Home / Daerah (page 10)

Daerah

IBC Minta 59 Dokumen Publik, Tak Dipenuhi KPU Sulsel

Selfie-dilarang-dibilik-suara-480x320

Jakarta,-Indonesia Budget Center (IBC) telah melayangkan 17 permintaan informasi baik berupa dokumen dan keterangan penyelanggara kepada Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Hasilnya, sebanyak 59 dokumen tidak diberikan. Dokumen yang diberikan informasi-informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Hal itu dikemukakan peneliti IBC Affan Nasir sebagaimana dilaporkan koran Fajar, Minggu 29 Juni 2014. Menurut Affan dari permintaan dokumen itu, ketika meminta transparanasi pengadaan logistik …

Read More »

IBC Nilai Biaya Pemilu di Sulsel Boros

pemilu11

Jakarta,-Indonesia Budget Center (IBC) menilai penyelenggaraan pemilihan umum di Sulawesi Selatan cenderung boros. Dalam penelitian IBC, ditemukan kegiatan pemilu yang dianggarkan berlebihan. Penilaian IBC tersebut, sebagaimana disiarkan surat kabar Fajar, Sabtu, 28 Juni, setelah dilakukan penelitian selama empat bulan di daerah tersebut. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumen pendukung. Peneliti IBC Roy Salam menyebutkan, tahun ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) …

Read More »

Lima Anggota KIP Papua Dilantik

kip papua

Jayapura,- Lima anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Papua  periode 2014–2018, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen, di Sanana Krida Kantor Gubernur Papua-Jayapura, Rabu (18/6) Kelima komisuoner KIP Papua itu adalah Armin, Hans Nelson Paiki, Adriani Wally, Petrus Yorammambai, dan Joel Betuel Agaki Wonda. Pelantikan kelima anggota KIP Papua itu disaksikan oleh Wakil Ketua …

Read More »

Masyarakat Sipil Desak Pemprov Kalbar Bentuk Komisi Informasi

Gubernur Kalbar Cornelis

Sejumlah masyarakat sipil mengirimkan surat ke gubernur dan DPRD Kalimantan Barat untuk segera membentuk Komisi Informasi. Yudith E Vitranilla, salah satu pengirim surat berharap agar Gubernur Kalbar dapat segera melanjutkan proses pembentukan Komisi Informasi yang sempat terhenti atau memulai dari awal proses pembentukannya. Pengiriman surat tersebut sebagai langkah prosedural untuk upaya hukum Gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit, apabila Pemerintah Daerah tetap …

Read More »

Dua Bulan Lagi Dokumen Tata Kota DKI Akan Dibuka

Tata Kota DKI jakarta

Jakarta,-Dalam dua bulan ke depan, rencana penataan dan pembangunan ibu kota bisa diakses warga melalui aplikasi di telepon pintar. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta menargetkan semua data itu dapat diakses siapa pun dan di mana pun dengan mudah. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, Rabu, (18/6) sebagaimana dikutip kompas Kamis (19/6), mengatakan sudah mengintruksikan hal …

Read More »

KI Kaltim Dorong Lembaga Daerah Transparan

KI KALtim

Samarinda – Komisi Informasi Kalimantan Timur (Kaltim), Eko Satiya Hushada menegaskan, pihaknya akan terus mendorong lembaga-lembaga di Provinsi Kalimantan Timur untuk transparan sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Eko juga menilai, transparansi yang dibangun juga turut mendorong pelaksanaan pemerintahan yang jujur, bersih dan anti korupsi. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia …

Read More »

Komisi Informasi Sulteng, Sukses Terapkan PerKI Pemilu

KI Kalteng

Jakarta – Komisi Informasi Sulteng berhasil menyelesaikan sengketa informasi pemilu antara Pemohon dari Partai Nasdem Provinsi Sulteng dan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng, pada Rabu (21/5). Pemohon meminta agar KPU Sulteng memperlihatkan form C1 Plano. Dalam sidang yang berlangsung sehari itu, Majelis yang diketuai Abas Rahim dengan anggota Salman Hadianto dan Isman memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk kategori …

Read More »

MaTA: Pelayanan Informasi Penyelenggara Pemilu di Aceh Perlu Dibenahi

MaTA

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan kondisi keterbukaan informasi di provinsi Aceh, khususnya terkait penyelenggaan pemilu pada Rabu, 11 Juni mendatang. Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan MaTA, Baihaqi mengatakan pihaknya telah melakukan belasan permintaan informasi ke Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh dan  Bawaslu Aceh, yang dilakukan atas nama pribadi dan aktivis LSM. Namun, hasilnya,  hanya …

Read More »

Jumaidi: Kampus Tak Terbuka, itu Berarti Bebal

unram2

Mahasiswa Universitas Negeri Mataram Fakultas Hukum semester VIII bernama Jumaidi meminta tiga 4 hal ke kampusnya sendiri. Yakni laporan pelaksanaan pembangunan rumah sakit tahun 2010-2012, laporan pengelolaan SPP 3 tahun terakhir, laporan pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kampus (JPKMK), dan pengelolaan denda 10 % SPP mahasiswa yang telat bayar selama 3 tahun terakhir. Laporan yang sejatinya dibuka tanpa diminta tersebut …

Read More »

PN Mataram Menangkan KI dan Suhardi atas Partai Golkar

pengadilan mataram

Jakarta –Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram mengeluarkan putusan menolak gugatan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat, Komisi Informasi Pusat, dan Suhardi. Pada Sidang Pembacaan Putusan (8/5) membuat Usep Syarif Hidayat, Kuasa Hukum DPD Partai Golkar tersebut, tertunduk lemas. Berbeda dengan raut muka Usep, Suhardi dan tim Pengacara KI tampak Sumringah dengan …

Read More »

Perguruan Tinggi Seharusnya Jadi Mercusuar Keterbukaan Informasi

unram2

Jakarta,- Provincial Coordinator Pusat Telaah dan Informasi  Regional (PATTIRO) Nusa Tenggara Barat, Hendriadi, menegaskan, perguruan-perguran tinggi di Indonesia seharusnya menjadi mercusuar terdepan dalam keterbukaan informasi kepada publik (mahasiswa dan mahasiswi). “Tapi, sangat disayangkan orang-orang terdidik di perguruan tinggi tersebut ternyata tidak terbuka kepada mahasiswanya sendiri,” katanya kepada kebebasaninformasi.org melalui telpin, Selasa (6/5). Ia menyatakan seperti itu setelah mendampingi Jumaidi yang …

Read More »

Komisi Informasi NTB Menangkan Jumaidi Atas Unram

unram2

Mataram- Senin, 5 Mei 2014 menjadi hari yang menyenangkan bagi Jumaidi. Pasalnya Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB memutuskan agar Universitas Mataram (Unram) memberikan informasi yang dimintanya beberapa bulan yang lalu. Sidang PSI yang dihadiri Jumaidi (selaku pemohon) dan Lalu Saefuddin (selaku kuasa hukum Unram) dan beberapa aktivitas mahasiswa Unram serta wartawan ini berlangsung sekitar jam 09.30 WITA dan berakhir jam …

Read More »