Industri

Upaya Eliminasi BUMN sebagai Badan Publik

bni

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). “Peristiwa pertama adalah pengajuan Judicial Review(Uji Materi) terhadap UU Nomor 17 …

Read More »

DBH SDA Tidak Transparan Timbulkan Masalah

IDEA-PWYP

Jakarta – Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam selama ini informasinya tertutup. Oleh karena itu, wajar jika memunculkan banyak masalah. Sedikit masyarakat yang memantau. Demikian salah satu poin kesimpulan yang disampaikan oleh Wasingatu Zakiah pada seminar nasional “Pengelolaan Pendapatan Migas dan Pertambangan di Indonesia” di Jakarta (26/06). Peneliti IDEA Yogyakarta (Institute Development and Economic Analysis) tersebut telah menemukan lima …

Read More »

Laporan Perusahaan Migas ke EITI, Banyak Tak Lengkap

EITI2

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia menyebutkan, banyak perusahaan di sektor minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan mineral dan batubara yang beroperasi di Indonesia, tidak melengkapi pelaporan kepada lembaga EITI. Extractive Industry Revenue Specialist EITI, Ambarsari Dwi Cahyani mengungkapkan, perusahaan-perusahaan yang tidak melengkapi laporan ke EITI berpotensi dapat menurunkan iklim investasi yang buruk di mata dunia internasional. Dia menambahkan, …

Read More »

David W Brown: Penerimaan Pemerintah Lebih Besar dalam Laporan EITI 2009

ilustrasi www.eiti.ekon.go.id

  Jakarta (20/05) – Bulan Mei 2013 ini merupakan tenggat akhir bagi EITI Indonesia untuk menyerahkan laporannya ke EITI International. Laporan tersebut penting untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendorong transparansi penerimaan di sektor minyak bumi, gas dan pertambangan. Setelah laporan disubmit, maka Indonesia tinggal menunggu untuk mendapatkan status negara yang “patuh” terhadap EITI. David W Brown, Penasehat EITI Indonesia memberikan …

Read More »

Indonesia Duduki Peringkat 14 dalam Indeks Tata Kelola Sumberdaya

RGI

  Jakarta (16/05) – Indonesia menempati peringkat 14 dalam Indeks Tata Kelola Sumberdaya (Resources Governance Index/RGI). RGI merupakan salah satu index untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan dalam sektor minyak, gas dan pertambangan di 58 Negara. “Laporan ini sangat baik buat pemerintah. Kita bisa lebih jauh melihat apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah” ungkap Jajang Sukarna dari Kementerian Energi dan …

Read More »

Kontrak Konsesi Merupakan Informasi Publik

Mohamad Mova al-Afghani

Jakarta – (14/05) Sulitnya mengakses informasi kontrak antara pemerintah dan pihak ketiga mendorong para aktifis keterbukaan informasi meneliti lebih lanjut. Muhammad Mova, salah satu pegiat Freedom of Information Network Indonesia, menerbitkan Seri Anotasi: Pasal 11 (1) (e) tentang Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga. “Penelitian ini merupakan penelitian awal yang hasil dapat dijadikan panduan bagi Komisi Informasi dalam memutus sengketa …

Read More »

Lima Negara ASEAN Dorong Transparansi Industri Ekstraktif

ASEAN Forum on Natural Resources Governance

                Jakarta – Keterbukaan pada sektor industri ekstraktif sudah diwacanakan di tingkat ASEAN dengan mendorong Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Sejumlah negara telah berkomitmen untuk bergabung. Saat ini, lima  negara di Asia Tenggara yang telah mendiskusikan secara intensif mengenai EITI dengan berbagai level. Yaitu, Myanmar, Kamboja, Philiphina dan Vietnam.” Dalam hal ini, Indonesia mengambil langkah …

Read More »

PAM Dituntut Buka Isi Kontrak Kerjasama dengan Palyja-Aerta

PDAM Samarinda4

  Kontrak kerja sama antara PAM Jaya dengan dua konsorsium swasta, yaitu PT Palyja dan PT Aetra, dinilai telah merugikan negara dan masyarakat. Untuk itu, PAM Jaya didesak harus membuka kepada publik, isi kontrak kedua perusahaan tersebuttersebut. Muhammad Reza dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) mengatakan, sejak kontrak diteken pada 1997, tidak ada perbaikan berarti dalam hal layanan …

Read More »

DPRD Minta PDAM Samarinda Terbuka

PDAM Samarinda3

Laporan keuangan badan publik merupakan jenis informasi yang wajib disediakan setiap saat. Namun PDAM Samarinda dinilai abai terhadap hal ini. Dampaknya, publik tidak mengetahui kondisi PDAM yang ternyata sedang dalam keadaan “sakit. Sebagaimana diberitakan Kaltim Post, Komisi II DPRD Samarinda Angkasa Jaya menyayangkan sikap PDAM yang sejatinya terbuka soal tersebut supaya masyarakat bisa memahami. “Tapi kita tak tahu jika ada …

Read More »

Buruh Migran Indonesia di Hongkong Beraksi dengan UU KIP

Buruh

Diskusi menjadi hal yang sangat menarik bagi saya, apalagi temanya juga menarik. Kalau biasanya saya berdiskusi hanya dengan dua atau tiga orang, tidak lebih dari lima orang, kali ini saya mengikuti diskusi yang sangat menarik dengan hampir 20 orang. Minggu, 17 Februari 2013, bertempat di markas IMWU, kami melakukan diskusi tentang Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Diskusi menarik ini …

Read More »

EITI, Prakarsa Keterbukaan Industri Ekstraktif

EITI2

(Jakarta, KI) – Salah satu sektor strategis tumpuan ekonomi nasional adalah  industri ektraktif. Yaitu sektor industri yang bergerak di bidang minyak bumi, gas dan pertambangan. Meski telah dinyatakan oleh konstitusi sebagai sumber kekayaan yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat, akan tetapi pengelolaan industri ini masih relatif tertutup dan jauh dari jangkauan publik. Demikian pernyataan anggota koalisi …

Read More »

11 PERUSAHAAN PKP2B tak transparan soal pendapatan & pajak

JAKARTA: Sedikitnya 11 perusahaan pemilik Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) belum terbuka soal pendapatan maupun pembayaran pajak dengan belum diserahkannya laporan Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) hingga akhir bulan lalu. Data Sekretariat EITI yang diperoleh Bisnis menunjukkan terdapat 19 perusahaan batu bara yang belum menyerahkan laporan keterbukaan informasi itu, di antaranya adalah 11 perusahaan pemilik PKP2B. Sedangkan sisanya adalah …

Read More »