Home / Bidang / Partai Politik

Partai Politik

Cagub dan Cawagub DKI Diminta Jalankan UU KIP

c84181e7241b4012ee5353cb07ee3a5e

Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta bersama Ombudsman RI menggelar acara pengukuhan komitmen bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dengan tema mewujudkan Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016). Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Gede Narayana mengatakan, acara ini digelar dengan tujuan agar calon gubernur dan …

Read More »

Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik, KPU Luncurkan e-PPID

KPU meluncurkan pelayanan informasi publik online (e-PPID), Kamis (12/11/15). Sumber: kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi meluncurkan layanan informasi publik berbasis online (e-PPID), di Ruang Sidang Utama Gedung KPU di Jakarta, pada Kamis (12/11). Layanan yang dapat di akses di situs ppid.kpu.go.id ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi-informasi yang ada di KPU. Layanan online e-PPID diluncurkan sebagai wujud komitmen KPU dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Husni Kamil Manik, Ketua KPU RI mengatakan, …

Read More »

KIP Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2014

KIP Award 2014

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Pusat (KIP) menyampaikan Anugerah Keterbukaan Informasi kepada sejumlah kementrian, badan atau lembaga tertinggi, universitas partai politik, pemerintah provinsi, dan BUMN di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (12/12/2014). Ketua KIP, Abdul Hamid Dipo Pramono menyatakan anugerah ini merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemeringkatan seperti ini …

Read More »

Dana ‘Haram’ dan Transparansi Kampanye Parpol

keuangankampanye

Sistem pelaporan dana kampanye pemilihan umum saat ini dinilai hanya formalitas dan tidak mencerminkan transparansi partai politik sehingga peluang masuknya dana-dana ‘siluman’ masih amat besar. Padahal, transparansi dana kampanye parpol dan praktek korupsi dalam pemerintahan sangat berhubungan erat, kata sejumlah pakar. “Beberapa kasus korupsi yang terungkap ujungnya selalu ada kepentingan politik -yaitu kepentingan parpol- di belakangnya. Misalnya kasus Nazarudin dan …

Read More »

Absensi Anggota DPR adalah Informasi Publik Yang Dikelola Fraksi

Suratno

The absences of parliamentary members is public information that open and are in responsibility by fraction on parliament, thus said the vice chairman of PPID DPR RI, Suratno, on discussion that held by Indonesian Parliamentary  Center (IPC), at DPR RI, yesterday (January 16th). It has submitted by Suratno associated with so many information request by Non Government Organization to PPID …

Read More »

Keuangan Tertutup, Sengketa Informasi Pun Tak Dihadiri

money4

Sengketa informasi antara LSM Kelompok Kerja (Pokja) 30 melawan sembilan partai politik (parpol), dilanjutkan melalui sidang yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltim (4/11), hanya dihadiri lima pengurus dari sembilan parpol yang diadukan. Kelima pengurus parpol yang hadir yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nusantara (PAN), dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara dari Partai …

Read More »

12 Parpol Di Samarinda Terima 988 Juta, Wajib Akuntabel

www.freepix4all.com

Sebanyak 12 partai politik di Kota Samarinda mendapatkan bantuan anggaran dengan total Rp988 juta dari pemerintah kota Samarinda, pada 2013. Demikian dilansir LKBN Antara (3/12), berdasarkan keterangan Asisten III Bidang Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Kota Samarinda, Ridwan Tassa. Tassa menjelaskan bantuan tertinggi untuk parpol berjumlah Rp178 juta dan terendah Rp 30 Juta. Menurutnya, setiap tahun terdapat perubahan dari sisi regulasi yang …

Read More »

KPU Bantu Partai Susun Laporan Rekening Kampanye

investitii1

Komisi Pemilihan Umum siap membantu peserta Pemilu 2014 menyusun laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye dan pembukuan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye. Untuk itu KPU membentuk help desk di setiap tingkatan, mulai kabupaten/kota, provinsi, sampai pusat. “Partai politik yang mau berkonsultasi silakan datang ke kantor KPU setempat. Petugas di sana akan memberikan penjelasan tentang sistem dan mekanisme pelaporan dana kampanye …

Read More »

Reformasi Bagi Parpol

asep

Reformasi masih identik dengan birokrasi agar organisasi publik ini ramping dan kaya fungsi. Dengan perampingan, fungsi melayani publik dapat dilakukan lebih cepat sesuai dinamika masyarakat sekaligus mengantisipasi kemungkinan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Hal demikian berarti reformasi tidak hanya memperbaiki struktur yang mampu mempercepat peredaran perintah, tugas, dan laporan, namun juga mengubah kultur yang lebih agresif serta akomodatif …

Read More »