Kajian

Partisipasi Politik Dalam Keterbukaan Informasi Publik. Studi Kasus Interaksi Pattiro dengan Pemerintah Kota Semarang

Ada empat prinsip dari sembilan prinsip tersebut yang dirasakan menghambat program-program partisipatif Pattiro akibat tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh badan-badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Empat prinsip itu meliputi: (1) Prinsip Keterbukaan Maksimum, (2) Kewajiban untuk Mengumumkan Informasi, (3) Pembatasan Cakupan Kekecualian, dan (4) Keterbukaan Informasi adalah Prioritas. Tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip itu oleh Pemerintah Kota Semarang membuat …

Read More »

Access to Information Law in Indonesia

Josi Khatarina dan Henri Subagiyo Tulisan ini sampaikan pada acara ”Challenges and Opportunities for Freedom of Expression; an exploration of the networked communications environment in Asia”, Yogyakarta, 6 November 2007  Tuntutan masyarakat sipil untuk memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bagian dari upaya perwujudan open government di Indonesia. Konsep pemerintahan yang terbuka mensyaratkan beberapa jaminan hak publik, yaitu (1) …

Read More »

Jalan Panjang untuk Mewujudkan Kebebasan memperoleh Informasi

Sulastio untuk Diskusi KMI di Universitas Petra Surabaya pada Hari Rabu, 8 Februari 2006  Untuk mewujudkan Kebebasan memperoleh Informasi memang telah dilalui jalan panjang. Setidaknya hal tersebut dapat terlihat sejak Koalisi untuk Kebebasan Informasi yang kemudian lebih dikenal sebagai Koalisi KMI didirikan pada bulan November 2000. Koalisi ini merupakan kumpulan dari lebih dari 30 organisasi yang peduli dengan persoalan kebebasan …

Read More »

Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi

Oleh: Ignatius Haryanto Secara mendasar, informasi publik mencakup segala informasi yang dihasilkan, dikelola atau dihimpun dari kegiatan yang didanai oleh dana publik dalam berbagai bentuknya (hutang, penggunaan sumber daya alam, pajak, dan lain-lain). Sebagai konsekuensinya, informasi publik adalah milik publik. Dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi yang diajukan oleh Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi, terdapat 9 (sembilan) prinsip utama yang dikedepankan …

Read More »

Hak Publik Memperoleh Informasi dan Kebebasan Pers

Oleh: Ashadi Siregar Ruang hidup bagi media pers/jurnalisme secara ideal menuntut landasan nilai kebebasan pers. Secara ideal normatif, nilai ini biasa ditempatkan dalam perspektif hak azasi manusia (HAM). Platform keberadaan media jurnalisme adalah sebagai pemenuhan hak dasar warga dalam kehidupan di ruang publik (public-sphere). Karenanya media jurnalisme dihadirkan bukan untuk kepentingan jurnalis atau pengelolanya, juga bukan untuk kekuasaan ekonomi (internal …

Read More »

Pemenuhan Hak Memperoleh Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik antara lain: …

Read More »