Bidang

150.000 Buruh Migran Rumah Tangga Di Hongkong, Perlu Jaminan Hak Atas Informasi

IMG_2714

Buruh migran yang tersebar di berbagai negara dan menjadi sumber devisa bagi negara Indonesia sering sekali menjadi objek pemerasan, entah oleh calo bahkan oleh pemerintah sendiri. Kartu Tanda Kerja Lur Negeri (KTKLN) adalah salah satu contoh yang menjadi isu hangat. Tentang cara pengurusan KTKLN dan fungsi KTKLN itu sendiri bagi BMI. Banyak BMI yang saat mengurus KTKLN dikenai biaya jutaan …

Read More »

16 Rekomendasi Buruh Migran Untuk Pemerintah Indonesia

IMG_2720

Senin (25/11/2013) Infest, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM), Yayasan Tifa, dan Media Link mengadakan sosialisasi hasil uji informasi. Hadir dalam acara ini Alween Nusyam (Ditjen Imigrasi), Diah (Komisi Informasi Pusat), Dwi Hartanto (BNP2TKI), dan Fera Nuraini (Buruh Migran Hong Kong). Sosialisasi keterbukaan informasi publik ini mengacu pada hasil permintan informasi yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta, PSDBM, Seruni Banyumas, Jingga …

Read More »

Dok Keuangan Dinyatakan Terbuka, Pemda Garut ke MA

money-investing

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggugat warganya ke Mahkamah Agung. Langkah ini ditempuh setelah upaya hukum pemerintah daerah ini kalah di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan ini bermula karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Garut kalah dalam sidang sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Warga yang digugat adalah Donny Setiawan, 37 tahun, warga …

Read More »

Pengadilan Negeri Batam Abaikan Peraturan MA

800px-Law_gavel

Persidangan lanjutan gugatan Universitas Putra Batam sebagai penggugat terhadap Nampat Silangit cs sebagai tergugat, Kamis (7/11/2013), terkesan semakin aneh. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam yang memimpin persidangan, Merrywati, dinilai melenceng dari Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2011. . Persidangan dibuka dengan menghadirkan bukti-bukti dari penggugat maupun tergugat. Bukti putusan Komisi Informasi (KI) yang diserahkan tergugat justru ditolak …

Read More »

Relevansi KIP Bagi Upaya Pemberantasan Korupsi

korupsi

Oleh: Petrus Pit Supardi Jilung, Aktivis Keterbukaan Informasi Papua Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat kaya akan peraturan perundang-undangan yang melindungi dan mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, tanpa kecuali. Salah satu Undang-Undang yang amat berpengaruh dan besar manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan akses masyarakat terhadap informasi publik yang dilaksanakan pemerintah adalah UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi …

Read More »

Saatnya Membuka Informasi Publik Dalam Pengelolaan Pasar

TA

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, lagi-lagi membuat orang tercengang. Keseriusanya menata pedagang kaki lima di Tanah Abang kini sudah mulai terlihat hasilnya. Jalan Kebon Jati yang dahulu dipadati oleh ratusan pedagang kaki lima kini terlahat bersih dan lancar dilalui sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, bahkan mobil-mobil besar. Sebelumnya banyak yang ketar-ketir atas rencana pria kelahiran solo ini untuk menata pusat …

Read More »

Jokowi: Keterbukaan, Kunci Penataan Pasar Tanah Abang

Jokowi

Sudah menjadi rahasia umum Pasar Tanah Abang dikuasai preman. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun memiliki kisah menggelitik terkait dengan hal tersebut. Dalam acara halalbihalal bersama ratusan mahasiswa serta dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, di Kampus UIN, Selasa (20/8/2013), Jokowi mengaku diberi pesan oleh banyak pihak soal keberadaan preman di Pasar Tanah Abang. “Pas saya mau menata, banyak …

Read More »

Aksi Buruh Indonesia Di Hongkong Dengan UU KIP

BMI

Diskusi menjadi hal yang sangat menarik bagi saya, apalagi temanya juga menarik. Kalau biasanya saya berdiskusi hanya dengan dua atau tiga orang, tidak lebih dari lima orang, kali ini saya mengikuti diskusi yang sangat menarik dengan hampir 20 orang. . Minggu, 17 Februari 2013, bertempat di markas IMWU, kami melakukan diskusi tentang Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Diskusi menarik …

Read More »

Komisi Informasi Kalteng: DIPA Dominasi Pengaduan

Doc

PALANGKA RAYA-Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Tengah Satriadi menegaskan bahwa Daftar Isian Perencanaan Anggaran bukan informasi rahasia seperti dijelaskan pada Pasal 11 Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dia mengakui,  pengaduan yang diterima KI Kalteng dari pemohon informasi, sebagian besar terkait masalah tidak dipenuhinya permohonan data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari beberapa instansi Pemerintah Daerah. “Dalam poin C dan …

Read More »

Komisi Informasi Pusat Vakum, Sengketa KIP BMI Tersendat

A2

Pengajuan sengketa atas informasi publik yang ditujukan pada Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong, kembali menemui hambatan. Kali ini, Tim 11 BMI Hong Kong yang menjadi pionir pengiriman permintaan informasi di KJRI Hong Kong harus sabar menunggu giliran dalam proses sengketanya. Tak hanya itu, mereka juga menjadi korban atas vakumnya kinerja Komisi Informasi Pusat. Kasus sengketa atas informasi …

Read More »

Menang di KI, Walhi Belum Dapat Data Dishut Bali

walhi

Menang dalam gugatan sengketa informasi, tak serta merta membuat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali mendapatkan ”hak” informasi dari pihak Gubernur Bali dalam hal ini Dinas Kehutanan. Hingga saat ini, Dinas Kehutanan (Dishut) belum memberikan semua salinan informasi terkait SK Gubernur Bali tentang izin pengusahaan di kawasan Tahura. Padahal, putusan Sidang Ajudikasi Non-Litigasi Komisi Informasi (KI) No. 19/01.05/AP-MK/KI BALI/IV/2013 …

Read More »

Reformasi Bagi Parpol

asep

Reformasi masih identik dengan birokrasi agar organisasi publik ini ramping dan kaya fungsi. Dengan perampingan, fungsi melayani publik dapat dilakukan lebih cepat sesuai dinamika masyarakat sekaligus mengantisipasi kemungkinan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Hal demikian berarti reformasi tidak hanya memperbaiki struktur yang mampu mempercepat peredaran perintah, tugas, dan laporan, namun juga mengubah kultur yang lebih agresif serta akomodatif …

Read More »