Home / Daerah (page 25)

Daerah

Menggugat Ketertutupan Badan Publik

Rabu 02/06/2010 – M. Yamin Panca Setia Sejumlah aktivis organisasi sipil yang bergerak dalam pemantau pendidikan mendatangi Komisi Informasi Pusat (KIP). Mereka mengadukan soal keengganan sejumlah pejabat di instansi pendidikan dalam memberikan informasi terkait penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara. “Kami khawatir pengelolaan anggaran yang sangat besar di Kementerian Pendidikan Nasional hingga dinas pendidikan di daerah, perguruan tinggi …

Read More »

Komisi Informasi Pusat, Belajar dari Daerah

Selasa 25/05/2010 – Sumber: www.inilah.com Oleh: Abdul Rahman Ma’mun 18/05/2009 – 06:21 DPR RI telah mengukuhkan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa 12 Mei 2009. Setelah resmi dilantik melalui Keputusan Presiden (Keppres), KIP kelak akan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apa saja agendanya? Banyak kalangan yang masih asing dengan komisi ini. Padahal, keterbukaan …

Read More »

Jangan Tunda Keterbukaan Informasi!

Rabu 12/05/2010 – Oleh Agus Sudibyo Sebuah kelaziman dengan mudah kita jumpai di masjid- masjid Indonesia. Pada awal prosesi ibadah shalat Jumat, seorang pengurus masjid maju ke mimbar, lalu mengumumkan kepada jemaah berapa sumbangan dari hamba Allah yang terkumpul seminggu terakhir, digunakan untuk apa saja, dan berapa saldo yang tersisa. Entah bagaimana awalnya dan siapa yang memelopori, mayoritas masjid di …

Read More »

Era Keterbukaan Informasi, Siapkah?

Rabu 12/05/2010 – Kamis, 18 Februari 2010 www.mediaindonesia.com Oleh: Tantowi Yahwa (Anggota Komisi I DPR) Memasuki awal 2010, sebuah era baru akan dimulai. Dalam waktu tiga bulan ke depan, setelah pada 1999 keran kebebasan pers dibuka dengan terbitnya UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999, tahun ini (tepatnya Mei 2010), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU …

Read More »

Menagih Keterbukaan Informasi

Selasa 11/05/2010 – Jum’at, 07 Mei 2010 | 01:49 WIB Mestinya lembaga-lembaga publik tidak menganggap enteng pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mulai awal bulan ini. Kelambanan para pejabat publik menyiapkan layanan informasi secara terbuka tak hanya akan mengecewakan masyarakat. Mereka juga bisa terkena sanksi pidana bila melalaikan kewajiban ini. Sikap yang meremehkan UU No. 14/2008 itu terlihat dari ketidaksiapan mereka …

Read More »

Rahasia Negara / Klasifikasi Informasi

Kamis 06/05/2010 – Rahasia Negara / Klasifikasi Informasi A Hasnan Habib Catatan ringkas untuk seminar  RUU Kebebasan Informasi vs RUU Rahasia Negara Jakarta, 24 Oktober 2002 Di Beberapa Negara Konstitusi Merupakan Dasar dari Rahasia Negara Art. 1 Sect. 5 Konstitusi AS secara eksplisit memberi wewenang adanya rahasia pemerintah dengan rumusan “Each House shall keep a journal of its proceedings, and …

Read More »

Dukungan ICT untuk Layanan Informasi Publik

29 Jan 07 – Dukungan ICT untuk Layanan Informasi Publik Warta Pengawasan, 8 Desember 2006 “..Media dan kebebasan informasi merupakan salah satu alat untuk memerangi korupsi (anticorruption Tools)…” Oleh: Daryanto*) Bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri terpenting dalam negara demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government). Inilah kalimat awal RUU KMIP (Rancangan …

Read More »

Kebebasan Informasi dan Pembatasan Rahasia Negara

27 Jan 07 – Kebebasan Informasi dan Pembatasan Rahasia Negara Harkristuti Harkrisnowo Komisi Hukum Nasional, Desember 2003 Kebebasan atas informasi yang kini tengah diupayakan agar diatur dalam perundang-undangan, merupakan suatu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, sehingga merupakan suatu constitutional rights sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945 (yang merupakan cerminan pasal 19 ICCPR), yang berbunyi: “…….setiap orang berhak …

Read More »