Mewujudkan Desa Ideal Melalui Open Data Keuangan Desa

Terhitung sejak tahun 2014 Pemkab Wonosobo melakukan kolaborasi dengan Infest (Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies) guna mewujudkan desa ideal. Desa ideal sendiri menurut Aldhiana Kusumawati, Kasubag Keuangan dan Asset Desa Setda Kabupaten Wonosobo, merupakan desa dengan partisipasi masyarakat yang tinggi serta sistem pengelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Munculnya gagasan mengenai Open Data Keuangan Desa, jelas Aldhiana, merupakan upaya merealisasikan dua impian tersebut.

“Sehingga kami (Pemkab Wonosobo) sejak tahun 2014 berteman dengan mas Ibad ini (Direktur Infest). Yaitu bekerja sama, kita sering berdiskusi keresahan-keresahan tadi itu. Bagaimana ya baiknya, apa ya hal yang bisa membuat dua impian itu bisa segera terwujud, sehingga akhirnya gagasan yang muncul adalah tentang open data keuangan desa,” kata Aldhiana, dalam acara diskusi bertemakan “Data Terbuka Desa dan Tantangan Memperkuat Partisipasi dalam Pembangunan Desa: Pembelajaran dari Penerapan Open Data Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo”, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Proses pembuatan Open Data Keuangan Desa sendiri menurut Aldhiana,  tidak hanya sebatas  berbicara mengenai sistem informasi yang terkungkung dalam sistem informasi tekhnologi, melainkan sebuah proses pendampingan panjang, mulai dari bagaimana mengajarkan masyarakat mengenai tata kelola keuangan yang  baik, perencanaan yang partisipatif, baru pengenalan sistem digital.

“Open data keuangan desa ini sendiri tidak sebatas sistem informasi yang hanya terkungkung dalam sistem infromasi tekhnologi, tapi sebetulnya kita restart dari awal. Jadi kita mengajarkan dulu ke mereka bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik, bagaimana proses perencanaan yang lebih partisipatif. Setelah itu kita giring mereka satu tahap pelan-pelan untuk membuat segala macam data keuangan dan perencanaan ini secara digital. Setelah mereka mampu membuat secara digital, baru kemudian, endingnya yang kita capai hari ini adalah beberapa kumpulan data digital ini dintegrasikan dalam sebuah pusat data, dan sebagai bonus tujuan uatamanya adalah ternyata data-data ini bisa diolah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat,” ucapnya.

Saat ini, jelas Aldhiana, masyarakat Wonosobo dapat melihat secara langsung segala informasi tentang keuangan desa mereka. “Jadi beberapa hari ini,  masyarakat di Kabupaten Wonosobo akhirnya  mereka bisa melihat langsung apa yang ada dibenak masyarakat bahwa saya tadi misalnya saya pengen jamban itu kira-kira boleh enggak sih diusulkan di pemerintah desa, atau itu terdanai atau tidak, itu sekarang mereka masyarakat bisa melihat secara langsung” lugasnya.

Adanya keterbukaan informasi mengenai rencana serta jumlah anggaran yang diterima oleh PemerintahDesa dalam satu tahun ini menurut Aldhiana diharapkan dapat mendorong partisipasi serta kepedulian masyarakat. “Harapannya, ketika masyarakat tahu apa yang akan dilakukan pemerintah desa selama satu tahun, dan berapa yang didapatkan oleh pemerintah desa selama satu tahun, minimal informasi itu dapat memantik kepedulian masyarakat untuk terlibat,” ucapnya.

“Memang betul setelah diujicobakan, rata-rata masyarakat menjadi berani untuk bersuara. Minimal berani untuk bersuara,” tambahnya.

Karena selama ini, jelas Aldhiana, ketika tidak ada informasi apapun mengenai data keuangan desa, masyarakat umumnya berpikir bahwa persoalan dana desa adalah sebuah dimensi yang terpisah yang dikelola oleh pemerintah desa dan elit desa, sedangkan masyarakat menganggap mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Namun setelah data keuangan desa diinformasikan secara tebuka, masyarakat mulai berpikir, bahwa mereka memiliki andil dalam menyampaikan aspirasi peruntukkan dana desa.

“Oh ini milik kita bersama, oh satu tahun ini kita akan melakukan ini, oh berarti kalau ada aspirasi saya yang belum tercapai jadi saya bisa mengaspirasikannya kembali di tahun depan,” ucapnya.

Bahkan dengan adanya sistem open data keuangan, lanjut Aldhiana, pemerintah supra desa bisa sedikit terbantu. “Tidak perlu kita mengawasi secara langsung seluruh desa, tapi masyarakat sendiri yang akan menilai proses akuntabilitas, proses partisipatif yang ada di desa,” ucapnya.

Aldhiana mengaku, dengan hadirnya  sistem open data keuangan desa, bukan hanya Pemkab Wonosobo yang merasa bangga, justru kebanggan muncul dari pemerintah desa itu sendiri. Bahkan, banyak diantara mereka yang menjadikannya sebagai status di media sosial.

“Sebetulnya yang ingin kami apresiasi setelah ada sistem ini tenyata dari pemerintah desa yang kemudian bangga dengan sistem ini. Jadi, dengan adanya  sistem ini kemudian mereka screenshot, mereka jadikan status di medsosnya masing-masing, dan mengatakan : hai warga ketika ingin tahu desamu berbuat apa selama satu tahun, silahkan akses alamat ini. Jadi sebetulnya kepuasan kami adalah ketika justru kebanggaan itu munculnya di desa, karena bagi kami ketika kebanggan ini munculnya dari kabupaten, yah wajar, kabupaten pasti senang dengan adanya itu. Tapi ketika itu munculnya di desa, kebanggan open data itu munculnya di desa, berarti salah satu indikator kesadaran untuk membuat informasi publik ini semakin terbuka. Masih dimiliki oleh setiap desa,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

15 + 11 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>