Industri

Dokumen Kontrak Proyek Pemerintah Bukan Rahasia

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah tak lagi menjadi dokumen rahasia, akan tetapi menjadi dokumen terbuka dan bisa diakses publik. Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Komisioner Sengketa Informasi Publik KIP Usman Abdhali Watik kepada Kompas, Rabu (6/6/2012) di Jakarta. Komisioner KIP itu, Senin (4/6/2012), memimpin sidang yang memutuskan sengketa informasi …

Read More »

Misteri Jatuhnya AdamAir di Majene Terjawab

Akhirnya isi FDR Adam Air, dibuka untuk publik. Tetapi terkait Sukhoi, Ketua KNKT, Mardjono Siswosuwarno mengatakan itu bukan untuk konsumsi publik. Standar international lagi, katanya. Yang benar? KOMPAS. JAKARTA, SELASA – Terkuak sudah penyebab jatuhnya pesawat AdamAir jurusan Jakarta-Surabaya-Manado di perairan Majene, Sulawesi Barat, 1 Januari 2007 lalu. Awalnya, alat navigasi pesawat atau yang dikenal sebagai Internal Reference System (IRS) …

Read More »

BP Batam Dicurigai Tak Punya Data

BATAM (HK) – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepri, kembali menggelar sidang sengketa informasi publik. Di kasus kedua yang ditangani oleh KI Kepri ini, mempertemukan Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku termohon dengan Nurmala ahli waris Saman Muhammad selaku pemohon yang menggunggat BP Batam karena dinilai tidak kooperatif dalam memberikan informasi pertanahan yang dimintakan. Sidang perdana yang berlangsung ruang rapat Lantai V …

Read More »

Regulator Tingkatkan Transparansi Perusahaan Publik

JAKARTA – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) merevisi aturan Nomor X.K.1 mengenai kewajiban penyampaian laporan keterbukaan informasi atau fakta penting. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi di pasar modal, khususnya bagi perusahaan publik (emiten). Saat ini, Bapepam-LK meminta tanggapan pelaku pasar mengenai revisi aturan Nomor X.K.1 mengenai kewajiban penyampaian laporan keterbukaan informasi atau fakta penting. Tanggapan pelaku …

Read More »

EITI Indonesia Selesaikan 10 dari 18 langkah yang diperlukan untuk Validasi

Indonesia telah menyelesaikan sepuluh dari 18 persyaratan EITI, lebih dari separuh jumlah untuk mencapai status EITI-Compliant (Patuh). Sepuluh persyaratan tersebut adalah: 1. Deklarasi publik akan niat Indonesia untuk menerapkan EITI: Hal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan merangkap Menko Ekonomi, Sri Mulyani Indrawati, pada Desember 2008. 2. Pernyataan kesediaan untuk menyertakan industri dan LSM dalam proses EITI: Hal ini dilakukan oleh …

Read More »

Kampanye Transparansi Upah Buruh

Keterbukaan informasi atas upah buruh memberikan gambaran pentingnya semua pihak menghargai hak serikat buruh terhadap beragam informasi, khususnya mengenai keterbukaan atas upah anggotanya. Adalah kenyataan, serikat buruh tidak mempunyai informasi yang cukup terkait dengan upah anggotanya, dan seringkali perusahaan tidak memberikan informasi tersebut atas dasar bahwa upah adalah rahasia. Keterbukaan atas upah memudahkan serikat buruh untuk mengupayakan perlindungan dan advokasi …

Read More »

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas Blok Cepu

Dari hasil riset monitoring Uji Akses ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari total 475 jenis permintaan informasi yang diajukan terkait dengan pendapatan Blok Cepu, sebagian besar direspon dengan jawaban informasi tidak dimiliki dan dialihkan / direkomendasikan (37,5%); penolakan diam (36,6%), penolakan disertai alasan (17,7%), informasi tidak dimiliki & tidak dialihkan/direkomendasikan (6,9%); dan hanya 1,3% saja dari permintaan …

Read More »

Kasus Lapindo, Keterbukaan Informasi Publik, dan Peran Media Massa

Senin 20/09/2010 – Ada tiga hal penting yang dibahas dalam tulisan ini. Pertama, pembahasan tentang “kasus Lapindo” dari perspektif kajian sosial-budaya. Kedua, perihal “ketertutupan” informasi publik dalam kasus Lapindo. Dan ketiga, peran (pekerja) media, khususnya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam kasus Lapindo. “Kasus Lapindo” Tentang kasus Lapindo, saya merasa tidak perlulah menyampaikan secara panjang lebar tentang kronologis kejadian karena …

Read More »

Iklan dan Penyesatan Informasi Lumpur Lapindo

Senin 20/09/2010 – Bulan Mei 2006 adalah bulan yang tidak pernah dilupakan oleh warga Porong, Sidoarjo. Bahkan mungkin juga tidak pernah dilupakan oleh kita sebagai warga Indonesia. Pasalnya, pada bulan itu lumpur Lapindo untuk pertama kalinya menyembur di Porong, Sidoarjo. Lumpur itu kemudian yang menenggelamkan seluruh tanah, rumah dan harapan warga Porong untuk hidup lebih baik sebagai warga negara. Potret …

Read More »

Aspek Hukum Dalam Transparansi Pengelolaan Perusahaan BUMN/BUMD sebagai upaya memberantas KKN

Kamis 26/08/2010 – Sampai sekarang ini, pembicaraan good corporate governance, khususnya peningkatan transparansi dalam etos kerja pengelolaan perusahaan masih mampu untuk menarik perhatian banyak orang. Mengapa pembicaraan itu menarik ? tidak lain, oleh karena adanya pendapat, rupa-rupanya penerapan prinsip transparansi perusahaan sampai sekarang belum seluruhnya memuaskan. Berita-berita tentang inefficiency, KKN sebagai hidden enemy masih menghiasi berbagai media massa. Berdasarkan “Opacity …

Read More »

Menunggu Lahirnya UU BUMD

Kamis 26/08/2010 – BUMD secara umum masih belum mampu menjadi lokomotif pembangunan di daerah. BUMD justru masih banyak yang membebani Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) secara umum masih belum mampu menjadi lokomotif pembangunan di daerah. BUMD justru masih banyak yang membebani Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Kota, khususnya BUMD yang tidak dikelola …

Read More »

Buruknya Transparansi Pendapatan Perusahaan Migas

Jumat 20/08/2010 – Berdasarkan hasil penelitian Promoting Revenue Transparency Project yang dilakukan oleh Transparency International (TI) yang diluncurkan di Jakarta pada 29 April 2008 menunjukan bahwa transparansi pendapatan belum merupakan tindakan yang umum dilakukan perusahaan minyak dan gas, baik domestik maupun asing. Perusahaan migas pada umumnya melaporkan operasional perusahan dan program untuk mencegah korupsi, namun hanya sedikit yang melaporkan jumlah …

Read More »