Kajian

Keterbukaan Arsip Dinamis Dalam Menyongsong RUU KMIP

Dalam artikel ini antara lain akan dikemukakan keterkaitan antara RUU KMIP dengan produk hukum di bidang kearsipan khususnya serta perbandingan beberapa Negara yang sudah mempunyai peraturan tentang Kebebasan Memperoleh Informasi seperti USA dengan Freedom of Information Act dan Swedia dengan Freedom of Press Act yang diharapkan dapat dipadukan dengan kemungkinan pengesahan RUU KMIP di Indonesia.

Read More »

Kebebasan Mendapatkan Informasi Perspektif Hak Azasi Manusia

A. Rajamuddin, Dosen Kopertais Wilayah IX. Hak menyangkut kebebasan informasi pada mulanya mulai muncul seiring dengan keberhasilan reformasi yang menumbangkan rezim totaliter Soeharto kala itu, dimulai dengan rumusan ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 21 dan 22 dari ketetapam ini menyebutkan secara spesifik tentang kebebasan informasi. Rumusan ini selanjutnya diadopsi ke dalam UUD 1945 …

Read More »

Korupsi Pemilu Di Indonesia

Buku ini sebenarnya adalah penyempurnaan dan pembaruan (update) dari buku yang pernah diterbitkan sebelumnya, Korupsi Pemilu yang ditulis Ibrahim Fahmy Badoh dan Luky Djani yang diterbitkan pada November 2005, pasca pemilu 2004.

Read More »

Index Keterbukaan Anggaran 2012

Survey keterbukaan Anggaran ini menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara yang  disurvey membuat delapan dokumen kunci anggaran yang disediakan kepada publik dan juga data tersebut berisi dokumen yang lengkap, tepat waktu dan bermanfaat. Untuk menilai transparansi anggaran pada setiap Negara, survey ini menggunakan kriteria internasional yang dikembangkan oleh organisasi multi pihak seperti International Monetary Fund (IMF), organisasi untuk pengembangan …

Read More »

10 Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran

Untuk mendorong akselerasi implementasi UU KIP, Seknas FITRA melakukan permintaan informasi anggaran ke 118 badan publik di tingkat nasional.  Berdasarkan temuan-temuan kerja lapangan ini, FITRA menyimpulkan bahwa standar pelayanan informasi belum berkerja dengan baik; beda badan publik,  beda pula kinerja pelayanan informasinya; dan keterbukaan informasi anggaran belum menggembirakan.  FITRA juga mengajukan beberapa rekomendasi untuk mendorong askelerasi implementasi UU KIP.

Read More »

Lembar Fakta Hasil Uji Akses Informasi Migas Blok Cepu

Lembar fakta yang memaparkan hasil uji akses informasi Migas Blok Cepu, yang menunjukkan bahwa pada umumnya lembaga-lembaga pemerintah masih belum memahami hak warga negara atas informasi dan masih cenderung menutup-nutupi informasi. Uji akses informasi dilakukan di tingkat kabupaten hingga nasiona. Lembar fakta ini diterbitkan oleh PATTIRO Sekolah Rakyat dengan dukungan dari Yayasan Tifa.

Read More »