Home / Bidang / Tata Ruang

Tata Ruang

PTUN Menangkan FWI atas Gugatan Kemen-ATR terkait Dokumen HGU Kelapa Sawit

Ilustrasi kelapa sawit. Sumber: mongabay.com

KebebasanInformasi.org – PengadilanTata Usaha Negara menggelar sidang putusan antara Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Termohon dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai Pemohon, di ruang sidang PTUN Jakarta, Rabu (14/12). Putusan Majelis Hakim PTUN menguatkan amar putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang menyatakan dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit sebagai informasi terbuka. Linda Rosalina, Pengkampanye FWI, menyambut baik putusan PTUN tersebut …

Read More »

Kisruh BIJB, Pemprov Jabar Harus Buka Dokumen Penetapan Harga Lahan

Warga Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka menduduki sawah untuk menolak pengukuran lahan Bandara Internasional Jawa Barat, Kamis, 17 November 2016./DOK. KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Bandung – DPD Pemuda Tani HKTI Jawa Barat (Jabar) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan pengembang tertutup dalam rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar. Ketidakterbukaan ini merupakan sumber utama dari kiruh yang berlarut-larut di masyarakat hingga berujung bentrokan antara warga dan aparat kepolisian. “Pangkal masalah sebetulnya sederhana. Petani meminta Pemprov Jabar …

Read More »

KPU Harus Pro Aktif Terhadap Warga yang Terdampak Relokasi

Foto: sp.beritasatu.com

KebebasanInformasi.org – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno, mengungkapkan, belum lama ini pihaknya mendapat komplain dari warga Kampung Akuarium yang terdampak relokasi terkait permintaan data dan informasi. Komplain tersebut berbuntut sengketa di Komisi Informasi. “Ada masyarakat yang komplain, mereka meminta informasi daftar pemilih di Kampung Akuarium. Itu sudah diberikan tapi karena alamatnya tidak jelas, kami kirim lewat pos, …

Read More »

Tertutup, KLHS Reklamasi Teluk Jakarta Tak Jelas Keberadaannya

koalisi-teluk-jakarta-tantang-luhut-selesaikan-kasus-reklamasi-v3SgPrADFQ

KebebasanInformasi.org – Reklamasi Teluk Jakarta dinilai telah mengabaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Padahal, sebagaimana tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS ini wajib dilakukan dalam setiap penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. …

Read More »

Saatnya Membuka Informasi Publik Dalam Pengelolaan Pasar

TA

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, lagi-lagi membuat orang tercengang. Keseriusanya menata pedagang kaki lima di Tanah Abang kini sudah mulai terlihat hasilnya. Jalan Kebon Jati yang dahulu dipadati oleh ratusan pedagang kaki lima kini terlahat bersih dan lancar dilalui sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, bahkan mobil-mobil besar. Sebelumnya banyak yang ketar-ketir atas rencana pria kelahiran solo ini untuk menata pusat …

Read More »

Jokowi: Keterbukaan, Kunci Penataan Pasar Tanah Abang

Jokowi

Sudah menjadi rahasia umum Pasar Tanah Abang dikuasai preman. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun memiliki kisah menggelitik terkait dengan hal tersebut. Dalam acara halalbihalal bersama ratusan mahasiswa serta dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, di Kampus UIN, Selasa (20/8/2013), Jokowi mengaku diberi pesan oleh banyak pihak soal keberadaan preman di Pasar Tanah Abang. “Pas saya mau menata, banyak …

Read More »