Editorial

“Sistem Informasi” Dalam Survey Ombudsman, Perlu Dipertajam

“Apakah di dalam unit layanan publik tersebut terdapat Sistem Informasi Pelayanan Publik (Baik Manual maupun Elektronik) yang memuat Standar Pelayanan unit pelayanan/kementerian tersebut?” Inilah salah satu pertanyaan yang diajukan Ombudsman saat mensurvey 18 Kementerian RI. Hasilnya? Cukup baik, ternyata 82,1 persen Kementerian menyatakan ada, sisanya 17,9 persen menyatakan tidak ada.  Mengejutkankah? Sama sekali tidak. Coba baca sekali lagi, apa yang …

Read More »

Selamat Atas Terpilihnya Komisioner KI Pusat 2013-2017

“Selamat atas terpilihnya Komisioner baru KI Pusat,” itulah sebaris kalimat yang perlu kita sampaikan kepada tujuh komisioner baru Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) periode 2013 – 2017. Benar, ada catatan selama proses pemilihan ini, tertutupnya satu sesi penting yang perlu diketahui publik, yaitu pemilihan oleh para anggota Komisi I DPR RI, pasca uji kepatutan dan kelayakan. Namun, problem itu sesungguhnya …

Read More »

Kebocoran Data Verifikasi; Pentingnya Klasifikasi Informasi

Munculnya kontroversi kebocoran data verifikasi faktual yang dibawa oleh Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daniel Hutapea dalam sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai teradu menjadi pembelajaran penting bagi KPU. Sudah saatnya KPU memiliki sistem informasi dan dokumentasi sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik (UU KIP). Data …

Read More »

Hentikan Calon Komisioner Rendah Integritas

Masa jabatan komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan berakhir pada 2 Juni 2013. Pergantian komisioner KIP merupakan momentum yang menentukan nasib lembaga ini selama 5 tahun kedepan. Jika pansel meloloskan calon komisoner bermasalah, maka pansel punya andil dalam merusak masa depan lembaga KIP. Pansel yang dibentuk oleh pemerintah (cq. Kementrian Kominfo) terdiri dari 7 orang yang merepresentasikan pemerintah, akademisi, media …

Read More »

Meningkatkan Pelayanan Publik, Lewat Lelang Jabatan

“Wajib ikut seleksi. Apabila tidak mengikuti akan kehilangan jabatan secara struktural,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu. Ada yang semangat, ada juga yang pasrah dengan berita ini. Lelang jabatan ini adalah salah satu gebrakan Joko Widodo, yang sejak kampanye menjanjikan hadirnya Jakarta Baru di bawah kepemimpinannya. Pada Maret lalu, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi …

Read More »

Transparansi APBD Jakarta

Pekan lalu APBD DKI untuk 2013 akhirnya dicairkan. Setelah disetujui DPRD DKI pada akhir Januari 2013, perjalanan APBD tersebut ternyata masih cukup panjang di Kementerian Dalam Negeri. Setelah dari sana, APBD masih harus diproses lagi di DPRD beberapa hari, sebelum akhirnya diserahkan kepada gubernur DKI untuk diimplementasikan. Keterlambatan tersebut lebih disebabkan oleh masa transisi kepemimpinan yang baru, karena gubernur dan …

Read More »