Home / 2017 / July / 24

Daily Archives: Monday July 24th, 2017

Pelayanan Informasi Partai Buruk, FITRA Tolak Kenaikan Anggaran Parpol

Wacana kenaikan anggaran parpol mendapat penolakan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Penolakan FITRA berdasarkan pengalaman bahwa selama ini pelayanan informasi di parpol buruk. Parpol seringkali sulit ketika dimintai permohonan laporan keuangannya. “Jadi pelayanan informasi di parpol kurang bagus, makanya fitra itu salah satu yang menentang anggaran parpol. Karena ketika publik melakukan akses permohonan laporan juga tidak bisa diakses …

Read More »

FITRA Riau: Pemda Tak Kunjung Lantik Komisi Informasi Terpilih

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau tidak kunjung melantik Komisi Informasi terpilih yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sejak Januari lalu. Menurut Usman, Koordinator FITRA (Forum Indonesia untun Transparansi Anggaran) Riau, pemda beralasan, tidak mempunyai kewenangan karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014. “Komisioner KI itu sudah ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD sejak bulan januari lalu, tapi …

Read More »

FITRA Berikan Penilaian Layanan Informasi di Beberapa Lembaga

Staf Riset FITRA, Gurnadi Ridwan angkat bicara soal pelayanan informasi publik yang terjadi di beberapa lembaga pemerintahan. Dia menilai, ada beberapa Badan Publik yang cukup baik saat memberikan pelayanan permintaan informasi publik. “Selama ini ketika FITRA meminta data, yang bagus itu salah satunya Kemendagri. Kemenkeu lumayan, kalau untuk beberepa Dirjen, Kemenkeu bagus. Terus kita juga minta data ke BPS, cukuplah. …

Read More »

KOPEL: Deadlock Anggaran Komisi Informasi Daerah Tidak Perlu Terjadi!

Direktur KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) Syamsudin Alimsyah mengatakan, deadlock anggaran terhadap beberapa Komisi Informasi Daerah sebetulnya tidak perlu terjadi. Permasalahan ini muncul karena Pemerintah Daerah minim kreativitas dan kurangnya koordinasi baik dengan DPRD setempat maupun Kemendagri . “Sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak dikenakan deadlock anggaran. Ini hanya soal kreativitas dan koordinasi saja,” tutur Syamsudin dalam keterangan tertulis, pada Rabu …

Read More »

Deadlock Anggaran KI Daerah, KOPEL: Kemendagri Sibuk Urus Teknis harga Satuan

Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsudin Alimsyah, mengomentari kinerja Kemendagri dalam mendukung implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah. Menurutnya, tiadanya penganggaran Komisi Informasi dan lembaga kuasi lain yang dipandang  penting  keberadaannya disebabkan Kemendagri terlalu sibuk dengan urusan teknis harga satuan. Karenanya, tutur Syamsudin, sudah saatnya Kemendagri merubah pola evaluasi mereka terhadap APBD. “Kemendagri harusnya merubah …

Read More »

FOINI Nyatakan Sikap terkait Kekosongan Jabatan Komisi Informasi Pusat

Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) membuat pernyataan sikap  terkait kekosongan jabatan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Berdasarkan rilis yang diterima kebebasaninformasi.org pada Minggu siang (16/1/2017), menyebutkan, bahwa masa bakti Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 sebetulnya telah berakhir hari ini. Perihal tersebut tertuang berdasarkan Keputusan Presiden RI No.85/P Tahun 2013 yang menyatakan masa bakti …

Read More »

Peneliti KoDE Soroti “Vacuum of Power” Komisi Informasi

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDE) Inisiatif, Adelline Syahda tidak menampik bahwa saat ini telah terjadi kekosongan jabatan pada Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 85/P Tahun 2013, jabatan Komisi Informasi periode 2013-2017 telah berakhir pada tanggal 16 Juli 2017. “Secara keseluruhan inikan menunjukan adanya kekosongan jabatan atau vacuum of power. Mestinya memang sebelum masa bakti habis sudah ada …

Read More »

Pusat Studi Konstitusi: Komisi Informasi Tutup!

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Charles Simabura, mengafirmasi terkait kosongnya jabatan komisioner di Komisi Informasi Pusat. Dampak hukum yang diakibatkan karena kekosongan jabatan ini, Charles berpendapat, mulai saat ini Komisi Informasi tutup. Komisioner sekarang  tidak punya kewenangan lagi untuk melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Informasi. Sebagaimana diketahui, kekosongan jabatan pada Komisi Informasi Pusat merupakan akibat dari belum diprosesnya 21 …

Read More »

Perludem: Parpol Belum Implementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Usep Hasan Sadikin mengatakan, hingga saat ini Partai Politik belum mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, publik pun belum sepenuhnya paham bahwa partai politik merupakan badan/lembaga publik. “Padahal, partai politik selain mendapatkan dana dari APBN/APBD, juga menjadi satu-satunya jalur pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan DPR. Melalui partai …

Read More »