Home / Berita / Komisi Informasi Perintahkan Alfamart Buka Data Pengumpulan Donasi

Komisi Informasi Perintahkan Alfamart Buka Data Pengumpulan Donasi

donasi-alfamart-bermasalah

KebebasanInformasi.org – Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar sidang putusan sengketa informasi antara Mustolih Siradj, selaku konsumen/pemohon, dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selaku termohon, di ruang Sidang KI Pusat, Jakarta, Senin (19/12/2015).

Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner KIP yang diketuai Diah Aryani mengabulkan semua permohonan yang diajukan Mustolihin. Dia memerintahkan Alfamart untuk melakukan transparansi dan membuka informasi terkait pengelolan uang donasi dana sumbangan dari pembeli/konsumen. Dana itu dikumpulkan kasir Alfamart di seluruh gerai Alfamart di seluruh Indonesia.

“Mengabulkan permohonan pemohon sepenuhnya dan untuk seterusnya semua keterbukaan yang diminta pemohon kepada pihak termohon sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya merupakan informasi yang terbuka,” ujar Devy Ariani.

Menanggapi putusan tersebut, pihak Alfamart selaku termohon enggan berkomentar. GM Corporate Communication yang mewakili PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk langsung beranjak meninggalkan ruangan pasca sidang ditutup oleh Majelis Komisioner.

Di pihak lain, Mustolih Siradj menyambut baik putusan tersebut. Ia mengatakan, putusan ini bukan kemenangannya selaku pribadi melainkan kemanangan masyarakat Indonesia. “Putusan KI Pusat ini bukan kemenangan saya sebagai pribadi tapi kemenangan sebagai kado terindah di tahun 2016 bagi konsumen di seluruh Indonesia,” ujarnya selepas sidang di Gedung PPI, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat.

Ia mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi konsumen cerdas dan kritis serta berani menolak praktik-praktik permintaan sumbangan yang tidak jelas atau diragukan. “Konsumen Indonesia harus menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Kalau ragu dengan praktik-praktik sumbangan yang dipungut oleh siapapun, tolak saja,” tegas Mustolih.

Mustolih Meminta Informasi Sejak Oktober 2015

Sengketa ini bermula ketika Mustolih meminta data terkait dengan praktik pengumpulan donasi yang dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui gerai-gerai Alfamart di seluruh Indoneisa. Ia mengungkapkan, data yang ia minta sangat umum dan standar. “Saya minta legalitas dari kementerian sosial yang menerbitkan itu. Karena izin penyelenggaraan sumbangan itu berlaku tiga bulan,” ungkapnya

Izin tersebut, lanjut Mustolih, memang bisa diperpanjang. Tapi yang menjadi persoalan ialah apabila izin tersebut sudah habis masa berlakunya, sementara di gerai-gerai alfamart di berbagai daerah belum diperpanjang dan masih melakukan pemungutan. “Itu bisa masuk ke ranah pidana,” kata Mustolih.

“Kemudian, saya meminta laporan keuangan pengumpulan uang yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Jangan cuma tulis tangan, ini koorporasi besar. Lalu panitianya siapa, kemudian kalau dia bekerjasama dengan yayasan lain, mana kerjasamanya seperti apa?” tanya Mustolih

Mustolih beralasan, keingintahuan atas informasi tersebut karena penyelenggara sumbangan itu bisa mengambil maksimal 10% dari total dana yang dikumpulkan. “Kalau misal lebih bagaimana kita tahu kalau tidak ada akuntan publik. Kemudian siapa penerima manfaatnya, yang mereka sumbang itu siapa saja,” ungkapnya.

Sebelum sengketa ini bergulir di KI Pusat, Mustolih telah dua kali meminta korespondensi yang langsung tertuju pada direktur utama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dari korespondensi tersebut, ia mendapatkan jabawaban atas data dan informasi yang ia minta berupa satu lembar surat. Lewat surat tersebut pihak Alfamart menyatakan bahwa pengumpulan donasi yang mereka lakukan telah sesuai hukum dan sudah dipertanggungjawabkan melalui media online.

“Ada jawaban, tapi jawabannya itu cuma satu lembar. Dia bilang bahwa sumbangan kami sudah sesuai dengan hukum dan laporan pertanggungjawabannya sudah kami pertanggungjawabkan dalam bentuk rilis ke media online. Itu rilis ya bukan ke Kantor Akuntan Publik,” terang Mustolih.

Tak puas dengan jawaban itu, ia pun mengajukan keberatan. Namun karena tidak ditanggapi akhirnya ia membawa perkara ini ke KI Pusat.

Dalam persidangan, Mustolih juga melihat hal yang dinilainya aneh. Pihak Alfamart tidak mengajukan satu pun alat bukti, kecuali sebatas pernyataan. “Ini aneh juga. Tapi itu urusan merekalah,” kata Mustolih.
Ke depan, ia berharap kepada Kementerian Sosial RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait izin sumbangan yang diberikan kepada korporasi, baik itu alfamart mupun ritel-ritel lainnya. Ia menegaskan, pada prinsipnya setiap PT atau korporasi itu merupakan sebuah badan usaha yang mencari laba bukan sumbangan.

“Kalau mau mereka (korporasi) memberikan pemberdayaan ke masyarakat lewat CSR. Yang aneh ini Alfamart, pengumpulan sumbangan ini mereka anggap sebagai CSR, ini kan aneh. Masyarakat dipungut biaya untuk membayar CSR mereka,” jelas Mustolih.

“Dan yang belum terungkap di persidangan tadi, dan saya kira ini penting, ketika alfamart memberikan sumbangan misalnya mendirikan sekolah baru atau apapun itu atas nama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk bukan atas nama sumbangan dari konsumen Alfamart. Ini berbeda frase, ini berbeda konsekuensi hukum,” imbuhnya.

Check Also

Jokowi Akhirnya Keluarkan Keppres Perpanjangan Anggota Komisi Informasi Pusat

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seven − 2 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>