Home / Daerah (page 4)

Daerah

Minim Transparansi, Riau Rawan Korupsi

Cegah Pungli dengan Transparansi

PEKANBARU - Kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam keterbukaan informasi publik masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan skor keterbukaan informasi yang dilakukan di seluruh daerah provinsi Riau yang berada di bawah angka 25 persen. Rendahnya keterbukaan informasi publik ini, menurut kajian Fitra, menjadi alasan bagi Riau menjadi daerah rawan korupsi, yang …

Read More »

Pemprov DKI Diminta Terbuka Soal Dana CSR

pemprov-dki-dinilai-tak-transparan-soal-dana-csr-sampai-reklamasi

Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi mengajukan surat permohonan data dan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pemprov DKI terkait transparansi pengelolaan pemerintahan. Salah satu data yang diminta ialah soal penggunaan dana-dana operasional, serta dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang diterima Pemprov DKI Ketua Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi Mustolih Siradj mengatakan, surat …

Read More »

PPID Award Kulonprogo, Hadiah bagi Badan Publik yang Terbuka

penghargaan-ppid

Kulonprogo – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kulonprogo menggelar PPID Award 2016. Gelaran itu untuk memotivasi badan publik di tingkat pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam menerapkan keterbukaan informasi sesuai Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008. Penghargaan diberikan kepada lima PPID Pembantu. PPID Pembantu Terbaik yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Kecamatan Girimulyo, Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dan UMKM. Penyerahan penghargaan …

Read More »

Penggunaan Anggaran Kampanye Harus Dikawal

Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendriyan (kanan),saat kesepatan untuk transparansi anggaran pilkada. (Foto:Dok.Lampost)

  Bandar Lampung – Transparansi penggunaan anggaran, baik oleh pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maupun pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, selama masa pelaksanaan Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) harus terus dikawal penggunaannya. Di lima kabupaten, di Provinsi Lampung, yang menggelar Pilkada serentak pada 2017 telah disepakati bersama batasan dana kampanye sebesar Rp …

Read More »

Kisruh BIJB, Pemprov Jabar Harus Buka Dokumen Penetapan Harga Lahan

Warga Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka menduduki sawah untuk menolak pengukuran lahan Bandara Internasional Jawa Barat, Kamis, 17 November 2016./DOK. KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Bandung – DPD Pemuda Tani HKTI Jawa Barat (Jabar) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan pengembang tertutup dalam rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar. Ketidakterbukaan ini merupakan sumber utama dari kiruh yang berlarut-larut di masyarakat hingga berujung bentrokan antara warga dan aparat kepolisian. “Pangkal masalah sebetulnya sederhana. Petani meminta Pemprov Jabar …

Read More »

KI Babel Terima Laporan Hasil Penelitian Tim BPPKI Kemenkominfo

kid-babel_20161117_214127

BANGKA — Komisi Informasi (KI) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menerima rombongan Tim Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), Kamis (17/11/2016). Ketua KI Babel Rikky Fermana beserta staf menyambut tim peneliti BPPKI Kemenkominfo RI yang dipimpin oleh Felix Tawaang. Dalam kesempatan tersebut, Felix Tawaang menyampaikan hasil laporan penelitiannya terkait aspirasi dan …

Read More »

Anugerah Pemeringkatan KI Lampung Memasuki Tahap Final

KIP

Bandar Lampung – Anugerah Pemeringkatan yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung sudah dalam tahap finalisasi, yakni terkait penilaian atas implementasi keterbukaan informasi di seluruh badan publik se-Provinsi Lampung tahun 2016. Ketua panitia pemeringkatan, As’ad Muzzammil yang juga Wakil Ketua KI Lampung mengatakan penilaian mencakup empat poin, yaitu ketaatan badan publik dalam menyediaan, mengumumkan, melayani dan mengelola informasi di lingkungan …

Read More »

Masyarakat Minta Pemkot Samarinda Terbuka dan Transparan

ilustrasi foto: antara

Samarinda – Masyarakat Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 30, Carolus Tuah, Pemkot Samarinda tidak maksimal dalam melaksanakan amanat UU KIP, bahkan terkesan sangat tertutup. Ia memberi contoh dalam hal transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selama ini …

Read More »

KPU Harus Pro Aktif Terhadap Warga yang Terdampak Relokasi

Foto: sp.beritasatu.com

KebebasanInformasi.org – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno, mengungkapkan, belum lama ini pihaknya mendapat komplain dari warga Kampung Akuarium yang terdampak relokasi terkait permintaan data dan informasi. Komplain tersebut berbuntut sengketa di Komisi Informasi. “Ada masyarakat yang komplain, mereka meminta informasi daftar pemilih di Kampung Akuarium. Itu sudah diberikan tapi karena alamatnya tidak jelas, kami kirim lewat pos, …

Read More »

Batasan Dana Kampanye Rp 203 Milyar, KPU DKI Harapkan Peserta Pilkada Jujur dan Terbuka

Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos dalam sebuah diskusi di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2016) (Foto: Kompas.com)

KebebasanInformasi.org – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta resmi menetapkan batasan dana kampanye, yang boleh digunakan setiap pasangan calon (paslon) gubernur dan calon wakil gubernur, pada Pilkada 2017 sebesar Rp 203 milyar. Angka tersebut lebih besar dari yang ditawarkan sebelumnya, yakni Rp 93 milyar. Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Sosialisasi, Betty Epsilon Idroos, menjelaskan, batasan dana ini merupakan angka moderat …

Read More »

Titi Anggraini: Seharusnya KPU DKI Tentukan Batasan Dana Kampanye Sejak Awal Tahun

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno

KebebasanInformasi.org – Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 berlangsung dari 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017. Sehari sebelum masa kampanye dimulai, yakni 27 Oktober 2016, seluruh pasangan calon (paslon) wajib menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing. Setelah itu, KPU segera mengumumkan LADK tersebut kepada publik. Namun ada yang unik dalam …

Read More »

Cagub dan Cawagub DKI Diminta Jalankan UU KIP

c84181e7241b4012ee5353cb07ee3a5e

Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta bersama Ombudsman RI menggelar acara pengukuhan komitmen bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dengan tema mewujudkan Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016). Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Gede Narayana mengatakan, acara ini digelar dengan tujuan agar calon gubernur dan …

Read More »