KIP JATIM MINTA GP ANSOR BONDOWOSO KAWAL KETERBUKAAN

KIP JATIM MINTA GP ANSOR BONDOWOSO KAWAL KETERBUKAAN

Pimpinan Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Timur, Ach Nur Aminuddin, meminta PC GP Ansor kabupaten Bondowoso untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di Bumi Ki Ronggo.

“Saya minta sahabat-sahabat Ansor, PMII, Fatayat, dan sahabat-sahabat IPNU dan IPPNU mengawal keterbukaan informasi publik,” katanya dalam sebuah acara seminar, yang diselenggarakan Ansor Bondowoso.

Dijelaskannya, bahwa sesungguhnya Undang-Undang KIP, sudah ada sejak tahun 2010. Tapi saat ini masih belum maksimal dalam proses pembacaannya dan pelaksanaannya.

Pria yang akrab disapa Gus Amin itu mengatakan, di dalam undang-undang tersebut, telah diatur pasal perpasal mengenai hak orang atau warga Negara Indonesia, untuk mendapatkan informasi, apa yang dilakukan oleh badan publik.

Badan publik itu, menurut Gus Amin, adalah pemerintah, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat paling bawah, desa.

“Misalnya di dalam Pemdes, yang jelas di situ dibiayai oleh Pemerintah daerah dan pusat, baik yang bersumber dari APBD dan APBN. Maka di sana tentu pasti ada standar pelayanan informasi dan data atau dokumentasi, yang disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa,” jelasnya.

Penting diketahui kata dia, sebenarnya Undang-undang keterbukaan informasi publik ini, juga berlaku pada semua instansi pemerinahan.

“Keterbukan informasi publik itu akan mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga akan tercipta yang namanya good government dan clean government,” ujarnya.

Sementara itu Ketua PC GP Ansor Bondowoso, Kapriyanto menyampaikan, keterbukan informasi publik merupakan langkah awal untuk mencegah tindak pidana korupsi

Menurutnya, memberantas korupsi menjadi tanggungjawab setiap elemen masyarakat khususnya kaum muda yang merupakan generasi penerus.

“Notabene pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum saja, namun menjadi tanggungjawab semunya,” ujarnya.

Ditegaskan Kapriyanto, bahwa Ansor Bondowoso berkomitmen untuk mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). (*)

Sumber: https://www.timesindonesia.co.id/read/237732/20191104/222409/kip-jatim-minta-gp-ansor-bondowoso-kawal-keterbukaan-informasi-publik/

Gaduh Anggaran Aneh APBD DKI: Dari Ketertutupan dan Ketergesaan

Gaduh Anggaran Aneh APBD DKI: Dari Ketertutupan dan Ketergesaan

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI) dan pegiat keterbukaan anggaran kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka semua rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI, William Aditya Sarana, mempertanyakan alasan pemerintah Jakarta menunda penayangan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 alias plafon anggaran di situs web apbd.dkijakarta.go.id.

Menurut dia, keputusan itu justru membuka peluang bagi masuknya usul program janggal dengan anggaran yang tak masuk akal.

William menerangkan, DPRD hanya punya kesempatan terbatas untuk menyisir usulan anggaran senilai Rp 85 triliun tersebut, yakni hingga 30 November mendatang. “Kami memerlukan bantuan masyarakat,” kata dia, Kamis, 31 Oktober 2019. “Kalau di-publishsetelah disepakati dengan DPRD, akan percuma karena sudah sah.”

Dengan pembahasan KUA-PPAS yang dilakukan secara maraton, menurut William, program-program janggal berpotensi besar lolos karena keterbatasan waktu dan kelelahan anggota Dewan. “Anggota DPRD jumlahnya sedikit, waktunya mepet,” ujarnya.

Fraksi PSI, kata William, telah berulang kali meminta salinan dokumen Rancangan APBD 2020 ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Dokumen tersebut baru diberikan Bappeda pada 16 September lalu. Itu pun hanya berupa susunan anggaran hingga level kegiatan, tanpa rincian komponen anggarannya. Permohonan PSI meminta semua rincian komponen anggaran belum ditanggapi hingga saat ini.

