Home / Berita / Menuju Transparansi Partai Politik

Menuju Transparansi Partai Politik

Melembagakan partai secara lebih profesional, transparan, dan modern, merupakan upaya lain guna meningkatkan kualitas demokrasi. Demokrasi tidak akan menjadi lebih baik bilamana parpol tidak berupaya keras untuk merubah dirinya melalui pembenahan internal di berbagai sektor. Maraknya konflik internal, kader yang terjerat korupsi, sampai rebutan kursi pimpinan DPR adalah sederet problem parpol yang tampak di permukaan.

Survei Indobarometer pada tahun 2017 membuktikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap parpol kian tipis. 51.3 persen masyarakat menilai bahwa parpol buruk (Tempo, 23/03/2017). Impak kualitas kelembagaan parpol yang buruk ini menyebabkan wacana kenaikan anggaran parpol beberapa waktu lalu ditentang masyarakat. Masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik sebab parpol lebih diasosiasikan sebagai gudang mafia ketimbang wadah bagi kepentingan mereka. Jargon-jargon kampanye yang seolah-olah memihak rakyat, jauh dari kenyataan.

Pada sesi ini, kebebasaninformasi.org berkesempatan untuk berbincang lebih dalam tentang seluk beluk parpol, dinamika internal, hingga pelembagaan sistem partai bersama Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia, Danik Eka Rahmaningtiyas. Partai, menurut Danik, menjadi salah satu kunci realitas kehidupan politik di Indonesia, karenanya, keberadaanya begitu penting sebagai penentu dalam sebuah sistem. ‚ÄúTapi kalau kita melihat realitas kehidupan politik di Indonesia, semua jalur, sistem politik di Indonesia, kuncinya ya ada di partai politik dan parlemen,‚ÄĚ ucapnya.

Wawancara ini dilakukan di sekretariat DPP PSI pada  20 Juli 2017. Wawancara ditekankan pada 3 aspek utama, pertama soal transparansi, kedua soal manajemen konflik, dan terakhir, soal ideologi partai. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana PSI mengelola transparansi keuangan jika nanti mendapat subsidi anggaran parpol dari negara?

Kalau sekarang walaupun tidak memakai dana publik, tapi donatur merupakan bagian dari orang yang harus dipertanggungjawabkan laporan keuanganya, itu sudah kita lakukan. Salah satunya misalnya, untuk DPW, DPD, DPC, itu mereka harus membuat laporan rutin ke tingkat atasnya. Harus dan wajib. Misalkan DPC harus melapor pengeluarannya ke DPD, DPD ke DPW, terus selanjutnya DPW ke DPP. DPP langsung ke donatur. Waktu kita melaksanakan Kopdarnas (kongres), kita salah satunya menggunakan dana publik sebenarnya, dengan patungan melalui inikitabisa.com dan itu langsung kita laporkan. Dan ke depannya, kita sekarang sedang proses membangun sistemnya, kita sedang membuat semacam aplikasi juga.

Salah satu sumber pendanaan PSI, selain dari donatur, itu kan dari masyarakat, ada cross funding seperti itu. Kita ada tokoh solidaritas, jualan merchandise, dan sebagainya. Tapi itu bukan PSI pusat aja yang jualan, siapapun bisa. Terus selanjutnya, kalau ada even-even juga kemarin banyak orang-orang yang support, karena banyak anak-anak ya, jadi mereka ikut bantu juga. Dan ini nanti, kita jugakan punya website, dan itu menjadi salah satu aksesnya. Karena itu yang paling mudah dan bisa diakses melalui tangan masing-masing masyarakat. Sekarang kita sedang bangun.

Cara PSI memanajemen konflik internal?

Biasanya konflik terjadi karena satu pihak merasa kewenangannya terciderai oleh pihak lain, atau karena dukungan yang berbeda. Makanya prinsip evaluasi kita tidak melalui sistem pemilihan. Untuk munas atau untuk pemilihan lainnya kita tidak menerapkan voting pemilihan pimpinan, tapi berdasarkan prinsip evaluasi kinerja, maksimal 2 periode. Kalau yang bersangkutan kinerjanya baik, dia bisa lanjutkan ke periode selanjutnya.

Siapa yang berhak menilai baik buruk kinerja?

