Home / Berita / FITRA Berikan Penilaian Layanan Informasi di Beberapa Lembaga

FITRA Berikan Penilaian Layanan Informasi di Beberapa Lembaga

Staf Riset FITRA, Gurnadi Ridwan angkat bicara soal pelayanan informasi publik yang terjadi di beberapa lembaga pemerintahan. Dia menilai, ada beberapa Badan Publik yang cukup baik saat memberikan pelayanan permintaan informasi publik.

“Selama ini ketika FITRA meminta data, yang bagus itu salah satunya Kemendagri. Kemenkeu lumayan, kalau untuk beberepa Dirjen, Kemenkeu bagus. Terus kita juga minta data ke BPS, cukuplah. Terus BPK, kalau BPK bagus,” terang Gurnadi saat diwawancarai di Seknas FITRA, Senin (10/7/2017).

Namun, tidak semua lembaga publik memberikan data informasi yang Gurnadi minta. “Ke DPR saya 2 kali minta data enggak pernah dikasih. Pertama data soal DIPA anggaran gaji DPR itu enggak dikasih. Terus data terkait draft rancangan perundang-undangan itu juga gak dikasih sampai saat ini,” ucapnya.

Bahkan menurutnya, ada juga lembaga yang datanya tidak sesuai permintaan. Data yang diberikan hanya normatif. “Kementerian pertanian pernah minta juga, tapi datanya normatif aja dan tidak sesuai dengan permintaan,” kata Gurnadi.

Sewaktu dirinya meminta data ke Kementerian  Pertanian, Kementerian Pertanian beralasan bahwa mereka tidak memiliki data. Kedua, mereka melempar ke daerah. Karena data yang diminta saat itu adalah data provinsi. “Harusnya mereka punya, menghimpun semuanya, tapi kata mereka enggak ada,” ucapnya.

Di samping itu, dari pengalaman permohonan data informasi yang FITRA ajukan, masih ada lembaga publik  yang cenderung takut, apalagi bila permintaan tersebut datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Biasanya badan publik  yang bersangkutan bersikap waspada. “Karena ketakutannya, pertama takut diduitin,” ucap Gurnadi.

Persoalan sulitnya meminta data informasi ke Badan Publik menurut Gurnadi disinyalir disebabkan karena beberapa faktor. Faktor pertama menurutnya mungkin karena budaya. Karena perspektif yang berkembang, bahwa LSM itu anti pemerintah. Kedua, itu karena faktor ketidaktahuan tentang pentingnya keterbukaan.

Selama ini FITRA memang kerap meminta data informasi terkait anggaran. Logikanya, lanjut Gurnadi, ketika sebuah pemerintahan melakukan manejemen keuangannya dengan baik, seharusnya tidak ada ketakutan soal keterbukaan.  “Ketika mereka takut sewaktu ada masyarakat meminta data, itu menurut saya patut dicurigai. Kok takut,” ucapnya.

“Jadi memang menurut saya keterbukaan data di pemerintahan itu  levelnya masih hal-hal yang bentuknya riset, tapi kalau untuk anggaran, masih kurang. Kalau soal data statistik pasti dikasih, tapi kalau untuk anggaran keuangan, itu lempar-lemparan. Cenderungnya tertutup,” tambahnya.

 

Check Also

MA Tolak Kasasi KontraS Soal Putusan TPF Munir

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, KontraS mengajukan gugatan Kasasi soal putusan Komisi Keterbukaan Informasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × one =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>