Sumber: https://fokus.tempo.co/read/1267126/gaduh-anggaran-aneh-apbd-dki-dari-ketertutupan-dan-ketergesaan/full&view=ok

Melihat Lebih Dekat Open Data Keuangan Desa di Wonosobo

Melihat Lebih Dekat Open Data Keuangan Desa di Wonosobo

Aldhiana Kusumawati, Kasubag Keuangan dan Asset Desa Setda Kabupaten Wonosobo menceritakan bagaimana awal inisiasi Open Data keuangan di 236 desa di daerah Wonosobo. Menurutnya, Pemda Wonosobo menganggap bahwa Open Data Keuangan Desa menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dijalankan. Program ini diujicobakan secara langsung  oleh Pemkab Wonosobo ke seluruh 326 Desa di penghujung tahun 2016.

“Ya kami pikir tanggung kalau 2,3 desa. Melaksanakan ini jadi yah kita harus melaksanakan uji coba ke 236 desa,” kata Aldhiana, dalam sebuah acara diskusi dengan tema “Data Terbuka Desa dan Tantangan Memperkuat Partisipasi dalam Pembangunan Desa: Pembelajaran dari Penerapan Open Data Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo”, hasil kerja sama Infest (institute for education development, social, religious, and cultural studies) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Secara teknis, menurut Aldhiana, Kabupaten Wonosobo dan beberapa desa bekerja maraton semenjak akhir tahun 2016 untuk dapat beradaptasi menerapkan informasi berbasis teknologi. Namun, jelasnya, untuk belajar soal pengelolaan keuangan sudah dimulai sejak lama.

“Dan dalam waktu kurang lebih 6 bulan, seluruh desa di Kabupaten Wonosobo akhirnya mampu juga beradaptasi dari manual ke digital, beradaptasi dengan sistem ini,” kata Aldhiana

Lahirnya inisiatif Open Data keuangan desa memang tidak dibisa dilepaskan dari adanya aturan yang mengatur kewenangan desa menjadi lebih besar. Aturan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Kini desa memiliki wewenang yang besar, memiliki pendapatan yang besar. Ini menjadi isu yang strategis yang kemudian semua orang ini mengamati desa,” kata Aldhiana.

Aldhiana menambahkan, Pemda Kabupaten Wonosobo sebagai supra desa yang bertanggung jawab memberikan pengawalan dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa di bawahnya tentu memiliki standar desa ideal yang diimpikan. “Pasti setiap supra desa: kabupaten, kecamatan, pemerintah provinsi atau pusat itu punya standar impian tertentu bagaimana sebetulnya desa yang bagus, desa yang ideal, terutama pasca UU desa ini,” ucapnya.

Menurutnya, minimal ada dua hal yang dinginkan oleh supra desa. Pertama adalah desa yang perencanaannya partisipatif atau yang partisipasi masyarakatnya bagus, dan yang kedua adalah desa dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan

“Jadi bisa dibilang setelah UU Desa ini lahir, desa yang baik, desa yang bisa menjalankan UU Desa adalah: satu, yang partsisipasi masyarakatnya tinggi, dan dua, desa yang pengelolaan keuangan desanya bagus; transparan; akuntabel,” kata Aldhiana.

“Minimal dua hal itu yang diimpikan oleh setiap pemerintah kabupaten dan provinsi sebagai supra desa,” tambahnya.

Kendati demikian, ia menjelaskan, merealiasaikan dua  hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Selama sepuluh tahun dirinya bekerja di isu desa, berbagai cara telah ia lakukan, misalnya dengan cara monev mendatangi desa secara langsung atau dengan metode evaluasi, dan lain sebagainya. Hanya saja, paparnya, secara riil di lapangan itu membutuhan energi yang cukup besar. Menurutnya, kita tidak cukup energi untuk datang satu tahun sekali ke desa dalam rangka melihat, memantau secara terus menerus.

“Kami tidak punya cukup energi memantau selama 24 jam satu tahun sekali. Riil di lapangan itu, desa bisa diaudit paling cepat itu dua tahun sekali. Beda dengan kita institusi, NGO, pemerintah, mungkin bisa rutin satu tahun sekali diaudit. Nah kalau desa  ini paling dua tahun sekali. Dan itupun belum cukup bisa menjamin bahwa pengelolaan keuangan desanya itu transparan dan akuntabel” tegas Aldhiana.

Di samping soal transparansi keuangan desa, Aldhiana menjelaskan, problem lainnya adalah bagaimana memantik proses perencanaan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Meski dalam regulasi seluruhnya telah diatur, tapi siapa yang menjamin bahwa proses yang ada partisipatif.

