Home / 2017 / June

Monthly Archives: June 2017

Tanpa Perspektif Filosofis, Pelayanan Informasi Akan Minus Etika

Arbain, peneliti Indonesian Parliamentary Center menjelaskan betapa pentingnya memahami makna filosofis bagi keterbukaan  informasi. Menurutnya, tanpa adanya pemahaman pada perspektif filosofis, maka pelayanan informasi akan minus etika. “Karena itu, perspektif terhadap filosofis ini perlu. Karena kalau tidak ada perspektif filosofis ini, maka dampaknya adalah adanya pelayanan minus etika,”  tutur Arbain dalam kegiatan workshop Keterbukaan Informasi Publik di hadapan jajaran Humas …

Read More »

Permintaan Informasi Publik ke DPR Meningkat

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan bahwa permintaan informasi publik ke DPR saat ini semakin meningkat. Hal ini menurutnya bisa dilihat dari akses masyarakat ke DPR yang meluas. “Dan kalau melihat situasi di masyarakat sendiri, akses ke DPR itu semakin hari itu, kalau kami melihat semakin meluas.” Ujar Hanafi dalam sebuah diskusi bertajuk “Review Regulasi dan Implementasi UU …

Read More »

Peneliti IPC Nilai UU KIP Hanya Atur Badan Publik dengan Warga Negara

Arbain, peneliti IPC  menilai bahwa UU KIP merupakan UU yang khusus dibuat guna mengatur pelayanan keterbukaan informasi antara badan publik dengan warga negara. Menurutnya, permintaan informasi yang menyertakan antar badan publik tidak menggunakan UU KIP, melainkan ada kebijakan lain. “Jadi UU KIP menggatur terutama badan publik pemerintah dengan warga negara,” ujar Arbain pada Jumat (19/05/2107) di Gedung KK3 DPR RI. …

Read More »

“Masa Depan Indonesia adalah Masa Depan Keterbukaan”

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah hadir sebagai pembicara dalam diskusi menyoal “Review Regulasi dan Implementasi UU KIP di DPR RI” yang diadakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC) pada Rabu (20/04/2017) di Hotel Santika, Jakarta Barat. Pada diskusi tersebut Fahri berpendapat bahwa masa depan Indonesia adalah masa depan keterbukaan. Fenomena keterbukaan menurut Fahri, sudah  terjadi di seluruh dunia. Karenanya dia menghimbau …

Read More »

Kiprah IPC dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Keterbukaan Informasi Publik  merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan  publik. Latar belakang munculnya UU KIP salah satunya adalah untuk memastikan terpenuhinya hak asasi manusia dalam memperoleh informasi. Karenanya, UU KIP menjadi ciri penting sebuah negara demokratis, termasuk …

Read More »

Fadli Zon Hadiri Global Legislative Openness Conference

Wakil ketua DPR Fadli Zon melawat ke Ukraina dalam rangka menghadiri Global Legislative Openness Conference yang diadakan selama dua hari mulai 19 Mei sampai 22 Mei 2017. Global Legislative Openness Conference merupakan kegiatan yang melibatkan para legislator terkemuka, pegawai pemerintah, serta perwakilan masyarakat sipil dengan tujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perwakilan melalui transparansi badan legislatif. Dalam pertemuan tersebut, pada …

Read More »

Jokowi: Openness, Key to Restructure Tanah Abang Market

22 August 2013 It’s a public secret that Tanah Abang Market is controlled by thugs. During a halal bihalal gathering with students and lecturers of the Islamic State University in Jakarta on Thursday (20/8/2013), President Jokowi said he received many reports of thugs in Tanah Abang Market. “When I tried to manage the market, many people warned me. There was …

Read More »

Sukamanah Village Becomes the Best Village in West Java due to Openness

24 October 2013 After going through administrative selection, Sukamanah Village at Megamendung District was eventually nominated in the 2013 West Java Village/Sub-District Competition. Bogor Regency government assistant Rudi Gunawan said the Bogor Regency has been improving from year to year as a result of intensive and continuous development efforts in various fields. “In Human Achievement Index (HAI), Bogor Regency achieved …

Read More »

Many Regional Officials Don’t Understand UU KIP

22 January 2014 Many regional officials don’t understand about Law No. 14/2008 about public information openness (UU KIP) and the meaning of transparency. Implementation of the law in the government is still weak. “How can there be commitment to implement if the officials don’t even understand about the law,” aid Lampung Information Commission chairman Juniardi on Friday (17/1). According to …

Read More »

ICW: Corruption in Education Sector Rp619 B in 2003–2013

11 December 2013 The Indonesia Corruption Watch (ICW) has recorded that from 2003 to 2013, there were 296 cases of corruption in the education sector with estimated state losses of Rp619 billion handled by the police, the prosecutor’s office and the Corruption Eradication Commission (KPK). ICW Public Monitoring Division head FebriHendri said based on the data, there is no trend …

Read More »

Record from Information Dispute Jatam vs BLH

12 February 2014 Transparency has become a public demand. The issuance of Law No. 14/2008 about Public Information Openness (UU KIP) has made public bodies incapable of covering up information that people need. The following is an account of information dispute between the Samarinda Environmental Agency (BLH) and the East Kalimantan Mining Advocacy (Jatam). On 21 March 2013, BLH submitted …

Read More »

Pattiro: BPK Not Yet Open

12 February 2014 The Centre for Research and Information (Pattiro) said that the Supreme Audit Agency (BPK) had not consistently implemented information openness. “BPK does not give public access to the first and second Hambalang audit report. BPK exempts that information,” said Pattiro executive director Sad Dian Utomo. According to Sad Dian, the information was given to Commission IX of …

Read More »