Home / Kabar FOINI

Kabar FOINI

FOINI Gugat Gubernur Gorontalo ke PTUN Terkait Pengangkatan KI Gorontalo

PTUN

Jakarta – (19/11) Jaringan Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi (Freedom of Information Network Indonesia – FOINI) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyusul diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Kembali Komisi Informasi Gorontalo Periode 2015-2019. Gugatan diajukan pada 9 November 2015. Dalam gugatan tersebut FOINI memohon kepada  PTUN Manado untuk menghukum Pemerintah Provinsi Gorontalo agar …

Read More »

Salah Tafsir Pasal 33 Menghambat Pelayanan Sengketa Informasi Publik

photo bakoel coffi

Jumat, 16 Oktober 2015, FOINI menyelenggarakan konferensi pers untuk menyikapi karut marut proses penyelenggaraan Komisi Informasi Provinsi. Berikut merupakan catatan proses tersebut:   Desiana Samosir: Selamat datang rekan-rekan wartawan, siang hari ini kami mengundang kawan-kawan dalam rangka untuk menyampaikan sikap Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) terhadap proses penyelenggaraan Komisi Informasi di tingkat Provinsi. Terakhir, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengangkat …

Read More »

Dari Supply Side ke Demand Side

Foto Raker

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) mengubah orientasi gerakannya. Dari memperkuat Badan Publik ke masyarakat. Kamis sore, 20 Agustus 2015. Jarum jam mulai menuju angka empat. Puluhan peserta sudah duduk rapi di Ruang Komodo, Hotel Falatehan, Blok M. Pria paruh baya berperawakan tak terlalu tinggi sedang berdiri di depan. Cambangnya dibiarkan terurai. Ia terus tersenyum. Alamsyah Saragih. Ia sesepuh FOINI. …

Read More »

Masyarakat Sipil Kalimantan Barat Susun Kertas Posisi Percepatan Pelantikan Komisi Informasi Kalimantan Barat

DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil memilih 5 orang Komisioner Komisi Informasi dan diumumkan DPRD melalui surat No. 162/139/DPRD-D pada tanggal 21 Agustus 2014. Namun, hingga 10 November 2014 Komisi Informasi Kalimantan Barat belum juga dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat. Menyikapi kondisi tersebut, elemen masyarakat sipil di Kalimantan Barat mengkonsolidasikan diri menyusun kertas posisi percepatan pelantikan Komisi Informasi Kalimantan Barat. …

Read More »

BPS Siap Lengkapi Data dan Perbaiki Layanan

BPS

Jakarta,-Berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pusat Statistik terus melakukan upaya untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada. Salah satu caranya membuka informasi data seluas-luasnya melalui website. “Menurut saya mungkin belum seratus persen, tapi kita terus melengkapi informasi di sana,” ungkap Kepala BPS Dr. Suryamin ketika ditemui kebebasaninformasi.org selepas diskusi Open Indonesia Forum (OIF) …

Read More »

Lembaga Mandiri Ditunjukkan dengan Anggaran Mandiri

IMG_7870

Komisi Informasi (KI) terus didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal. Selama ini lembaga tersebut, terutama dalam anggaran, masih menginduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Alhasil, lembaga tersebut mendapat banyak hambatan. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan Komisi Informasi yang tidak mandiri dari sisi anggaran, kebebasaninformasi.org mewawancarai Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia …

Read More »

Ketidakmandirian Komisi Informasi dan Dampaknya

komisi informasi

Soal kemandirian Komisi Informasi menjadi kendala yang significan karena hal itu lembaga tersebut menjadi tidak leluasa menjalankan tugasnya. Upaya-upaya sudah dilakukan tapi belum mendapatkan hasil maksimal. Apa dan bagaimana kemandirian Komisi Informasi, kebebesaninformasi.org mewawancarai salah seorang komisioner KI Pusat Yhanu Setyawan ketika ditemui selepas diskusi bertajuk “Ahli HTN: Mencari Model Ideal Kelembagaan Komisi Informasi” yang difasilitasi Indonesian Parliamentary Center (IPC) …

Read More »

IPC Minta Komisi Infomasi Jadi Lembaga Mandiri Sepenuhnya

komisi informasi

Jakarta,– Indonesia Parliamentary Center meminta kepada pemerintah supaya Komisi Informasi dijadikan lembaga yang mandiri sepenuhnya. Selama ini kemandirian komisi tersebut dinilai paradoks. Di satu sisi menjalankan tugas dan fungsi harus mandiri, dari sisi administrasi dan anggaran menginduk ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo). Menurut Peneliti IPC, Desiana Samosir, sebagai lembaga yang punya tanggung jawab besar untuk memastikan jaminan hak atas …

Read More »

Gubernur Sumut Bahas Keterbukaan Informasi dengan Puluhan NGO dari 12 Provinsi

gubsu

Medan, Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menerima audiensi 29 (duapuluh sembilan) lembaga dari 12 (duabelas) provinsi di Indonesia, di kediamannya Jalan Sudirman Medan, Rabu (20/8/2014) malam kemarin. Pada pertemuan itu, lembaga yang tergabung dalam Open Government Indonesia (OGI) mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bermitra menerapkan keterbukaan informasi publik. Gubernur Sumut dengan tekun menyimak dan berdiskusi …

Read More »

ICW Usul Penjarakan 100 Koruptor dalam Program 100 Hari Kerja Presiden

icw

Jakarta,- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk mendorong langkah-langkah pemberian efek jera terhadap koruptor. Salah satunya dengan meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera memasukkan ke penjara terhadap 100 koruptor yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang melarikan diri. “100 hari ada 100 koruptor yang ditangkap, ini suatu yang masuk akal,” ujar Koordinator Divisi Hukum …

Read More »

Temuan Uji Akses Pemilu 2014

IMG_7496

Tangerang, Temuan umum  uji akses pada penyelenggaraan pemilu 2014 dikemukakan peneliti Indonesia Parliamentary Center, Erik Kurniawan. Ia menyampaikan kondisi keterbukaan informasi di Pemilu 2014 pada Workshop Menggali Pembelajaran Hasil Uji Akses di Serpong, 14-16 Agustus 2014 di Hotel Ara Gading, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Erik merinci beberapa persoalan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Daerah hasil penelitian di Sulawesi …

Read More »

KI Pusat: Komisi Informasi Butuh Kemandirian Administrasi dan SDM

IMG_7796

Jakarta,- Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setiawan mengatakan salah satu tugas Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi. Tugas seperti itu membutuhkan kemandirian administrasi untuk pembiayaan serta sumber daya manusia. “Kita tidak bisa memilih orang-orang kapabilitasnya, kapasitasnya sesuai dengan penyelesaian sengketa,” katanya kepada kebebesaninformasi.org ketika ditemui selepas diskusi bertajuk “Ahli HTN: Mencari Model Ideal Kelembagaan Komisi Informasi” yang difasilitasi Indonesian Parliamentary …

Read More »