“Kalau supra desa pasti regulasi sistem semuanya sudah diatur dengan baik. Bagaimana setiap proses perencanaan itu harus mendatangkan masyarakat, siapa yang harus hadir, dan lain sebagainya. Cuma siapa yang mau mejamin bahwa proses diskusi, perencanaan itu betul-betul pasrtisipatif. Apakah masyarakat yang hadir itu hadir dan bisa bersuara atau mereka hanya hadir sekedar formal untuk memenuhi ketentuan sistem bahwa harus ada perwakilan dari kelompok miskin dan lain sebagainya. Ini bertahun-tahun kita mencoba,” ucapnya.

Pada intinya, ia menambahkan, supaya pemerintahan desa berjalan dengan optimal maka masyarakat adalah kuncinya, sebab ketika fungsi pengawasan desa selalu ditekankan pada struktur pemerintahan di atasnya, itu akan sulit dijalankan.

“Bagaimana dua hal tadi bisa terwujud. Partisipasi masyarakatnya bagus, meningkat, kemudian pengeloalaan keuangan desa transparan, jawabannya adalah ya harus masyarakat sendiri yang mengawasi. Harus masyarakat sendiri yang langsung tahu karena memang entitas desa otomatis usernya adalah masyarakat desa,” jelas Aldhiana.

 

Melung Village Chief Khoeruddin on Implementing Transparency

Melung Village Chief Khoeruddin on Implementing Transparency

24 October 2013

Melung Village is a village at Selatan Gunung Slamet in Kedungbantengg district, Banyuas Regencyy, Central Java. Besides striving to become a tourism and educational village, this village is also making efforts to build accountability principles by implementing local wisdom and public information openness law.

On June 2013, Melung Village elected Khoeruddin as the village chief. The 41-year-old man is a graduate of Faculty of Social and Political Sciences of University of Jenderal Soedirman. The previous village chief was Agung Budi Satrio.

Below interview with Khoeruddin by kebebasaninformasi.org editorial team tells the success story of Melung Village in encouraging openness and participation of villagers.

What has been done to expand the insight of villagers about the importance of knowledge and information?

Our village used to be underdeveloped. During two previous leadership periods of village chiefs, there were many improvements. So, I carry forward those improvements.

We subscribe to newspapers so that people can have high information literacy. We pay for ojek (motorcycle taxi) because of the long distance. After telephone network reached our village, we set up internet connection. With that, we could build networks with other villages, including villages in Gerakan Desa Membangun.

We are now setting up seven internet hotspots so that people can look for information regarding agriculture, commodity prices and other things.

The challenge is teaching people to use computers and internet. “We are used to using sickle,” they said. “You use cycle during the day, but you learn how to use mouse at night,” I said. They will slowly get used to it.

How do you implement principles of openness to villagers?

There are several things that have been done.

First, we have Selapangan (meeting with villager) every 40 days with community unit (RT), neighborhood unit (RW) and village council. There are around 2,240 people in this village, but this Selapanga is usually attended by around 100 people, depending on villagers’ availability.

Second, there are also meetings in each RT attended by people in that RT.

Third, we have a website named melung.desa.id that contains various information about Melung Village, such as its programs and financial report. Melung Village also has android app called melung APK.

Fourth, we have established Information and Documentation Official (PPID), as stipulated in the public information openness law (UU KIP).

Since when did you know about UU KIP?

I was in the village authority during Agung Budi Satrio’s term. He served as village chief from 2002 to 2007 and then from 2007 to 2013. I already knew about UU KIP during that time through Gerakan Membangun Desa.

What are the effects of this openness?

What we are doing is still in process. We have not yet seen financial impact. Personally, people will gain benefit if the village is known not only for its openness, but also for its flagship commodities. Infrastructure will also improve if participation of villages increases. For example, out last meeting which was about PNPM program was attended by 45 people. We discussed some development that we would like to do, such as building Pertiwi Kindergarten and irrigation for RT 1.

What is your hope for the future?

This is still in process. Our village may be secluded, but we hope we can be up-to-date to information and knowledge. Principally, all these efforts aim to build accountable and trustworthy public services. I hope other villages can do the same.

http://id.kebebasaninformasi.org/2013/10/24/wawancara-dengan-kepala-desa-melung-bpk-khoeruddin/

 

 

Information Openness Results in Singorojo Farmers Victory Over Their Land

1 August 2013

Singorojo Hamlet can be reached in more than three hours by motor vehicle from downtown Kendal, Central Java. Administratively, Singorojo Hamlet is in Limbangan District, Kendal Regency. This hamlet is very secluded and isolated because it is surrounded by thousand hectares of land owned by state and private companies based on cultivation rights (HGU) issued by the National Land Agency (BPN).

