Home / Berita / FITRA Riau: Pemda Tak Kunjung Lantik Komisi Informasi Terpilih

FITRA Riau: Pemda Tak Kunjung Lantik Komisi Informasi Terpilih

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau tidak kunjung melantik Komisi Informasi terpilih yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sejak Januari lalu. Menurut Usman, Koordinator FITRA (Forum Indonesia untun Transparansi Anggaran) Riau, pemda beralasan, tidak mempunyai kewenangan karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014.

“Komisioner KI itu sudah ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD sejak bulan januari lalu, tapi sampai hari ini itu belum dilantik. Alasannya, pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan karena bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014,” kata Usman saat dimintai keterangannya via telepon pada Senin (12/7/2017).

Padahal menurutnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, tidak ada pasal maupun ayat yang secara spesifik mengatur dikembalikannya wewenang penganggaran Komisi Informasi Daerah ke pusat. Masalah ini muncul karena pemda tidak berani dan merasa gundah untuk mengambil keputusan terkait kebijakan keuangan.

“Kalau di UU 23 itu sebenarnya juga tidak spesifik mengatur KI daerah itu dikembalikan ke pusat. Tapikan kalau kami lihat ini hanya kegundahan pemerintah daerah saja yang berani mengambil keputusan terkait kebijkan keuangan,” tandasnya.

“Karena toh yang di Sumut saja dilantikkan. Tapi gak tahu dia dilantik itu ada anggaran apa tidak. Jakarta dilantikan. Jadikan masalahnya di situ, kenapa tidak dilantik. Lagi-lagi alasannya adalah itu ada benturan UU,” tambahnya.

Di lain sisi, Usman juga tidak menampik bahwa ada kewenangan berkenaan soal lembaga vertikal dikembalikan ke pusat, hanya saja menurutnya, wewenang  soal penganggaran Komisi Informasi sudah tuntas di UU No. 14 Tahun 2008. “Tapikan kalau kita berbicara UU 14/2008 itu sangat bertentangan sebenarnya. Sebenarnya clear kalau di UU 14/2008 KI,” ucapnya.

“Terus yang kedua, informasi yang terakhir itu sebenarnya sudah clear karena akan ada surat edaran dari kemendagri,” kata dia.

Tapi sampai sekarang berdasarkan pengamatan Usman, belum ada tanda-tanda akan ada pelantikan. “Yang jelas sampai hari ini belum ada tanda-tanda mau dilantik. Tapi gak tahu minggu depan atau gimana. Yang jelas sampai saat ini saya belum dapat informasi mau dilantik dan sebagainya,” kata Usman.

Kacaunya lagi menurut Usman, antara Pemda dan DPRD Riau tidak bisa membedakan antara Komisi Informasi Daerah (KID) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

“Dia  tidak bisa membedakan mana Komisi Informasi Publik, mana KPID, inikan satu paket masalahnya. Komisi informasi ini seolah-olah sama posisinya dengan KPID. Padahal tidak,” kata Usman

“Inikan yang jadi problem. Kalau KPID itu jelas dia harus kembali ke pusat, tapi kalau KIP itu tidak. Tapi gara-gara dia dibuat satu paket akhirnya ini menjadi rancu,” tambahnya.

Imbasnya menurut Usman,  sejak Desember tahun lalu  sampai sekarang terjadi kekosongan posisi di KID Provinsi Riau. Bahkan, para karyawan sekretariat tidak digaji.

 

 

Check Also

MA Tolak Kasasi KontraS Soal Putusan TPF Munir

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, KontraS mengajukan gugatan Kasasi soal putusan Komisi Keterbukaan Informasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × 1 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>