Home / Berita / Pelayanan Informasi Partai Buruk, FITRA Tolak Kenaikan Anggaran Parpol

Pelayanan Informasi Partai Buruk, FITRA Tolak Kenaikan Anggaran Parpol

Wacana kenaikan anggaran parpol mendapat penolakan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Penolakan FITRA berdasarkan pengalaman bahwa selama ini pelayanan informasi di parpol buruk. Parpol seringkali sulit ketika dimintai permohonan laporan keuangannya.

“Jadi pelayanan informasi di parpol kurang bagus, makanya fitra itu salah satu yang menentang anggaran parpol. Karena ketika publik melakukan akses permohonan laporan juga tidak bisa diakses dengan mudah,” tutur Gurnadi Ridwan, staf riset Fitra saat diwawancarai di Kantor Seknas Fitra, Senin (7/10/2017).

Gurnadi menilai, bila dengan anggaran parpol yang kecil saja parpol masih belum bisa transparan dan akuntabel, bagaimana dengan jumlah yang lebih besar. Apalagi bila dijumlahkan secara keseluruhan antara dana parpol di tingkat pusat dan daerah, maka totalnya akan semakin besar.

“Partai pemilu di 2008 itu 12 partai, belum lagi di daerah. Di daerah pun ada juga partai-partai daerah kan. Dan kalau di total semua, dananya bisa lebih besar,”kata Gurnadi.

“Kalau misalnya partai ingin ditambah anggarannya untuk modernisasi partai, seharusnya dibarengi dengan keterbukaan dan akuntabilitas. Artinya publik percaya dulu dong dana yang kecil. Yang kecil aja gak beres,  apalagi yang  besar,” kata dia..

Imbas tidak adanya transparansi anggaran mengakibatkan terjadinya penyelewengan. Padahal, jelas Gunardi, dana parpol diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan politik dan operasional. Penyelewengan dana parpol salah satunya terjadi Jepara, di mana dana parpol digunakan untuk THR pengurus.

“Itukan bukan peruntukannya, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu artinya menghambur-hamburkan uang negara toh. Dibuatnya tidak sesuai. Kita menganggapnya penghamburan aja di tengah defisit anggaran,” kata dia.

Meski menolak kenaikan anggaran, Gurnadi tidak menampik bahwa subsidi pemerintah ke partai politik adalah wajib. Dia mensyaratkan adanya kemudahan akses ke partai politik.

“Government memberikan dana ke partai itukan wajib, tapi ini bagaimana publik di luar government itu mudah mengakses,” tukasnya.

“Sayangnya, laporan keuangan parpol tidak ditampilkan, atau tidak bisa diakses oleh publik. Minimalkan ditaruh di webnya, ataupun ketika dia menyerahkan di Dagri atau BPK itu kita bisa peroleh, tapi ternyata enggak,” tambahnya.

Pengalaman sulitnya mendapatkan laporan keuangan partai diceritakan Gunardi saat dirinya meminta laporan keuangan partai-partai di DKI. Dari sekian banyak permintaan data keuangan ke partai di Provinsi DKI, hanya PKS yang memberikan. Itupun menurutnya bentuk pelaporannya sangat sederhana, hanya formalitas, tidak disertai dengan kwitansi dan alat bukti pengeluaran yang lain.

“Kita pernah minta laporan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD parpol. Jadikan tiap-tiap parpol mendapat dana parpol itu, tapi sampai sekarang parpol itu gak bisa ngasih, cuma beberapa dari sekian banyak. Hanya PKS. Sisanya gak ada yang ngasih. Ini catatannya parpol DKI karena kemarin itu momentumnya pilkada,” tutur Gunardi.

Selain itu, meskipun selama ini parpol membuat laporan, namun saat dimintai laporannya, parpol kerap melimpahkannya ke Kemendagri.  Dan pihak Kemendagri melimpahkan ke BPK, dan BPK melimphkan kembali ke Partai Politik bersangkutan. Alasan Kemendagri bahwa pihaknya hanya menampung, sementara lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan laporan adalah BPK.

“Meskipun mereka membuat laporan, tapi mereka itu melemparnya ke Kemendagri, ditampung di Kemendagri semua. Dan kemendagri ketika kita minta, Dagri gak mau ngasih. Alasannya kita cuma menampung, yang melakukan audit adalah BPK daerah. Kita minta ke BPK daerah DKI, BPK DKI bilang oh itu ada di Kemendagri  atau minta ke parpol terkait, minta harus ijin! Makanya tranparansi partai itu kurang bagus,” kata Gunardi.

Fakta bahwa pelayanan informasi data publik di parpol buruk bisa dilihat dari ketidaktersediaan PPID yang profesional. Bahkan  selama ini parpol kadang menyerahkan urusan adminstrasinya hanya melalui satpam .

“Ternyata tiap-tiap partai tidak punya humas atau  PPID lah istilah kita itu yang handal. Mereka kan parpol, artinya mereka tidak ada yang standby. Kadang kalau kita datang, kantornya kosong. Kita harus berkali-kali balik. Ataupun ketika kita datang, kita cuma ketemu satpamnya yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab permintaan informasi yang kita ajukan” jelas Gurnadi.

Maka menurut Gurnadi, pembentukan PPID Parpol sangat penting dilakukan. Apalagi kemenkeu sudah memberikan lampu hijau soal kenaikan ini.

“Pemerintah minta 5000 per suara, Kemenkeu hanya menyanggupi 1000, otomatis ini pasti bisa gol,” ucapnya.

Check Also

MA Tolak Kasasi KontraS Soal Putusan TPF Munir

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, KontraS mengajukan gugatan Kasasi soal putusan Komisi Keterbukaan Informasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 − 12 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>