With more than 140 patriarchs who mostly work as tenant farmers, their lives are economically underdeveloped, which is ironic as they are surrounded by fertile land which is unfortunately owned by companies. What’s more unfortunate is that these thousand hectares of land that are planted with cocoa, rubber, bananas and others by companies are believed to belong to the farmers.

It is said that in order meet the high demand for agricultural products in Europe, the Dutch Colonial Government seized the land by evicting the locals without mercy. People of Singorojo Hamlet were some of the victims. They were evicted from their own land. They began their attempt to reclaim their rights to the land when Indonesia declared its independence, but their attempt was a false hope as after the Dutch left, their land was taken over by companies with HGU.

1998 reform was a momentum for many people to freely express their opinion and demand their rights. In Jomblang Singorojo, a group was established to demand their rights to their land. They started to take small steps by finding out how to reclaim their rights. As people that had lived under isolation, they realized it was not easy to realize their hope. There were many obstacles, such as the difficulty in convincing Jomblang Hamlet people to unite and intimidation from thugs paid by companies.

There was a turning point when Law No. 14/2008 about Public Information Openness (UU KIP) was enacted. The law guarantees people access to information and requires local governments, including the BPN to provide information for the people’s interest. The lack of transparency of land ownership became a problem when Jombang Hamlet people demanded their rights. With accompaniment from PATTIRO, Jomblang Hamlet people’s efforts to demand their land rights are carried out systematically.

From a series of Focus Group Discussion (FGD), it was finally agreed to from Community Center (CC) as a platform for people of Jomblang Hamlet in fighting for their land rights. The Community Center, which is also called Singorojo Farmers Community (PMPS), aims to fight for the land owned by companies with HGU.

PMPS is also equipped with organizational structure as a tool to carry out its task. PMPS consists of the entire community of Jomblang Hamlet which is important as it shows that PMPS is the only community organization of Jomblang Hamlet that is accepted by all. In the end, the community in PMPS became they key of success in demanding their rights over their land.

In order to organize their work in demanding their rights, PMPS had a regular meeting once a week. The meeting usually consisted of praying together to the Almighty God to avoid frictions between members. During the meeting, they discussed various things, such as information from inside or outside of the organization. The discussion was conducted to determine the direction of the organization’s strategy so that they would not be affected by rumors.

Before making reports to BPN, PMPS made sure the information for land dispute advocacy, such as history of land, proof of heritage and documents were complete. According to Article 27 of Agrarian Law No. 5/1960, right of ownership can be removed if land is taken over by the state, right is evoked based on article 18, land is voluntarily given by the owner, land is abandoned, or land is destroyed.

This information is used as basis for PMPS in making reports and asking for information to BPN. From this information, PMPS made a strategy for advocacy. The first step was to make minutes of the condition of the disputed land. It was stated that companies planted cocoa, bananas, cloves and others after replacing rice, corns and other plants planted by the people.

In fact, from 250 hectares of land owned by companies, only 10 percent was cultivated by companies. In 2008, the people secretly submitted Notification of Tax Due (SPPT) through Singorojo Village Chief of around 20 hectares of land. At that time, there was a government’s program about land distribution. PMPS’ next strategy was making a written report about the condition of the uncultivated land to BPN.

After conducting field investigation, BPN finally recommended that the 40-hectare land to be distributed to the people of Jomblang Hamlet.

http://en.kebebasaninformasi.org/2013/08/01/keterbukaan-informasi-berbuah-reklaiming-untuk-petani-singorojo/

The Difficulties in Seeing Migrant Workers Information in Cirebon

26 November 2013

Dissemination of Public Information Openness Law (UU KIP) is several regions seems lavish and glamorous, but is the large spending of government’s budget for those activities accompanied with the implementation? Apparently not.

It was proved by Jingga Media Cirebon activist Ahmad Rovahan who used UU KIP to find migrant workers in Cirebon region.

During the initial process, the regional government turned out to be not prepared to implement public information openness. It can be seen the lack of website. Out of four regions (Cirebon, Indramayu, Kuningan and Majalengka), only two regions that already have a website. Disappointingly, some regions still use free websites or blogs for their official websites.

Moreover, the Cirebon Manpower and Transmigration Agency does not have Information and Documentation Management Official (PPID). Rovahan who had asked for information at the agency found that the employees there did not even know about PPID. The response towards requests for information is also unsatisfactory.

“Another challenge was when I asked for information from agencies in other regions, the address of the agency was not clear,” said Rovahan.

http://en.kebebasaninformasi.org/2013/11/26/susahnya-mencari-informasi-buruh-migran-di-cirebon/