Home / 2017 / May

Monthly Archives: May 2017

Pansus Pemilu Diminta Buka Ruang Partisipasi Publik

Jakarta – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Mulki Shader, meminta Pansus Pemilu untuk membuka ruang partisipasi di setiap rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pasalnya, sampai hari ini publik belum mengetahui secara mendalam perkembangan pembahasan RUU Pemilu di tengah ketersediaan waktu yang terbatas dan masih ada perbedaan pandangan antara fraksi. “Jika kita merujuk pada Pasal 5 Undang-undang (UU) …

Read More »

Presiden Perlu Segera Tetapkan Hari Keterbukaan Informasi Nasional

OLEH: HENDRA J KEDE PASCA Amandemen UUD 1945, Indonesia tidak saja mengakui Keterbukaan Informasi sebagai Hak Azazi Manusia (HAM) sebagaimana ditegaskan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) namun juga mengakui Keterbukaan Infornasi sebagai Hak Konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan masuknya Keterbukaan Informasi sebagai bagian dari UUD 1945 hasil amandemen sebagaimana diatur pada Pasal 28F dan Pasal …

Read More »

Pemerintah Tidak Serius Soal Keterbukaan Informasi Publik

Hingga dua dekade setelah Reformasi, pemerintah terlihat belum bersungguh-sungguh dalam keterbukaan informasi publik. Menutup akses informasi bagi masyarakat luas tidak hanya mencoreng nama Indonesia sebagai negara demokrasi namun juga harus ditanggung oleh masyarakat yang lebih besar. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia menjelaskan, setelah kematian aktivis HAM Munir Said Thalib, presiden membentuk Keppres 111/2004 …

Read More »

Tata Kelola Informasi Universitas Negeri di Jateng tak Sesuai Standar

Semarang: Komisi Informasi Jawa Tengah menyematkan nilai buruk pada tata kelola informasi yang disampaikan perguruan tinggi negeri (PTN) di Provinsi Jateng. “Tidak satu pun PTN di Jateng dapat menyajikan informasi publik sesuai standar layanan informasi publik. Baik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2010 dan Permenristekdikti Nomor 75/2016,” kata anggota Komisi Informasi Provinsi Jateng Handoko Agung Saputro di Semarang, …

Read More »

Menyoal Posisi Perppu Akses Informasi Pajak di Hadapan UU Keterbukaan Informasi Publik

Meskipun data nasabah dapat diakses, namun data tersebut tetap merupakan data yang tidak bisa dibuka ke publik. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu) No.1 Tahun 2017 masih menyisakan sejumlah problem hukum. Salah satunya adalah harmonisasi ketentuan yang ada dalam Perppu tersebut dengan undang-undang yang lain, seperti UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perppu 1/2017 memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak …

Read More »

Permintaan Informasi Publik ke DPR Meningkat

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan bahwa permintaan informasi publik ke DPR semakin hari semakin meningkat. “Dan kalau melihat situasi di masyarakat sendiri, akses ke DPR itu semakin hari itu, kalau kami melihat semakin meluas.” Ujar Hanafi dalam sebuah diskusi bertajuk “Review Regulasi dan Implementasi UU KIP di DPR RI”, di Hotel Santika, Jakarta Barat, Rabu (20/04/2017). Menurut …

Read More »

Sebuah ‘Kontemplasi’ 7 Tahun UU Keterbukaan Informasi Publik

“Selama tujuh tahun berlaku, masih ada sejumlah persoalan dalam penyelesaian sengketa informasi. Hukumonline menurunkan sejumlah tulisan yang relevan.” Lepas dari jabatan Ketua Komisi Informasi Pusat beberapa tahun lalu tak membuat Abdul Rahman Ma’mun melupakan isu-isu keterbukaan informasi. Disambangi di kantornya di Jakarta Selatan, akhir April lalu, pengajar di Universitas Paramadina ini masih bersemangat bercerita dan mengungkapkan keyakinan bahwa rezim keterbukaan …

Read More »

Wonogiri Peringkat Kedua soal Keterbukaan Informasi Publik Se-Jateng

WONOGIRI — Kabupaten Wonogiri menempati peringat kedua dalam hal keterbukaan informasi publik mengalahkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah pada 2016. Wonogiri naik peringkat menjadi peringkat kedua dalam KIP Award Jateng. KIP Award merupakan penghargaan atas tata pemerintahan yang baik berdasakan UU Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, sejak 2010, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah (Jateng) mendapat pengaduan sengketa informasi sebanyak …

Read More »

Diskominfo Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Bulungan – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Palas Timur. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Desa Tanah Kuning (Kamis, 30 Maret 2017) bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan serta PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi). …

Read More »

Pegiat Anti Korupsi: Pemkot Tangsel langgar keterbukaan informasi

Pemerintah Kota Tangsel dinilai masih kurang terbuka dalam menyampaikan informasi publik. Setidaknya itu yang didapatkan pegiat Sekolah Anti Korupsi dalam risetnya di 30 instansi pemerintahan yang meliputi badan, dinas, kantor dan instansi lainnya di kota yang dipimpin Wali Kota Airin Rachmi Diany tersebut. Dikatakan Ahmad Priatna, Program Manager riset tersebut, dari 30 instansi yang dimintai informasi publik, hanya satu yang …

Read More »

Tidak Ada Parpol yang Memiliki Keterbukaan Informasi Versi KIP

Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga, baik struktural maupun non-struktural hingga pemerintah daerah dan partai politik. Penghargaan ini diberikan atas keterbukaan informasi kepada publik. Menariknya, KIP memasukkan partai politik sebagai kategori penerima penghargaan. Hanya saja, cuma 4 partai politik yang menerima penghargaan kendati semuanya masuk dalam kategori tidak informatif. “Hanya 4 karena parpol lainnya …

Read More »

Jokowi Bakal Terbitkan Perpu Keterbukaan Informasi Antar Negara

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai keterbukaan informasi antar negara di dunia. Keterbukaan informasi ini sudah disepakati dan ditandatangani oleh sebagian besar negara di dunia. Adapun kebijakan ini dilakukan salah satunya mencegah adanya warga negara yang melakukan penghindaran pajak dengan menanamkan asetnya di luar negeri. “Sebentar lagi, ini masih …

Read More »