Semua pengurus itu punya hak untuk menilai. Misalnya untuk pemilihan pimpinan DPW, semua pengurus DPW punya hak mengevaluasi. DPD-DPD juga punya ruang opini dan hak untuk evaluasi. Karena nanti penetapannya melalui forum-forum di tiap level masing-masing. DPP juga punya. Karena kita punya ceklis catatan capaian-capaian kinerja. Karena kita tidak mau: khawatirnya forum permusyawaratan dan pemilihan-pemilihan pimpinan di partai politik sekarang biasanya digunakan sebagai ruang bermain cukong. Apalagi ini partai sudah kelihatan arahnya bagaimana. Karena jangankan menang di tingkat nasional, menang di tingkat daerah saja itu sudah menjadi sumber uang besar bagi partai. Jadi orang-orang yang merasa dirinya punya modal, ‚Äėkenapa saya gak masang orang di situ,‚Äô mainnya cukong yah di situ. Kita ingin meminimalisir ini. Selain melalui evaluasi-evaluasi itu, DPP juga mengeluarkan buku pedoman dimana di pedoman tersebut, seluruh catatan kinerja itu ada. Mulai dari struktur organisasi yang mesti terpenuhi, deadline, sampai hal-hal kecil seperti sewa operasional kantor, pembayaran listrik tepat waktu atau tidak, itu menjadi indikator penilaian kinerja. Hal lainnya, misalkan DPD akan merubah kepengurusan, ada satu yang diganti misalkan, itu nanti harus diajukan oleh ketua-sekertaris yang bertandatangan di DPD tersebut¬† terus diajukan ke DPW untuk mendapatkan rekomendasi dengan lampiran alasan-alasan yang jelas. Selanjutnya dikirim ke DPP. DPP melakukan review dan mengeluarkan SK. Setelah SK keluar, ada hak jawab bagi pihak yang diganti atau yang dikeluarkan dari kepengurusan PSI. Ada hak jawab. Kita kasih kesempatan masa hak jawab sebelum SK benar-benar berjalan.¬† Inikan sebenarnya salah satu model transparansi kepengurusan yang ingin coba dibangun di PSI. Kita coba menghindari persoalan-persoalan kecil yang sebetulnya¬† berbahaya. Karena merubah orang itu tidak sederhana, harus melalui pendidikan dan sebagainya, cuma kalau sistem itu kita bisa bangun sekarang. Adapun untuk meminimalisir konflik terkait dukungan¬† yang¬† berbeda, misalnya pada pilkada 2018 PSI kan sudah bisa mendukung walaupun belum bisa mengusung, itu pilihan di tingkat bawah sangat beragam, bahkan di satu DPD itu beda-beda. Akhirnya DPP harus tegas mengeluarkan mekanisme bagaimana dukungannya, bukan semata-mata mengeluarkan dukuan si A, si B, karena kalau seperti itu kita jadi diktator, demokrasinya tidak ada. Kita buat aturan main untuk mereka. Salah satunya, ini sekarang kita sedang proses, teman-teman di tingkat bawah itu melakukan mekanisme semacam forum permusayaratan di tingkat nasional itu kopdarnas, di tingkat provinsi itu kopdarwil, di tingkat kabupaten/kota itu kopdarda, sampai ke bawah itu kopdarcab, kopdarting, kopdaryon, dsb. Nantinya mekanisme dukungan harus dikeluarkan melalui forum kopdar. Misalnya mekanisme dukungan pilgub, jadi itu melalui kopdarwil (DPW). Di Kopdarwil tersebut wajib semua DPD harus hadir. Mereka punya hak suara. Satu delegasi satu hak suara. Semua harus hadir, dan DPP harus ada di situ sebagai peninjau. DPP boleh memberikan opini tapi tidak mempunyai hak suara. Di forum tersebut nanti dimusyawarahkan, kita buat bagan analisis kepemimpinan. Misalnya dari masing-masing DPD, DPW itu memunculkan nama-nama siapa aja. Kita buat metaplannya. Kita analisis, apa prestasi calon, punya masalah apa, dan kita buat poin, kira-kira siapa yang paling tinggi di antara yang ada. Kalau misalnya dari hasil musyawarah tidak mencapai kata mufakat, mekanisme kedua yaitu melalui voting. Tapi voting yang diberlakukan PSI voting terbuka, tidak tertutup. Jadi ditulis, DPD mana dukung siapa, dan alasannya kenapa. Ini salah satu cara kita untuk melihat pihak mana yang ‚Äėrese‚Äô setelah dukungan kepada calon tertentu ditetapkan. Kan kita sudah punya petanya, jadi kita tinggal panggil. Melalui voting terbuka ini, sebenarnya kita melatih orang untuk bertangggung jawab atas pilihan keputusan bersama.

Kalau hasilnya seri?

