fadli-zon

Fadli Zon Dorong Pembenahan Bagian Arsip DPR

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mendorong adanya pembenahan kearsipan di DPR RI. Dirinya setuju jika nantinya tenaga arsiparis DPR ditambah.  Hal ini sebagaimana Fadli sampaikan kepada Djaka Dwi Winarko, Kepala PPID DPR RI yang meminta adanya penambahan tenaga arsiparis DPR yang dianggap kurang. “Diajukan saja” ucap Fadli di tengah pembahasan implementasi Open Parliament Indonesia bersama Indonesia Parliamentary  Center, Senin (02/10/2017) di kantornya..

“Nanti gini aja, diajukan seperti apa, kekurangannya apa, dan ditempatkan  di mana” kata Fadli.

Menurut Djaka, idealnya arsiparis DPR itu sebanyak 79 pegawai. Namun hingga saat ini, arsiparis DPR hanya berjumlah 18 orang. “Sangat kurang. Karena produksi kita luar biasa” ujar Djaka.

Minimnya tenaga arsiparis, menurut Djaka, menyebabkan pelayanan informasi publik di DPR kurang maksimal. “Selama ini kendalanya memang bahannya itu hampir 80 persen ada di bagian arsip dan dokumentasi,” tutur Djaka.

Oleh karena itu, Djaka mengatakan kunci optimalisasi pelayanan informasi di DPR sebenarnya ada pada pembenahan bagian arsip dan museum.  Sebab 80 persen data-data DPR itu diolah dan dibuat di sana. “Sehingga seringkali minta risalah ini kita tidak bisa memenuhi karena memang datanya tidak ada,” tambahnya.

Selain soal penambahan arsiparis, Fadli Zon juga memerintahkan adanya pengarsipan ganda dalam pendokumentasian berbagai risalah untuk keperluan pelayanan keterbukaan informasi publik di DPR. Menurutnya, pedokumentasian di DPR harusnya melalui dua bentuk, digital dan printed. Dokumentasi secara digital, lanjutnya, sangat rentan hilang.  “Harusnya dalam pengarsipan kita itu double, digital dan printed, karena digital itu bisa hilang,” kata Fadli.

Adapun menyangkut prinsip keterbukaan, Fadli berpendapat, DPR tidak ada masalah dengan keterbukaan. Bahkan menurutnya, DPR bisa jadi merupakan parlemen paling terbuka di dunia.

“Saya sudah keliling, saya tidak melihat yang lebih terbuka ketimbang DPR. Termasuk Amerika dan Inggris. Mau mendapatkan informasi saja itu setengah mati bahkan ketemu anggota DPR saja sulit,” ujar Fadli.

“Terutama di Amerika, itu harus melalui lobbyist atau donatur dia. Bukan hanya di Asia Tenggara, karena di Asia Tenggara kebetulan kita yang paling demokratis dengan Filipina. Yang lainnya rezim otoriter semua,” ucap Fadli.

Terkait masih adanya  masalah  pelayanan yang  sering diketemukan di lapangan, menurut Fadli sebenarnya itu hanya masalah teknis saja. “Memang kita harus rapat tersendiri terutama untuk masalah teknis, bukan lagi prinsipnya. Karena pada prinsipnya saya kira kita tidak ada masalah,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seventeen − eight =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>