misalnya membuka form C-1. Langkah tersebut, menurut John, menunjukan bahwa KPU menjunjung tinggi asas keterbukaan informasi dan menjalankan pemilu secara jujur adil (jurdil) dan langsung umum bebas rahasia (luber). Inilah yang

“Komitmen KPU melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan tercermin seperti pada Pemilu 2014, KPU membuka formulir C1 yang dapat diakses publik. Itu bentuk komitmen penyelenggara yang mandiri dan independen, sehingga KPU dapat menyelenggarakan pemilu yang luber dan jurdil,” tutur John Fresly.

“Ini akan berpengaruh pada kualitas pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang melekat pada fungsi kehumasan di sekretariat KPU seluruh Indonesia. Apabila menjalankan fungsi kehumasan dengan prinsip keterbukaan, maka penyelenggaraan pemilu dapat dijalankan dengan lebih baik.

KI Pusat juga akan mendukung upaya-upaya KPU untuk membuat pemilu menjadi transparan dan berintegritas, salah satunya melalui kerjasama dalam hal keterbukaan informasi publik ini.

Sementara Ketua KPU Juri Ardiantoro, mengatakan, MoU antara KPU dengan KI Pusat merupakan salah satu langkah membangun mitra dengan institusi pemerintahan dan swasta dalam rangka menyukseskan pilkada serentak 2017 dan 2018 serta pemilu serentak 2019.

“Tahun lalu (2015), kami menjadi lembaga terbuka nomor dua setelah PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) berdasarkan penilaian KI Pusat. Kita harapkan tahun ini menjadi yang pertama, apalagi sudah MoU dengan KI Pusat,” ujar Juri.

Ia mengharapkan, MoU ini tak berhenti di KPU RI saja. Kepada KPU di daerah, ia mengimbau, untuk segera melakukan MoU dengan lembaga-lembaga lain, termasuk KI daerah, guna memastikan pelaksanaan Pilkada yang transparan dan terbuka.

“Kita perlu memaksimalkan SDM kita, bangun kerja sama dengan berbagai pihak sehingga isu pemilu tidak menjadi monopoli kita saja,” tegas Juri. (BOW)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

7 + nineteen =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>