Home / Berita / Melihat Lebih Dekat Open Data Keuangan Desa di Wonosobo

Melihat Lebih Dekat Open Data Keuangan Desa di Wonosobo

Aldhiana Kusumawati, Kasubag Keuangan dan Asset Desa Setda Kabupaten Wonosobo menceritakan bagaimana awal inisiasi Open Data keuangan di 236 desa di daerah Wonosobo. Menurutnya, Pemda Wonosobo menganggap bahwa Open Data Keuangan Desa menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dijalankan. Program ini diujicobakan secara langsung  oleh Pemkab Wonosobo ke seluruh 326 Desa di penghujung tahun 2016.

“Ya kami pikir tanggung kalau 2,3 desa. Melaksanakan ini jadi yah kita harus melaksanakan uji coba ke 236 desa,” kata Aldhiana, dalam sebuah acara diskusi dengan tema “Data Terbuka Desa dan Tantangan Memperkuat Partisipasi dalam Pembangunan Desa: Pembelajaran dari Penerapan Open Data Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo”, hasil kerja sama Infest (institute for education development, social, religious, and cultural studies) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Secara teknis, menurut Aldhiana, Kabupaten Wonosobo dan beberapa desa bekerja maraton semenjak akhir tahun 2016 untuk dapat beradaptasi menerapkan informasi berbasis teknologi. Namun, jelasnya, untuk belajar soal pengelolaan keuangan sudah dimulai sejak lama.

“Dan dalam waktu kurang lebih 6 bulan, seluruh desa di Kabupaten Wonosobo akhirnya mampu juga beradaptasi dari manual ke digital, beradaptasi dengan sistem ini,” kata Aldhiana

Lahirnya inisiatif Open Data keuangan desa memang tidak dibisa dilepaskan dari adanya aturan yang mengatur kewenangan desa menjadi lebih besar. Aturan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Kini desa memiliki wewenang yang besar, memiliki pendapatan yang besar. Ini menjadi isu yang strategis yang kemudian semua orang ini mengamati desa,” kata Aldhiana.

Aldhiana menambahkan, Pemda Kabupaten Wonosobo sebagai supra desa yang bertanggung jawab memberikan pengawalan dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa di bawahnya tentu memiliki standar desa ideal yang diimpikan. “Pasti setiap supra desa: kabupaten, kecamatan, pemerintah provinsi atau pusat itu punya standar impian tertentu bagaimana sebetulnya desa yang bagus, desa yang ideal, terutama pasca UU desa ini,” ucapnya.

Menurutnya, minimal ada dua hal yang dinginkan oleh supra desa. Pertama adalah desa yang perencanaannya partisipatif atau yang partisipasi masyarakatnya bagus, dan yang kedua adalah desa dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan

“Jadi bisa dibilang setelah UU Desa ini lahir, desa yang baik, desa yang bisa menjalankan UU Desa adalah: satu, yang partsisipasi masyarakatnya tinggi, dan dua, desa yang pengelolaan keuangan desanya bagus; transparan; akuntabel,” kata Aldhiana.

“Minimal dua hal itu yang diimpikan oleh setiap pemerintah kabupaten dan provinsi sebagai supra desa,” tambahnya.

Kendati demikian, ia menjelaskan, merealiasaikan dua  hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Selama sepuluh tahun dirinya bekerja di isu desa, berbagai cara telah ia lakukan, misalnya dengan cara monev mendatangi desa secara langsung atau dengan metode evaluasi, dan lain sebagainya. Hanya saja, paparnya, secara riil di lapangan itu membutuhan energi yang cukup besar. Menurutnya, kita tidak cukup energi untuk datang satu tahun sekali ke desa dalam rangka melihat, memantau secara terus menerus.

“Kami tidak punya cukup energi memantau selama 24 jam satu tahun sekali. Riil di lapangan itu, desa bisa diaudit paling cepat itu dua tahun sekali. Beda dengan kita institusi, NGO, pemerintah, mungkin bisa rutin satu tahun sekali diaudit. Nah kalau desa  ini paling dua tahun sekali. Dan itupun belum cukup bisa menjamin bahwa pengelolaan keuangan desanya itu transparan dan akuntabel” tegas Aldhiana.

Di samping soal transparansi keuangan desa, Aldhiana menjelaskan, problem lainnya adalah bagaimana memantik proses perencanaan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Meski dalam regulasi seluruhnya telah diatur, tapi siapa yang menjamin bahwa proses yang ada partisipatif.

“Kalau supra desa pasti regulasi sistem semuanya sudah diatur dengan baik. Bagaimana setiap proses perencanaan itu harus mendatangkan masyarakat, siapa yang harus hadir, dan lain sebagainya. Cuma siapa yang mau mejamin bahwa proses diskusi, perencanaan itu betul-betul pasrtisipatif. Apakah masyarakat yang hadir itu hadir dan bisa bersuara atau mereka hanya hadir sekedar formal untuk memenuhi ketentuan sistem bahwa harus ada perwakilan dari kelompok miskin dan lain sebagainya. Ini bertahun-tahun kita mencoba,” ucapnya.

Pada intinya, ia menambahkan, supaya pemerintahan desa berjalan dengan optimal maka masyarakat adalah kuncinya, sebab ketika fungsi pengawasan desa selalu ditekankan pada struktur pemerintahan di atasnya, itu akan sulit dijalankan.

“Bagaimana dua hal tadi bisa terwujud. Partisipasi masyarakatnya bagus, meningkat, kemudian pengeloalaan keuangan desa transparan, jawabannya adalah ya harus masyarakat sendiri yang mengawasi. Harus masyarakat sendiri yang langsung tahu karena memang entitas desa otomatis usernya adalah masyarakat desa,” jelas Aldhiana.

 

Check Also

MA Tolak Kasasi KontraS Soal Putusan TPF Munir

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, KontraS mengajukan gugatan Kasasi soal putusan Komisi Keterbukaan Informasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × one =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>