Daerah

Titi Anggraini: Seharusnya KPU DKI Tentukan Batasan Dana Kampanye Sejak Awal Tahun

KebebasanInformasi.org – Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 berlangsung dari 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017. Sehari sebelum masa kampanye dimulai, yakni 27 Oktober 2016, seluruh pasangan calon (paslon) wajib menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing. Setelah itu, KPU segera mengumumkan LADK tersebut kepada publik. Namun ada yang unik dalam …

Read More »

Cagub dan Cawagub DKI Diminta Jalankan UU KIP

Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta bersama Ombudsman RI menggelar acara pengukuhan komitmen bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dengan tema mewujudkan Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016). Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Gede Narayana mengatakan, acara ini digelar dengan tujuan agar calon gubernur dan …

Read More »

NTB Jadi Provinsi Pertama Terapkan Desa Benderang Informasi Publik

Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memproklamirkan diri sebagai provinsi pertama yang mencanangkan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Jhon Presley mengatakan, NTB provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan BDIP. “Konteks keterbukaan informasi adalah adanya komitmen pemimpin, meyakini dengan keterbukaan akan membantu kita menjalankan tugas dan fungsi,” ujarnya dalam pencanangan BDIP di Hotel Lombok Raya, …

Read More »

Greenpeace Anggap Putusan KI Pusat Kemenangan Publik

JAKARTA – Greenpeace Indonesia menganggap putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang mengabulkan gugatan mereka soal keterbukaan informasi mengenai peta dan data geospasial hutan Indonesia merupakan kemenangan publik. Kiki Taufik, perwakilan Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulisnya mengatakan, putusan tersebut membuat masyarakat yang selama ini terpapar asap kebakaran hutan dan lahan bisa bernafas lega. “Ini adalah kabar gembira bagi keterbukaan dan perlindungan …

Read More »

YARA Minta Komisi Independen Pemilihan Abdya Bentuk PPID

Blangpidie – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Komisi Independen Pemilihan setempat untuk lebih transparan dalam mengelola informasi setiap tahapan pilkada di Abdya. Berkenaan dengan hal itu, YARA meminta Komisi Independen Pemilihan Abdya untuk membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang senantiasa bertanggung jawab untuk mengelola informasi publik pada ranah Komisi Independen Pemilihan. “Agar …

Read More »

Keterbukaan Informasi Publik Mampu Cegah Pungutan Liar

Pekanbaru – Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada prinsipnya mampu mencegah Pungutan Liar (Pungli) yang kini merajalela. Namun instansi atau lembaga seperti sengaja tidak memberikan informasi untuk melindungi terjadinya Pungli. Padahal KIP setidaknya dapat meminimalisir upaya Pungli di instansi atau lembaga pelayanan publik, karena serba terbuka dan transparan. Hal …

Read More »

Plt Kepala Dispenda Riau: Dispenda Riau Masih Tertutup

Pekanbaru – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau mengatakan saat ini sedang mencoba mengubah pola pikir para pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang dipimpinnya. Ini dikatakan oleh Plt Kadispenda Provinsi Riau, Masperi, di kantor Gubernur Riau, Rabu (19/10/2016). “Kita sedang mencoba mengubah pola pokir di Dispenda, yang selama ini sepertinya tertutup,” kata Masperi. …

Read More »

Penjelasan kampus di Kaltim dugaan pungli Rp 3,9 juta per mahasiswa

Samarinda – Dugaan pungutan liar (pungli) pada program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mencuat dan menjadi perbincangan masyarakat. Meski membantah dugaan pungli, pihak fakultas mengakui belum menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang dihimpun mahasiswanya, selama tiga tahun terakhir ini. Pihak fakultas memastikan akan memberikan data dan informasi penggunaan uang mahasiswanya, bagi pihak yang meminta, mengacu pada …

Read More »

Ketua KNPI Babar Minta Kepala BKD Terbuka Soal Informasi Publik

Babar – Ketua KNPI Bangka Barat (Babar), Zulfitri Ramli, menyayangkan sikap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Ismanto, yang enggan berkomentar terkait rencana lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Menurut Zulfitri, pengumuman terkait kriteria lelang jabatan Sekda Babar, telah terpampang dan terpublikasi di sejumlah media massa, Senin (24/10/2016). Sebagai pejabat publik, lanjut Zulfitri, Ismanto semestinya mengedepankan keterbukaan informasi publik (KIP) sebagaimana diatur …

Read More »

KI Kabupaten Pamekasan Belum Terbentuk, Dana Rp 130 Juta Dikembalikan

Pamekasan – Kabupaten Pamekasan merupakan satu dari sekian daerah di Jawa Timur yang belum memiliki Komisi Informasi. Padahal, beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan, Mohammad Zakir, mengatakan, belum terbentuknya KI Kabupaten Pamekasan hingga sekarang ini karena Pamekasan tidak memiliki peraturan daerah (Perda) sebagai landasan hukumnya. “Selama Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) …

Read More »

Sumsel Masuk 10 Besar Keterbukaan Informasi Publik

Pelmbang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan memaparkan potensi sumber daya alam pada peserta Rakornas VII Komisi Informasi se-Indonesia 2016 di Griya Agung Palembang, Rabu (26/10/2016). “Sumber daya alam Sumatera Selatan sangat luar biasa karena memiliki batubara, gas alam, minyak bumi, panas bumi, dan coalbed methane. Selain dikenal memiliki kekayaan alam, Sumsel juga berpengalaman sebagai daerah penyelenggara even-even internasional. Salah …

Read More »

KI Kaltim Minta Perguruan Tinggi Jadi Barometer Keterbukaan Informasi Publik

Samarinda – Universitas Mulawarman (Unmul), Samairnda, Kalimantan Timur (Kaltim), diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen (MM) sebesar Rp 3,9 juta. Pungutan ini sudah terjadi selama enam tahun. Pihak kampus terindikasi tidak dapat mempertanggungjawabkan himpunan dana yang dikalkulasi mencapai Rp2,5 miliar tersebut. Data itu terungkap dalam sidang putusan Komisi Informasi (KI) Kaltim, yang digelar Selasa, (25/10/2016), dengan …

Read More »