Home / Daerah (page 3)

Daerah

KNPI Demands Openness from BKD

30 October 2016 West Bangka – Zulfitri Ramli, chairman of the West Bangka chapter of the National Committee of Indonesian Youth (KNPI), lamented Regional Employment Agency (BKD) head Ismanto’s refusal to comment on the plan to auction the position of Regional Secretary. According to Zulfitri, the announcement regarding the auction has been published in several media. Zulfitri continued that as …

Read More »

Ambon City Journalists Discuss UU KIP Implementation

6 January 2013 Journalists from various media in Ambon City discussed implementation of Law No. 14/2008 about Public Information Openness (KIP) in bureaucracy in Maluku and establishment of Maluku Information Commission (KI) on Monday (5/1/2015). The discussion that was held by the Tifa Damai Maluku Institute (ITDM) and the Regional Research and Information Center (PATTIRO) resulted in four proposals, including …

Read More »

KPKNL Sues KI Ruling to PTUN

17 July 2014 Palangkaraya – The Palangkaraya State Asset and Auction Service Office (KPKNL) has appealed for the Central Kalimantan Information Commission’s (KI) decision to order KPKNL to provide information on names and addresses of auction buyers on 8 March 2004. KPKNL also sued KI’s ruling to the Palangkaraya Administrative Court (PTUN) Central Kalimantan KI chairman Satriadi said KPKNL’s lawsuit …

Read More »

Sukamanah Village Becomes the Best Village in West Java due to Openness

24 October 2013 After going through administrative selection, Sukamanah Village at Megamendung District was eventually nominated in the 2013 West Java Village/Sub-District Competition. Bogor Regency government assistant Rudi Gunawan said the Bogor Regency has been improving from year to year as a result of intensive and continuous development efforts in various fields. “In Human Achievement Index (HAI), Bogor Regency achieved …

Read More »

Para Sekdes Se Kabupaten Ikuti Bimtek PPID Desa

Sumbawa Besar–Untuk mengefektifkan peran dan fungsi PPID Desa di Kabupaten Sumbawa, Komisi Informasi Provinsi NTB bekerjasama dengan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa menggelar Workshop/Bintek PPID Desa Tahun 2017 di aula Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (09/05/2017). Peserta Bimtek tersebut merupakan para Sekretaris Desa (Sekdes) se Kabupaten Sumbawa. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Najamuddin Amy, …

Read More »

Sekolah Integritas Kupas Keterbukaan Informasi Publik

VALORAnews – Peserta Sekolah Integritas, mengupas persoalan Keterbukaan Informasi Publik, Rabu (26/4/2017). Dua pemateri dihadirkan yakni Komisioner Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi dan Arbein dari Foini Jakarta. Sesi ini diikuti antusias oleh calon kader yang dididik sebagai penebas koruptor itu. “Keterbukaan informasi merupakan cara preventif, mencegah tumbuh suburnya praktek korupsi di negara ini,” ujar Adrian di Kelas Sekolah Integritas, di …

Read More »

Masjid Al Karomah Jember, Terapkan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis IT

JEMBER, (suarajatimpost.com) – Masjid Al Karomah yang beralamat di Perumahan Sumbersari 1, Kelurahan Kranjingan, Jember, salah satu dari ribuan masjid yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan menggunakan kecanggihan teknologi website. Sehingga, jamaah sekitar merasa terbantu dan puas. “Masjid Al Karomah ini merupakan Masjid yang berada di tengah kompleks umum perumahan Sumbersari 1 Keluruhan Kranjingan, Jember, yang mencoba menerapkan metode transparansi. …

Read More »

KI NTB Kawal Keterbukaan Informasi Publik di Pilkada

MATARAM–Komisi Informasi NTB (KI NTB) bersama Komisi Pemilihan Umum NTB (KPU NTB) menyepakati Perjanjian Kerjasama Keterbukaan Informasi Pemilu/Pemilukada. Penandatanganan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Komisioner KI NTB, KPU NTB, KPU Kabupaten dan Kota, Kepala SKPD, Pimpinan Partai Politik dan FKPD. Acara dilaksanakan di Hotel Lombok Raya, kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi NTB H. Rosyiadi Sayuti, menyatakan perjanjian kerjasama ini  …

Read More »

Rapat Kerja PPID UM Dengan Topik Keterbukaan Informasi Publik

Malang-Dalam rangka sosialisasi keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Malang (UM) mengadakan rapat kerja. Rapat yang dihadiri 65 orang terdiri dari Dekan, para Wakil Dekan I, para Kabag dan Kasubag TU, serta para Staf Pembantu PPID dilingkungan UM ini dilaksanakan pada 29 Maret 2017 bertempat di Ruang Sidang Senat dan Aula Utama Gedung A3 Lantai …

Read More »

Lampung Barat Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi, Mukhlis Basri Terima Kasih kepada Para Staf Pemkab

Mukhlis Basri. Sumber: Lampost.co

BANDARLAMPUNG— Bupati Lampung Barat Muklis Basri mengaku bangga dan bersyukur karena Kabupaten Lampung Barat terpilih sebagai kabupaten dengan peringkat keterbukaan informasi terbaik tahun 2016. “Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih pada jajaran staf saya sehingga Kabupaten Lampung Barat meraih peringkat satu keterbukaan informasi. Ini artinya mereka sudah melaksanakan keterbukaan informasi. Sudah saya instruksikan dari dahulu jika berhadapan …

Read More »

Bojonegoro Ikut Deklarasi Pemerintah Terbuka di Paris

open-goverment-indonesia-kebebasan-informasi

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur mewakili Indonesia, mengikuti deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT-OGP) atau Pemerintah Terbuka di Paris, Prancis, pada 7-9 Desember 2016. Di acara yang dihadiri 75 Negara itu, Bojonegoro juga dipercaya menjadi pemimpin diskusi panel terkait prinsip Pemerintah Terbuka. Pembukaan KTT-OGP menjadi acara puncak tahunan penggiat Pemerintah Terbuka di seluruh dunia. Sekitar 3000 …

Read More »

Pemprov DKI dinilai tak transparan soal dana CSR sampai reklamasi

pemprov-dki-dinilai-tak-transparan-soal-dana-csr-sampai-reklamasi

Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi melayangkan surat permohonan data dan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait transparansi pengelolaan pemerintahan. Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tim yang beranggotakan masyarakat, mahasiswa dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) ini meminta pemprov DKI lebih …

Read More »