Berita

Transparency International Luncurkan Kajian Komparatif UU Rahasia Negara

ti

Jakarta,-Transparency International (TI) meluncurkan kajian komparatif Undang-Undang (UU) rahasia negara yang dilakukan di 15 negara dan Uni Eropa. UU tersebut merupakan aturan yang menyeimbangkan antara keterbukaan informasi dengan keamanan nasional. “UU rahasia negara harus sejalan dengan UU keterbukaan Informasi. Mekanismenya harus saling bersinergi,” kata peneliti TI, Adam Foldes, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014). Menurut Adam, keterbukaan …

Read More »

Komisioner KI Pusat Ajak FOINI Uji Materi UU KIP Pasal 29

john fresly

Jakarta,- Salah seorang komisioner Komisi Informasi Pusat John Fresly mengindentifikasi beberapa isu kunci yang menghambat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut dia, salah satu penghambatnya adalah rumusan pasal 29 UU KIP yang mengatur mengenai sekretariat Komisi Informasi sebagai pendukung utama berjalannya kelembagaan Komisi Informasi. “Rumusan klausula pasal 29 UU KIP tersebut dalam prakteknya sangat mengangggu dan menghambat kinerja …

Read More »

KIP Riau Simpulkan Kwitansi Besifat Rahasia dan Bukan Dokumen Publik

yudin

Terkait tuntutan sebuah lembaga swadaya masyarakat terkait kuitansi dan akta notaris, KPI tegaskan itu wajib rahasia. Pekanbaru,-Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau menyatakan bahwa Kwitansi dan Akte Notaris bukanlah informasi publik, tapi dikategorikan sebagai informasi yang dirahasiakan. Hal itu telah menjawab pertanyaan publik, lembaga pemerintahan dan badan hukum yang menggunakan anggaran Negara. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Publik …

Read More »

Gubernur Lantik Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

KANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang,– Gubernur Sumatera Barat hari ini melantik anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014 -2018 di Auditorium Gubernuran pada Kamis (4/9). Pelantikan ini didasarkan atas SK Gubernur Nomor 555 – 673 – 2014 tertanggal 2 September 2014. Adapun lima orang anggota Komisi Informasi Sumatera Barat yang dilantik adalah Syamsurizal,SE, Arfitriati,S.Ag, Yurnaldi,S.Pd, Sondri,S.Pd, Adrian Tuswandi,SH. Komisi informasi ini …

Read More »

KI Pusat Apresiasi Pemkot Banda Aceh Luncurkan Aplikasi Layanan Online

eGovernment

Jakarta,-Komisioner Komisi Informasi Pusat, Yhanu Setyawan, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Banda Aceh meluncurkan aplikasi permohonan informasi online di Aula Balai Kota, Selasa (2/9). Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh berbagai informasi. Menurut Yhanu, secara obyektif, penggunaan teknologi informasi akan berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan dan kemudahan dalam pelayanan …

Read More »

Pemerintah Kota Banda Aceh Luncurkan Aplikasi Informasi Online

Aplikasi-PPID-Kota-Banda-Aceh

Banda Aceh,– Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Banda Aceh meluncurkan aplikasi permohonan informasi online di Aula Balai Kota, Selasa (2/9). Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh berbagai informasi. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal usai meluncurkan aplikasi tersebut mengatakan masyarakat tidak perlu lagi berdesakan dan mengantre untuk mendapatkan informasi dari …

Read More »

Pemerintah Harus Beri Informasi Jelas Terkait Pengendalian BBM

Antrean-BBM

Jakarta, Pemerintah semestinya bisa menerapkan kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara lebih elegan dengan tidak menimbulkan kepanikan. Syaratnya, penyebaran informasi yang jelas. “Informasi dari pemerintah ini kan simpang siur. Awalnya pemerintah bilang dilakukan di daerah-daerah tertentu yang berpotensi terjadi penyelewengan seperti daerah sekitar tambang dan perkebunan. Nah, dalam hal ini pemerintah harus ajak para pengguna BBM bersubsidi, jelaskan …

Read More »

Pemerintah Harus Beri Informasi Akurat Kenaikan BBM

Antrean-BBM

Jakarta,- Pengamat transportasi dari Universitas Gadjah Mada, Danang Parikesit sebagaimana dilaporkan Harian Media Indonesia, Selasa (26/08) mengatakan, Pemerintah semestinya bisa menerapkan kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara lebih elegan dengan tidak menimbulkan kepanikan. Syaratnya, penyebaran informasi yang jelas. Menurut dia, informasi dari pemerintah ini soal kenaikan BBM ini simpang siur. Ia menerangkan, awalnya pemerintah bilang dilakukan di daerah-daerah …

Read More »

Pemerintahan Baru Wajib Berparadigma Terbuka

jokowi-jk

Jakarta,- Komisioner Komisi Informasi Yhanu Setyawan mengatakan, suka atau tidak suka, pemerintahan baru sekarang dibawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berhadapan dengan abad informasi. “Maka kewajiban mutlak bagi penyelenggara pemerintahan sekarang, sebagai presiden dia punya kewajiban untuk segera memberikan format pemerintahan yang terbuka yang melibatkan partisipasi publik,” katanya kepada kebebeasaninformasi ketika ditemui selepas diskusi bertema “Ahli HTN: …

Read More »

IPC Minta Komisi Infomasi Jadi Lembaga Mandiri Sepenuhnya

komisi informasi

Jakarta,– Indonesia Parliamentary Center meminta kepada pemerintah supaya Komisi Informasi dijadikan lembaga yang mandiri sepenuhnya. Selama ini kemandirian komisi tersebut dinilai paradoks. Di satu sisi menjalankan tugas dan fungsi harus mandiri, dari sisi administrasi dan anggaran menginduk ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo). Menurut Peneliti IPC, Desiana Samosir, sebagai lembaga yang punya tanggung jawab besar untuk memastikan jaminan hak atas …

Read More »

Ahli Administrasi Negara: UU Kemandirian Komisi Informasi Paradoks

IMG_7907

Jakarta,-Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Dian Puji N. Simatupang mengatakan status Komisi Informasi di dalam Undang-Undang sangat paradoks. Di satu satu sisi dia dinyatakan sebagai lembaga yang mandiri secara tugas, tapi di sisi lain, secara anggaran masih menginduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Sebaiknya Komisi Informasi punya  anggaran sendiri di dalam APBN,” kata Dian …

Read More »

Komisi Informasi Kalsel Dilantik

kalsel

Banjarmasin,-Gubernur Kalimanatan Selatan (Kalsel), Rudy Ariffin melantik anggota Komisi Informasi Provinsi Kalsel periode 2014-2015 di Graha Abdi Persada Pemprov Kalsel, Rabu (27/8/2014). Hadir pejabat eselon dua di lingkungan provinsi itu. Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalsel yang dilantik adalah, Samsul Rani, Tamliha Harun, M Riduansyah, Najmi Akbaran M Taher Supiani. Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalsel yang baru dilantik, M Riduansyah bersyukur …

Read More »