Home / 2017 / July

Monthly Archives: July 2017

Jokowi Akhirnya Keluarkan Keppres Perpanjangan Anggota Komisi Informasi Pusat

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan surat dan berkas salinan Keppres yang diedarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden Jokowi adalah Keppres Nomor 85/P Tahun 2017. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi Pusat berlaku sejak tanggal 17 Juli 2017 …

Read More »

Melawan Hoax dengan Keterbukaan Informasi

Dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Publik  sekaligus memperingati tujuh tahun pemberlakukan UU  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengadakan kegiatan diskusi publik bertemakan “ Lawan Hoax Dengan Keterbukaan Informasi” di Wisma Antara, jakarta Pusat (22/5). Adapun pembahas dalam acara itu Komisioner KIP, Abdulhamid Dipopramono; Pemred Koran Tempo, Budi Setyarso; Sekjen Aliansi …

Read More »

Kemenko Maritim Gandeng KIP Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Maritim – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bekerja sama dengan Komisi Informasi Publik (KIP) mengadakan Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada hari Senin (17-07-2017). Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi pemberlakuan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Inilah momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Peraturan lain yang mendukung KIP adalah Permenko Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun …

Read More »

Mewujudkan Desa Ideal Melalui Open Data Keuangan Desa

Terhitung sejak tahun 2014 Pemkab Wonosobo melakukan kolaborasi dengan Infest (Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies) guna mewujudkan desa ideal. Desa ideal sendiri menurut Aldhiana Kusumawati, Kasubag Keuangan dan Asset Desa Setda Kabupaten Wonosobo, merupakan desa dengan partisipasi masyarakat yang tinggi serta sistem pengelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Munculnya gagasan mengenai Open Data Keuangan Desa, jelas …

Read More »

Anggota Komisi Informasi Pusat Tak Banyak Komentar Soal Lambatnya Proses Seleksi Komisioner Baru

Yhanu Setiawan, salah satu anggota Komisi Informasi Pusat tidak banyak memberikan komentar saat ditanya mengenai lambatnya proses seleksi di Komisi Informasi Pusat.  Dalam keterangan tertulis yang ia berikan pada Selasa (25/7/2017) siang, Yhanu menyarankan untuk menanyakan perihal tersebut langsung ke Timsel dan Pemerintah. “Silahkan dikonfirmasi ke Timsel dan Pemerintah,” jawab Yhanu. Selain itu, sewaktu dimintai pendapatnya terkait banyaknya anggapan masyarakat …

Read More »

Melihat Lebih Dekat Open Data Keuangan Desa di Wonosobo

Aldhiana Kusumawati, Kasubag Keuangan dan Asset Desa Setda Kabupaten Wonosobo menceritakan bagaimana awal inisiasi Open Data keuangan di 236 desa di daerah Wonosobo. Menurutnya, Pemda Wonosobo menganggap bahwa Open Data Keuangan Desa menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dijalankan. Program ini diujicobakan secara langsung  oleh Pemkab Wonosobo ke seluruh 326 Desa di penghujung tahun 2016. “Ya kami pikir …

Read More »

OGI Apresiasi Open Data Keuangan Desa Pemkab Wonosobo

Fitria Findi dari Sekretariat Open Government Indonesia mengapresiasi hasil kerja keras Pemkab Wonosobo dalam rangka membangun Open Data Keuangan Desa di wilayahnya. Menurutnya, Pemda Wonosobo dapat dijadikan sebagai Pemerintah Daerah percontohan karena inovasinya dapat melahirkan praktek lebih baik. Sebelumnya Findia bercerita, bahwa selama ini, sejak tahun 2016, OGI dalam rencana aksinya mulai melibatkan pemerintah daerah. OGI merasa dan percaya bahwa …

Read More »

Pelayanan Informasi Partai Buruk, FITRA Tolak Kenaikan Anggaran Parpol

Wacana kenaikan anggaran parpol mendapat penolakan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Penolakan FITRA berdasarkan pengalaman bahwa selama ini pelayanan informasi di parpol buruk. Parpol seringkali sulit ketika dimintai permohonan laporan keuangannya. “Jadi pelayanan informasi di parpol kurang bagus, makanya fitra itu salah satu yang menentang anggaran parpol. Karena ketika publik melakukan akses permohonan laporan juga tidak bisa diakses …

Read More »

FITRA Riau: Pemda Tak Kunjung Lantik Komisi Informasi Terpilih

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau tidak kunjung melantik Komisi Informasi terpilih yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sejak Januari lalu. Menurut Usman, Koordinator FITRA (Forum Indonesia untun Transparansi Anggaran) Riau, pemda beralasan, tidak mempunyai kewenangan karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014. “Komisioner KI itu sudah ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD sejak bulan januari lalu, tapi …

Read More »

FITRA Berikan Penilaian Layanan Informasi di Beberapa Lembaga

Staf Riset FITRA, Gurnadi Ridwan angkat bicara soal pelayanan informasi publik yang terjadi di beberapa lembaga pemerintahan. Dia menilai, ada beberapa Badan Publik yang cukup baik saat memberikan pelayanan permintaan informasi publik. “Selama ini ketika FITRA meminta data, yang bagus itu salah satunya Kemendagri. Kemenkeu lumayan, kalau untuk beberepa Dirjen, Kemenkeu bagus. Terus kita juga minta data ke BPS, cukuplah. …

Read More »

KOPEL: Deadlock Anggaran Komisi Informasi Daerah Tidak Perlu Terjadi!

Direktur KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) Syamsudin Alimsyah mengatakan, deadlock anggaran terhadap beberapa Komisi Informasi Daerah sebetulnya tidak perlu terjadi. Permasalahan ini muncul karena Pemerintah Daerah minim kreativitas dan kurangnya koordinasi baik dengan DPRD setempat maupun Kemendagri . “Sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak dikenakan deadlock anggaran. Ini hanya soal kreativitas dan koordinasi saja,” tutur Syamsudin dalam keterangan tertulis, pada Rabu …

Read More »

Deadlock Anggaran KI Daerah, KOPEL: Kemendagri Sibuk Urus Teknis harga Satuan

Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsudin Alimsyah, mengomentari kinerja Kemendagri dalam mendukung implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah. Menurutnya, tiadanya penganggaran Komisi Informasi dan lembaga kuasi lain yang dipandang  penting  keberadaannya disebabkan Kemendagri terlalu sibuk dengan urusan teknis harga satuan. Karenanya, tutur Syamsudin, sudah saatnya Kemendagri merubah pola evaluasi mereka terhadap APBD. “Kemendagri harusnya merubah …

Read More »