Home / Editorial

Editorial

Memberantas Korupsi dengan Budaya Transparansi

korupsi

Hari ini, 9 Desember 2014, diperingati sebagai hari anti korupsi dunia. Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo direncanakan akan menghadiri perayaan hari anti korupsi sedunia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Yogjakarta 9-11 Desember 2014. Momentum hari anti korupsi seharusnya dimanfaatkan untuk berbenah dan mengevaluasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara terminologi, korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” dari …

Read More »

Menagih Janji Pelayanan Informasi, KPU RI

KPU

Hasil uji akses Indonesian Parliamentary Center (IPC) membuka mata publik terhadap KPU, betapa pelayanan informasi publik di lembaga penyelenggara pemilu ini, masih di bawah standar UU Keterbukaan Informasi Publik. Dari 40 permintaan informasi, hanya 7 permohonan yang dilayani. 7 Permohonan tersebut diajukan melalui surat dan permohonan secara lisan (langsung). Pembelajaran dari proses ini adalah: 1. Ada dua sarana permohonan yang …

Read More »

Selamat Memilih Presiden Baru

19pemilu2014-logo

Ada 3 momentum yang menarik perhatian publik, beberapa hari ini. Ramadhan, pilpres, dan piala dunia. Pilihan publik terhadap awal Ramadhan dan tim favorit piala dunia, berbeda-beda. Tapi, coba lihat di dunia nyata dan maya, efek perbedaan itu, kalah dahsyat dari efek perbedaan pilihan terhadap capres-cawapres. Sepanjang sejarah Indonesia, inilah Pilpres yang paling banyak menyedot emosi publik. Berbagai kalangan, ikut ambil …

Read More »

Presiden Baru & “Thailand-isasi” UU KIP

111222050637-book-club-story-top

Sungguh, kita membutuhkan Presiden yang memiliki visi mewujudkan pemerintahan yang transparan. Selain hak, informasi publik akan mempermudah terwujudnya pemenuhan hak-hak ekosob warga Negara. Asumsinya, dengan baiknya ketersediaan dan pelayanan informasi publik, warga akan terpicu untuk mendapatkan haknya. Di sisi lain, birokrasi relatif berhati-hati dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, karena publik punya informasi memadai terhadap semua proses tersebut. Lalu pertanyaannya, dari …

Read More »

Keterbukaan Partai Politik, Retorika Belaka

Little_lamp_in_dark_room

Editorial. Entah, pepatah atau peribahasa apa yang pas untuk menggambarkan perilaku seperti ini; membuat aturan lalu mengkhianatinya sendiri. Kira-kira, begitulah gambaran bagi sebagian besar partai politik saat ini. Tapi sudahlah, berhalus-halus kata lewat aneka majas ala bahasa Indonesia, kadang mengalpakan kita ada makna sesungguhnya. Langsung saja, jika mengacu pada terminologi hadits, maka “munafik” adalah istilah yang tepat untuk perilaku di …

Read More »

Buka Informasi Publik Untuk Buruh Migran!

buruh migran

Hak atas informasi atau hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan infromasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi di dalam negara demokrasi memegang peranan penting dalam membangun partisipasi warga dan mendorong pemerintahan yang demokratis, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab. …

Read More »

Universitas Putera Batam, Di Ambang Batas Keberadaban

univ-putera-batam-ks-21-juli-2011-f-suprizal-tanjung-33-image

Sebanyak 11 mahasiswa dari Universitas Putra Batam, diwakilkan oleh Nampat Silangit, yang merasa bahwa nilai mata kuliah mereka telah direkayasa oleh pihak Universitas meminta pihak Universitas untuk memberi penjelasan atas nilai mata kuliah tersebut. Setelah proses perdebatan dan permintaan yang cukup panjang mengenai status informasi yang diminta oleh para mahasiswa ini, Komisi Informasi Kepulauan Riau memutuskan bahwa informasi tersebut merupakan …

Read More »

Belajar Dari Desa-Desa Di Majalengka

pendopo-majalengka

Menelusuri timur Jawa Barat, kita akan menemukan suatu daerah yang telah lama menjadi sentra penghasil atap genteng, Majalengka. Sekilas tidak ada yang istimewa dari kabupaten yang membentang dari utara ke selatan di timur Jawa Barat ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka dengan indeks 71,18 masih di bawah rata-rata IPM Propinsi Jawa Barat sebesar 73,19. Namun, jika kita telusuri lebih …

Read More »

Kepala Desa dan Lurah, Terbukalah!

Masyarakat-Desa-Fadoro-Bahili-yang-beraudiensi-ke-Bupati-Nias-Barat

Desa/kelurahan merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan birokrasi. Karena dekatnya arena, masyarakat seharusnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Di era pemerintahan modern, bukan zamannya lagi Kepala Desa atau lurah abai pada pengembangan tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan dan kebersamaan. Sayangnya transparansi desa/kelurahan masih menjadi …

Read More »

Mahasiswa dan Semangat Ketebukaan

Workshop Keterbukaan Informasi untuk Mahasiswa

  16 Mahasiswa yang hadir dalam diskusi “Mendorong Implementasi UU KIP di Kampus” yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sabtu (7/9/13) menuliskan, “Materi tentang UU KIP” adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Mereka berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah, Universitas Negeri Jakarta, dan Sekolah Tinggi Agama Budha (STAB) Nalanda Jakarta. Meskipun bukan mewakili gambaran seluruh …

Read More »

Saatnya Membuka Informasi Publik Dalam Pengelolaan Pasar

TA

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, lagi-lagi membuat orang tercengang. Keseriusanya menata pedagang kaki lima di Tanah Abang kini sudah mulai terlihat hasilnya. Jalan Kebon Jati yang dahulu dipadati oleh ratusan pedagang kaki lima kini terlahat bersih dan lancar dilalui sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, bahkan mobil-mobil besar. Sebelumnya banyak yang ketar-ketir atas rencana pria kelahiran solo ini untuk menata pusat …

Read More »

“Sistem Informasi” Dalam Survey Ombudsman, Perlu Dipertajam

pelayan berjalan 2

“Apakah di dalam unit layanan publik tersebut terdapat Sistem Informasi Pelayanan Publik (Baik Manual maupun Elektronik) yang memuat Standar Pelayanan unit pelayanan/kementerian tersebut?” Inilah salah satu pertanyaan yang diajukan Ombudsman saat mensurvey 18 Kementerian RI. Hasilnya? Cukup baik, ternyata 82,1 persen Kementerian menyatakan ada, sisanya 17,9 persen menyatakan tidak ada. Mengejutkankah? Sama sekali tidak. Coba baca sekali lagi, apa yang …

Read More »