Jadi nanti mekanismenya ada sampai ke tingkat atas. Mekanismenya tidak hanya berhenti di situ. Memang orang melihatnya ribet, tapi nggak kok. Kopdar itu cuma sehari. Semua hasil kopdar itu dibuatkan berita acara, terus hasil voting dan kertas suarapun harus dilampirkan dan dikirim ke DPP, bertandatangan ketua-sekertaris DPW. Jadi di forum itu belum diketuk pilih si A, enggak. Ada 1,2,3 pilihan. Suara terbanyak 1,2,3. Ada kemungkinan suara terbanyak kedua yang direkomendasikan oleh DPP, yang penting ada alasannya tadi menyertakan dokumen-dokumen yang dikirim. Sampai CV sang calon juga harus ada. Setelah itu, tugas DPP yang pertama adalah mengkaji dokumen, kedua, background check melalui rekam jejak gerakan calon secara riil dan rekam jejak digitalnya. Sekarang mudah banget kita tinggal search nama ini pernah bikin insiden atau skandal apa. Atau melalui medsosnya, kita bisa lihat karakter calon seperti apa, kalau rasis ya kita coret. Itu yang dilakukan oleh PSI. Dan jika memungkinkan, kita akan menguji hasil survei. Karena jangan bunuh diri. Orang baik itu  menjadi standar utama kita, tapi kalau kemungkinan menangnya nol sekian persen, ya jangan bunuh diri.

Solusinya?

Ya melaui alternatif-alternatif itu. Makanya kan ada beberapa nama kan yang kita lihat. Jadi mulai dari kualitas, kemungkinan-kemungkinan menang, budget politik, itu nanti dikaji oleh PSI. Walaupun pendukung, tapi kita tidak mau hanya nempel logo saja, tapi bagaimana PSI juga menjadi bagian gerakan campaign itu.

Partai jarang yang transparan, PSI bagaimana?

Harus. Harus melapor dengan transparan. Karena hal kecil saja, harus transparan, ini yang sudah PSI lakukan. Misalnya kita kasih dana operasional, ini masih dana internal lho, dana operasional DPD untuk pembentukan turun ke cabang-cabang di bawah, itu pelaporannya detail. Bahkan bensin perjalanan, biaya makan, semua detail dituliskan. Rigid. Jadi laporannya seperti laporan-laporan pada umumnya yang tertulis rapih terus di lampiran belakangnya itu ada bukti-bukti perjalanan dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan. Padahal, itu dana internal kita lho apalagi dana publik, ya harus transparan. Harapannya ke depan, PSI  menjadi partai publik. Kenapa menjadi partai publik? Karena kita tidak didirikan oleh siapapun di sini. Enggak ada tokohnya, pemegang saham utama enggak ada. Susah untuk mencari partai publik di Indonesia. Partai yang memang miliknya publik. Harusnya kan sifatnya partai milik publik, kenapa PSI enggak memulai itu, makanya sistem yang dibangun.

Munculnya pragmatisme parpol diakibatkan karena pudarnya ideologi. Sebetulnya ideologi apa yang PSI emban? 

Demokrasi Pancasila. Dulu ada anggapan bahwa kita sosialis. Sosialis baguslah, tapi untuk konteks Indonesia itu bisa enggak. Kalau kita mau ‚Äėkanan‚Äô agamis itu juga gak bisa dalam konteks Indonesia.¬† Yang paling bisa di Indonesia ya ideologi yang moderat. Dasarnya ya Demokrasi Pancasila. Dan itu hanya ada di Indonesia. Karena di Indonesia konteksnya akan berbeda dengan lahirnya sosialis di Jerman dan Rusia yang konteks politik dan budayanya sudahberbeda. Ya sudah lengkaplah sila 1,2,3,4,5. Masalah ketuhanan, kesejahteraan, permusyawaratan. Dan itu menjadi acuan utama kita. Kalau ada orang yang berbicara masalah intoleransi, korupsi, ketidaksetaraan, itu bagi kami bertolakbelakang dengan Pancasila. Karena banyak partai mengaku dirinya paling Pancasila dsb. Tapi kalau poin-poin tadi masih dilakukan ya ‚Äúbullshitlah‚ÄĚ.

Bagaimana PSI menyikapi ketentuan sistem proporsional terbuka terbatas? Parameter apa yang akan PSI gunakan memilih kader yang duduk sebagai legislator?

Dari evaluasi kinerja. Sebenarnya entah kita mau terbuka atau tertutup, itu tidak bermasalah baik untuk PSI maupun kader-kader PSI yang maju. Karena di persoalan pileg dan kepengurusan, yang mejadi tolak ukur kita evaluasi kinerja. Nantikan yang menjadi penentuan itu suara partai. Jadi nanti DPP tinggal melihat dari semua calon siapa aja yang paling berkontribusi besar untuk PSI, nanti kita berikan ke dia. Jangan sampai ukurannya karena dia modalnya besar. Kalau seperti itu, PSI akan hancur sendiri. Karena sejak awal prinsip PSI dibangun ya karena melalui evalusi kinerja itu.

