Home / 2016 / November / 30

Daily Archives: Wednesday November 30th, 2016

Pemprov DKI dinilai tak transparan soal dana CSR sampai reklamasi

pemprov-dki-dinilai-tak-transparan-soal-dana-csr-sampai-reklamasi

Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi melayangkan surat permohonan data dan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait transparansi pengelolaan pemerintahan. Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tim yang beranggotakan masyarakat, mahasiswa dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) ini meminta pemprov DKI lebih …

Read More »

Minim Transparansi, Riau Rawan Korupsi

Cegah Pungli dengan Transparansi

PEKANBARU - Kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam keterbukaan informasi publik masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan skor keterbukaan informasi yang dilakukan di seluruh daerah provinsi Riau yang berada di bawah angka 25 persen. Rendahnya keterbukaan informasi publik ini, menurut kajian Fitra, menjadi alasan bagi Riau menjadi daerah rawan korupsi, yang …

Read More »

Pemprov DKI Diminta Terbuka Soal Dana CSR

pemprov-dki-dinilai-tak-transparan-soal-dana-csr-sampai-reklamasi

Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi mengajukan surat permohonan data dan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pemprov DKI terkait transparansi pengelolaan pemerintahan. Salah satu data yang diminta ialah soal penggunaan dana-dana operasional, serta dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang diterima Pemprov DKI Ketua Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi Mustolih Siradj mengatakan, surat …

Read More »

Mahfudz: Perpanjangan Masa Jabatan MK, Serahkan pada DPR

mahkamah-konstitusi

KebebasanInformasi.org – Mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengingatkan agar hakim MK tidak mengadili sesuatu yang berkaitan dengan lembaganya karena bertentangan dengan etika peradilan. Hal ini terkait dengan Permohonan uji materi tentang perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi serta Centre of Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI) “Jabatan, gaji, masa …

Read More »