Berita

Tidak Ada Parpol yang Memiliki Keterbukaan Informasi Versi KIP

Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga, baik struktural maupun non-struktural hingga pemerintah daerah dan partai politik. Penghargaan ini diberikan atas keterbukaan informasi kepada publik. Menariknya, KIP memasukkan partai politik sebagai kategori penerima penghargaan. Hanya saja, cuma 4 partai politik yang menerima penghargaan kendati semuanya masuk dalam kategori tidak informatif. “Hanya 4 karena parpol lainnya …

Read More »

Jokowi Bakal Terbitkan Perpu Keterbukaan Informasi Antar Negara

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai keterbukaan informasi antar negara di dunia. Keterbukaan informasi ini sudah disepakati dan ditandatangani oleh sebagian besar negara di dunia. Adapun kebijakan ini dilakukan salah satunya mencegah adanya warga negara yang melakukan penghindaran pajak dengan menanamkan asetnya di luar negeri. “Sebentar lagi, ini masih …

Read More »

KIP Tolak Gugatan Informasi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak gugatan informasi yang diajukan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atas hasil kajian komite atau tim gabungan untuk reklamasi Teluk Jakarta. Hal itu dikarenakan Kementerian Koordinator Kemaritiman sudah menyerahkan ringkasan dokumen dari hasil kajian tim gabungan. “Memutuskan, menolak permohonan informasi pemohon untuk seluruhnya,” kata ketua majelis komisioner KIP Evi Trisul di Graha Perusahaan Perdagangan Indonesia, Jl …

Read More »

KI Pusat Kabulkan Gugatan, Alfamart Wajib Buka Detail Donasi Konsumen

Ilustrasi berbelanja di Alfamart. Sumber: insideretail.asia

  Jakarta – Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan yang diajukan Mustolih Siradj selaku konsumen/Donatur Alfamart terhadap keterbukaan informasi tentang dana bantuan sumbangan yang dilakukan PT Alfaria Trijaya (Alfamart). Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner KIP yang diketuai Diah Aryani mengabulkan semua permohonan yang diajukan Mustolihin. Dia meminta Alfamart untuk melakukan transparansi atas dana sumbangan yang dikumpulkan di gerai-gerai alfamart …

Read More »

Komisi Informasi Perintahkan Alfamart Buka Data Pengelolaan Aliran Donasi dari Pembeli

65ab7dcb-ebe1-42b1-9e72-a70b62f9141c_169

Jakarta – Komisi Informasi (KI) Pusat memerintahkan Alfamart untuk membeberkan informasi terkait pengelolan uang donasi dana sumbangan dari pembeli. Dana itu dikumpulkan kasir Alfamart di seluruh gerai Alfamart di berbagai penjuru nusantara. Kasus bermula saat seorang warga negara, Mustolih Siradj belanja ke Alfamart. Saat membayar, kasir memberikan pilihan apakan uang kembalian akan disumbangkan atau dikembalikan. Setelah dipikir-dipikir, uang donasi yang terkumpul …

Read More »

Komisi Informasi Perintahkan Alfamart Buka Data Pengumpulan Donasi

donasi-alfamart-bermasalah

KebebasanInformasi.org – Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar sidang putusan sengketa informasi antara Mustolih Siradj, selaku konsumen/pemohon, dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selaku termohon, di ruang Sidang KI Pusat, Jakarta, Senin (19/12/2015). Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner KIP yang diketuai Diah Aryani mengabulkan semua permohonan yang diajukan Mustolihin. Dia memerintahkan Alfamart untuk melakukan transparansi dan membuka informasi terkait pengelolan uang …

Read More »

PTUN Menangkan FWI atas Gugatan Kemen-ATR terkait Dokumen HGU Kelapa Sawit

Ilustrasi kelapa sawit. Sumber: mongabay.com

KebebasanInformasi.org – PengadilanTata Usaha Negara menggelar sidang putusan antara Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Termohon dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai Pemohon, di ruang sidang PTUN Jakarta, Rabu (14/12). Putusan Majelis Hakim PTUN menguatkan amar putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang menyatakan dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit sebagai informasi terbuka. Linda Rosalina, Pengkampanye FWI, menyambut baik putusan PTUN tersebut …

Read More »

Lampung Barat Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi, Mukhlis Basri Terima Kasih kepada Para Staf Pemkab

Mukhlis Basri. Sumber: Lampost.co

BANDARLAMPUNG— Bupati Lampung Barat Muklis Basri mengaku bangga dan bersyukur karena Kabupaten Lampung Barat terpilih sebagai kabupaten dengan peringkat keterbukaan informasi terbaik tahun 2016. “Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih pada jajaran staf saya sehingga Kabupaten Lampung Barat meraih peringkat satu keterbukaan informasi. Ini artinya mereka sudah melaksanakan keterbukaan informasi. Sudah saya instruksikan dari dahulu jika berhadapan …

Read More »

Bertentangan UU KIP, Buruh Berniat Gugat Kembali UU Tax Amnesty ke MK

Mahkamah Konstitusi Kebebasan Informasi

KebebasanInformasi.org – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh lndonesia (KSPSI) terhadap pelaksanaan program Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dengan nomor perkara 63/PUU-XlV/2016. Mereka menggugat UU Tax Amnesty Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan …

Read More »

Bojonegoro Ikut Deklarasi Pemerintah Terbuka di Paris

open-goverment-indonesia-kebebasan-informasi

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur mewakili Indonesia, mengikuti deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT-OGP) atau Pemerintah Terbuka di Paris, Prancis, pada 7-9 Desember 2016. Di acara yang dihadiri 75 Negara itu, Bojonegoro juga dipercaya menjadi pemimpin diskusi panel terkait prinsip Pemerintah Terbuka. Pembukaan KTT-OGP menjadi acara puncak tahunan penggiat Pemerintah Terbuka di seluruh dunia. Sekitar 3000 …

Read More »

KTT Open Government di Paris, Indonesia Raih Tiga Prestasi

ogp-paris

Paris – Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP)  di Paris, Prancis berakhir pada 9 Desember 2016 dengan sebuah resepsi yang  meriah di Hotel del Ville, Paris. Menurut rilis resmi dari  Sekretariat Nasional Open Government Indonesia yang dikirim pada 9 Desember 2016, delegasi Indonesia mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional dalam implementasi pemerintahan terbuka pada KTT Paris ini. Setidaknya terdapat …

Read More »

Pemprov DKI dinilai tak transparan soal dana CSR sampai reklamasi

pemprov-dki-dinilai-tak-transparan-soal-dana-csr-sampai-reklamasi

Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi melayangkan surat permohonan data dan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait transparansi pengelolaan pemerintahan. Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tim yang beranggotakan masyarakat, mahasiswa dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) ini meminta pemprov DKI lebih …

Read More »