Kontrol internal PSI terkait keuangan partai di daerah seperti apa agar tidak terjadi penyelewengan dana keuangan parpol.

Kita ada laporan tadi secara berkala, dan itu menjadi acuan kita. Kita termasuk kejam masalah keuangan. Kalau misalkan ada  penyalahgunaan ya kita berikan SP atau dikeluarkan. Karena semua sumbangan dari donatur itu terpusat. Semua harus dilaporkan ke DPP. Mereka bikin rekening, dan rekening itu dilaporkan ke DPP. Saat mereka buka rekening, itu ada surat disposisi dari DPP memberikan hak kuasa pada si A, si B, si C. dan untuk mencairkan itu tidak bisa hanya satu orang. Minimal dua orang, ketua dengan bendahara, atau ketua dengan sekertaris. Jadi mau main-main gimana. Kita kejam kok untuk keuangan. Di mekanisme kita soal SP kalau dana keluar tapi target kerja tidak terpenuhi ya kita SP. Kalau lebih parah ya kita keluarkan, tapi dengan syarat tetap mereka harus mengembalikan dana tersebut.  Makanya evaluasi kerja itu kita bold benar menjadi alat ukur kita. Karena kinerja menjadi alat ukur paling masuk akal dan obyektif.

Dari mana PSI belajar membangun sistem kepartaian modern?

Dari buku. Sebetulnya inikan wacana besar tentang demokrasi yang sehat seperti apa, partai politik yang seharusnya milik publik itu seperti apa, ya kita lewat baca. Terus kita juga melihat negara-negara lain yang sistem demokrasinya jalan itu seperti apa. Indonesia itu punya potensi yang luar biasa, apalagi budaya gotong royong, guyub, itukan hanya ada di Indonesia. Kenapa tidak digerakan. Awalnya kita melihat ini adalah wacana yang di angan-angan, tapi kita harus coba. Karena di prinsip kehidupan itukan pasti ada yang pertama. Barangkali aja PSI lahir sebagai partai anak muda pertama yang memenangkan pemilu. Kita optimis aja, karena PSI ini merupakan partai pertama yang isinya anak-anak muda yang nggak punya duit tapi satu-satunya yang lolos verifikasi Kemenkumham. Kenapa gak optimis.

Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan strategis partai?

Kita prinsipnya kolektif kolegial. Satu orang punya hak satu suara. Semua kebijakan DPP, seluruh pengurus pusat partai yang 9 orang harus memberikan suaranya. Tidak bisa hanya ketua umum atau sekjen saja, yang lain tidak tahu. Semuanya harus disampaikan, dan seluruhnya harus memberikan pedapatnya. Setuju tidak setujunya kenapa. Adapun pengambilan keputusan di parlemen nanti yang menjadi acuan adalah grand desain partai. Platform PSI itu sudah bisa dibaca di web kita, tentang prinsip perekonomian, pendidikan, dan sebagainya, itu ada poin-poin seperti itu. Selain itu, kita terbiasa untuk membicarakan apapun bersama-sama. Bahkan ketika kita akan memposting apapun di medsos (itukan hal-hal kecil), itu harus melalui kesepakatan bersama. Jadi ke depannya, untuk pengambilan keputusan di legislatif, yang menjadi dasar pijakan kita adalah yang menjadi nilai utama kita.

Kalau PSI memposisikan sebagai partai anak muda, melihat fenomena anak muda banyak yang apatis, tetap optimis?

Kita dulu apatis semuanya 9 orang ini. Anti partai semuanya.

Tetap opitimis untuk meraup suara kalangan anak-anak muda?

Kita optimis, karena pendiri PSI saja itu orang-orang yang gak bisa diyakinin dulunya. Tapi kalau kita melihat realitas kehidupan politik di Indonesia, semua jalur, sistem politik di Indonesia, kuncinya ya ada di partai politik dan parlemen. Gak usah ngomongin hak anak, KPAI,  loh yang nentuin komisioner meski kamu sepintar apapun, ketika test proper sudah masuk, tapi ketika pengambilan suara di DPR kamu tidak bisa kongkow dengan mereka, ya sudah. Itu semua lembaga negara kan. Yah kuncinya orang-orang di DPR itu harus orang yang ngerti isu, concern di sana, dan berintegritas.

Check Also

Kasasi KontraS Ditolak MA, Suciwati: Dokumen TPF Munir di Mana?

Jakarta – Suciwati, istri aktivis HAM Munir Said Thalib, menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA), yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 × two =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>